DPRD Sulsel Dorong Pembentukan Ranperda Dana Cadangan Pilgub 2024
loading...
Ilustrasi. Foto: SINDOnews/Dok
A
A
A
MAKASSAR - Pelaksanaan Pilgub Sulsel 2024 membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jumlahnya ditaksir mencapai Rp416 miliar rupiah.
Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Selle KS Dalle mendorong adanya opsi penganggaran secara bertahap untuk meringankan beban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Nantinya anggaran tersebut akan menjadi dana cadangan yang disisihkan dari setiap satu tahun anggaran.
Baca Juga: DPRD Sulsel
"Dari sisi hukum harus mendorong perda cadangan dipersiapkan. Atau keputusan gubenur terkait pembagian pendanaan provinsi dan kabupaten/kota," kata Selle saat dihubungi pada Kamis, 19 Mei 2022 kemarin.
Hanya saja kata Selle, Pemprov berencana melakukan pencairan anggaran Pilgub Sulsel 2024, secara sekaligus. Sehingga opsi dana cadangan yang dianggarkan setiap tahun, tidak dibutuhkan.
"Mereka (Pemprov) mau sekaligus. Tetapi kami mengingatkan, bahwa Perda dana cadangan itu bukan hanya kepentingan Pilkada. Tetapi kepentingan untuk jangka panjang, bisa untuk kepentingan yang lain," ujarnya.
Selle memberikan contoh, misalnya dana dangan itu untuk keperluan bencana. Di mana Sulsel memiliki daerah yang rawan bencana, jika dilihat dari pengalaman di tahun-tahun sebelumnya.
, Abdul Hayat Gani menyampaikan, menghadapi Pilkada Serentak 2024, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Dia juga yang memimpin rapat persiapan Pilkada 2024 ini di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (19/5) kemarin.
Rapat ini juga membahas terkait pemberian dukungan penyelenggaraan, menjamin ketersediaan anggaran. Dan memberikan fasilitasi bagi penyelenggara, peserta dan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.
"Mereka sudah membentuk tim kecil, untuk lebih fungsional siapa yang melakukan apa, seperti apa keterlibatan kabupaten kota. Bagaimana dari bidang keuangan mempersiapkan untuk tahun 2022, 2023, hingga 2024 untuk kita efektifkan pentas demokrasi ini," ucap Abdul Hayat .
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi menilai harus ada keputusan Gubernur Sulsel terkait anggaran untuk provinsi dan kabupaten/kota. Karena menurutnya, di dokumen itu nantinya akan disebutkan item-item apa saja yang ditanggung oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Baca Juga: Bawaslu
Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Selle KS Dalle mendorong adanya opsi penganggaran secara bertahap untuk meringankan beban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Nantinya anggaran tersebut akan menjadi dana cadangan yang disisihkan dari setiap satu tahun anggaran.
Baca Juga: DPRD Sulsel
"Dari sisi hukum harus mendorong perda cadangan dipersiapkan. Atau keputusan gubenur terkait pembagian pendanaan provinsi dan kabupaten/kota," kata Selle saat dihubungi pada Kamis, 19 Mei 2022 kemarin.
Hanya saja kata Selle, Pemprov berencana melakukan pencairan anggaran Pilgub Sulsel 2024, secara sekaligus. Sehingga opsi dana cadangan yang dianggarkan setiap tahun, tidak dibutuhkan.
"Mereka (Pemprov) mau sekaligus. Tetapi kami mengingatkan, bahwa Perda dana cadangan itu bukan hanya kepentingan Pilkada. Tetapi kepentingan untuk jangka panjang, bisa untuk kepentingan yang lain," ujarnya.
Selle memberikan contoh, misalnya dana dangan itu untuk keperluan bencana. Di mana Sulsel memiliki daerah yang rawan bencana, jika dilihat dari pengalaman di tahun-tahun sebelumnya.
, Abdul Hayat Gani menyampaikan, menghadapi Pilkada Serentak 2024, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Dia juga yang memimpin rapat persiapan Pilkada 2024 ini di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (19/5) kemarin.
Rapat ini juga membahas terkait pemberian dukungan penyelenggaraan, menjamin ketersediaan anggaran. Dan memberikan fasilitasi bagi penyelenggara, peserta dan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.
"Mereka sudah membentuk tim kecil, untuk lebih fungsional siapa yang melakukan apa, seperti apa keterlibatan kabupaten kota. Bagaimana dari bidang keuangan mempersiapkan untuk tahun 2022, 2023, hingga 2024 untuk kita efektifkan pentas demokrasi ini," ucap Abdul Hayat .
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi menilai harus ada keputusan Gubernur Sulsel terkait anggaran untuk provinsi dan kabupaten/kota. Karena menurutnya, di dokumen itu nantinya akan disebutkan item-item apa saja yang ditanggung oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Baca Juga: Bawaslu
(luq)
Explore More