Pemprov Sulsel Wacanakan Tahan TPP ASN yang Belum Vaksin Booster

MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ( Pemprov Sulsel ) terus menggenjot cakupan vaksinasi Covid-19. Gerakan koordinasi antar daerah dan lintas sektor juga terus dimasifkan.

Gubenur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menuturkan pihaknya kini tengah merumuskan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk memaksimalkan cakupan vaksinasi.



Salah satu yang menjadi fokus Pemprov Sulsel saat ini adalah percepatan vaksinasi booster bagi kelompok aparatur sipil negara (ASN).

Bahkan, Pemprov Sulsel mewacanakan akan menahan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) ASN yang belum melakukan vaksinasi booster. Hanya saja, Gubernur Sudirman menekankan bahwa hal tersebut perlu pengkajian lebih lanjut.

"Ini dirumuskan dulu. Intinya kami perintahkan bagaimana caranya untuk mempercepat booster," tegas dia.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Bachtiar Baso, mengatakan sejauh ini cakupan vaksinasi dosis pertama dan kedua di kalangan ASN cukup menunjukkan angka yang positif. Hanya saja, vaksinasi booster memang masih tergolong rendah.

"Sebenarnya yang kemarin kami pantau itu vaksin satu dan dua cukup bagus. Hanya boosternya ini baru sekitar 49 persen. Masih ada 51 persen yang harus kita kejar," katanya.

Dengan adanya wacana penahanan TPP ASN, kata dia, dinilai akan memudahkan kerja Dinas Kesehatan untuk mengejar target vaksin booster bagi ASN.

"Pak Gubernur sudah perintahkan, kalau tidak booster, tidak terima TPP. Selesai persoalan, jadi tidak perlu lagi Dinkes door to door. Berarti teman-teman ASN harus mencari jalan untuk booster. Booster di mana saja kan tersedia," bebernya.