Tamsil Linrung Ingatkan Pemerintah Soal Aksi Mahasiswa di Paripurna DPD RI
loading...
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPD RI asal Sulsel, Tamsil Linrung, mengingatkan pemerintah soal aksi mahasiswa yang terjadi belakangan ini. Ia mendorong pemerintah mempertimbangkan tuntutan dalam aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah.
Hal itu disampaikan Tamsil dalam sidang paripurna DPD RI pada Rabu (18/5/2022). Dalam kesempatan tersebut, Tamsil mengingatkan tiga poin monumental persoalan bangsa yang saat ini jadi perhatian, yaitu perjuangan PT 0%, aksi mahasiswa dan islamofobia.
"Masyarakat Sulawesi Selatan hadir sebagai masyarakat kritis yang berpartisipasi dalam berbagai isu kenegaraan. Di antaranya, turut menyoroti dampak ambang batas pencalonan presiden terhadap sistem demokrasi elektoral yang mencederai keterwakilan aspirasi rakyat. Wacana penghapusan Presidential Threshold menjadi nol persen (PT 0%) mendapatkan respons antusias demi mendapatkan pemimpin terbaik di republik ini," kata Tamsil.
Ketua Kelompok DPD di MPR RI ini melanjutkan, pihaknya mendukung penuh gerakan kritis aktivis mahasiswa dalam menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat. Mahasiswa tampil menolak gerakan perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu 2024.
"Kemudian mengadvokasi kelangkaan minyak goreng, dan kenaikan BBM yang menekan ekonomi masyarakat. Isu-isu tersebut direspon melalui gerakan politik ekstra parlementer dengan menggelar mimbar bebas dan kajian akademis," ujarnya.
Tamsil juga menekankan, mendukung gerakan anti Islamofobia untuk mewujudkan kohesifitas sosial dan solidaritas yang inklusif. Terlebih seruan tersebut dikumandangkan dari panggung sidang Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
"Yang berarti merefleksikan anti Islamofobia sebagai gerakan kemanusiaan universal. Untuk kepentingan semua golongan," kuncinya.
Hal itu disampaikan Tamsil dalam sidang paripurna DPD RI pada Rabu (18/5/2022). Dalam kesempatan tersebut, Tamsil mengingatkan tiga poin monumental persoalan bangsa yang saat ini jadi perhatian, yaitu perjuangan PT 0%, aksi mahasiswa dan islamofobia.
"Masyarakat Sulawesi Selatan hadir sebagai masyarakat kritis yang berpartisipasi dalam berbagai isu kenegaraan. Di antaranya, turut menyoroti dampak ambang batas pencalonan presiden terhadap sistem demokrasi elektoral yang mencederai keterwakilan aspirasi rakyat. Wacana penghapusan Presidential Threshold menjadi nol persen (PT 0%) mendapatkan respons antusias demi mendapatkan pemimpin terbaik di republik ini," kata Tamsil.
Ketua Kelompok DPD di MPR RI ini melanjutkan, pihaknya mendukung penuh gerakan kritis aktivis mahasiswa dalam menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat. Mahasiswa tampil menolak gerakan perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu 2024.
"Kemudian mengadvokasi kelangkaan minyak goreng, dan kenaikan BBM yang menekan ekonomi masyarakat. Isu-isu tersebut direspon melalui gerakan politik ekstra parlementer dengan menggelar mimbar bebas dan kajian akademis," ujarnya.
Tamsil juga menekankan, mendukung gerakan anti Islamofobia untuk mewujudkan kohesifitas sosial dan solidaritas yang inklusif. Terlebih seruan tersebut dikumandangkan dari panggung sidang Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
"Yang berarti merefleksikan anti Islamofobia sebagai gerakan kemanusiaan universal. Untuk kepentingan semua golongan," kuncinya.
(tri)