Kebijakan Pemprov Jabar dalam Penanganan COVID-19 Perlu Dievaluasi
Sabtu, 25 April 2020 - 11:29 WIB
loading...
Anggota DPRD Jawa Barat, Pepep Saeful Hidayat menilai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merespons wabah virus Corona atau COVID-19 sudah cukup bagus. Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
MAJALENGKA - Anggota DPRD Jawa Barat, Pepep Saeful Hidayat menilai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merespons wabah virus Corona atau COVID-19 sudah cukup bagus. Namun, politisi PPP dari Kabupaten Majalengka itu mengatakan, perlu ada evaluasi dari pemerintah agar program tersebut bisa berjalan sesuai dengan tujuan awal.
"Langkah-langkah dari Gubernur dalam merespons wabah ini, sudah bagus. Baik dari sisi pencegahan maupun perlindungan terhadap masyarakatnya," kata Pepep, Sabtu (25/4/2020) kepada SINDONews. (Baca juga; Hingga Jumat 24 April, Empat PDP Corona di Majalengka Meninggal )
Dalam hal penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) misalnya, memunculkan masalah baru. Kebijakan pemerintah tersebut berdampak terhadap banyaknya kaum urban yang memutuskan untuk pulang kampung. Sesuai protokol mereka harus menjalani beberapa tahapan guna mengantisipasi persebaran virus Corona, apalagi datang dari daerah zona merah.
"Di lapangan, perlakuan terhadap pemudik ini jadi beragam, jadi berbeda-beda. Karena protokolnya yang tidak dipahami secara benar dan kurang koordinasi sampai tingkat desa," kata Pepep. (Baca juga; Sambut Ramadhan, Jurnalis Majalengka Bagikan Sembako dan Masker )
Kondisi tersebut diperparah dengan realita yang ada di beberapa fasilitas kesehatan (Fakes), seperti ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi para tenaga kesehatan (Nakes) jauh dari ideal. "Pemeriksaan terhadap para pemudik menimbulkan problem baru. Ketersediaan APD di sejumlah puskesmas di Jabar minim," jelasnya.
"Langkah-langkah dari Gubernur dalam merespons wabah ini, sudah bagus. Baik dari sisi pencegahan maupun perlindungan terhadap masyarakatnya," kata Pepep, Sabtu (25/4/2020) kepada SINDONews. (Baca juga; Hingga Jumat 24 April, Empat PDP Corona di Majalengka Meninggal )
Dalam hal penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) misalnya, memunculkan masalah baru. Kebijakan pemerintah tersebut berdampak terhadap banyaknya kaum urban yang memutuskan untuk pulang kampung. Sesuai protokol mereka harus menjalani beberapa tahapan guna mengantisipasi persebaran virus Corona, apalagi datang dari daerah zona merah.
"Di lapangan, perlakuan terhadap pemudik ini jadi beragam, jadi berbeda-beda. Karena protokolnya yang tidak dipahami secara benar dan kurang koordinasi sampai tingkat desa," kata Pepep. (Baca juga; Sambut Ramadhan, Jurnalis Majalengka Bagikan Sembako dan Masker )
Kondisi tersebut diperparah dengan realita yang ada di beberapa fasilitas kesehatan (Fakes), seperti ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi para tenaga kesehatan (Nakes) jauh dari ideal. "Pemeriksaan terhadap para pemudik menimbulkan problem baru. Ketersediaan APD di sejumlah puskesmas di Jabar minim," jelasnya.
Lihat Juga :
