Belum Ada Zona Hijau, Siswa di Jabar Tetap Belajar Virtual
Sabtu, 20 Juni 2020 - 11:58 WIB
loading...
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, Dedi Supandi. Foto/Ist.
A
A
A
BANDUNG - Pemprov Jawa Barat memutuskan, seluruh siswa di Provinsi Jabar tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara virtual, mengingat belum ada satu pun kabupaten atau kota di Jabar yang berstatus zona hijau COVID-19.
(Baca juga: Banjir Tasikmalaya, Satu Keluarga Terpaksa Tidur di Plafon )
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, Dedi Supandi mengatakan, keputusan tersebut sesuai arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim yang menyatakan KBM tatap muka hanya dapat dilaksanakan di zona hijau.
"Peserta didik atau siswa tahun ajaran 2020/2021 di Jabar masih harus melaksanakan KBM daring atau virtual dari rumah masing- masing karena belum ada kabupaten/kota di Jabar yang masuk zona hijau," ujar Dedi di Bandung, Sabtu (20/6/2020).
Dedi melanjutkan, pihaknya kini tengah menyusun rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar tentang pedoman dan tata cara KBM bagi kabupaten/kota di masa pandemi.
"Selain itu, secara khusus terdapat pedoman dan tata cara KBM di SMA/SMK/SLB yang menjadi kewenangan Pemprov Jabar," katanya.
(Baca juga: Tak Ada Penerimanya, 1,2 Ton Telur Bansos di Jabar Dimusnahkan )
Berdasarkan pelevelan kewaspadaan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, kata Dedi, daerah paling terkendali di Jabar baru berstatus zona biru atau level 2 alias satu level di bawah zona hijau.
Pihaknya pun memastikan, belum ada KBM di tahun ajaran baru ini dengan pola tatap muka hingga ada evaluasi level kewaspadaan selanjutnya dari Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar.
"Ada beberapa daerah, yang daerah itu dikatakan zona hijau, tapi masih level kecamatan. Secara kabupaten atau kota, belum ada yang dikatakan statusnya zona hijau," terangnya.
(Baca juga: Pandemi COVID-19, Kedatangan Santri Lirboyo Kediri Ditunda )
Dedi menambahkan, pertimbangan lain Disdik Jabar untuk tetap menggelar KBM virtual adalah menghindari kesenjangan dalam kualitas pendidikan di Jabar.
"Kita juga terus mengevaluasi dalam upaya menjaga kualitas pendidikan, agar tidak terjadi kesenjangan antara kabupaten atau kota di zona hijau dengan zona lainnya," tandasnya.
(Baca juga: Banjir Tasikmalaya, Satu Keluarga Terpaksa Tidur di Plafon )
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, Dedi Supandi mengatakan, keputusan tersebut sesuai arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim yang menyatakan KBM tatap muka hanya dapat dilaksanakan di zona hijau.
"Peserta didik atau siswa tahun ajaran 2020/2021 di Jabar masih harus melaksanakan KBM daring atau virtual dari rumah masing- masing karena belum ada kabupaten/kota di Jabar yang masuk zona hijau," ujar Dedi di Bandung, Sabtu (20/6/2020).
Dedi melanjutkan, pihaknya kini tengah menyusun rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar tentang pedoman dan tata cara KBM bagi kabupaten/kota di masa pandemi.
"Selain itu, secara khusus terdapat pedoman dan tata cara KBM di SMA/SMK/SLB yang menjadi kewenangan Pemprov Jabar," katanya.
(Baca juga: Tak Ada Penerimanya, 1,2 Ton Telur Bansos di Jabar Dimusnahkan )
Berdasarkan pelevelan kewaspadaan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, kata Dedi, daerah paling terkendali di Jabar baru berstatus zona biru atau level 2 alias satu level di bawah zona hijau.
Pihaknya pun memastikan, belum ada KBM di tahun ajaran baru ini dengan pola tatap muka hingga ada evaluasi level kewaspadaan selanjutnya dari Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar.
"Ada beberapa daerah, yang daerah itu dikatakan zona hijau, tapi masih level kecamatan. Secara kabupaten atau kota, belum ada yang dikatakan statusnya zona hijau," terangnya.
(Baca juga: Pandemi COVID-19, Kedatangan Santri Lirboyo Kediri Ditunda )
Dedi menambahkan, pertimbangan lain Disdik Jabar untuk tetap menggelar KBM virtual adalah menghindari kesenjangan dalam kualitas pendidikan di Jabar.
"Kita juga terus mengevaluasi dalam upaya menjaga kualitas pendidikan, agar tidak terjadi kesenjangan antara kabupaten atau kota di zona hijau dengan zona lainnya," tandasnya.
(eyt)
Lihat Juga :
