Dimarahi DPRD Lantaran TAPD Tak Hadir Bahas LKPj, Bupati Lampura: Saya Akan Panggil Mereka
Sabtu, 23 April 2022 - 10:53 WIB
loading...
Bupati Lampung Utara Budi Utomo menjadi bulan-bulanan anggota DPRD setempat saat sidang paripurna pembahasan LKPj Bupati tahun anggaran 2021, Jumat (22/4/2022). Foto SINDOnews
A
A
A
LAMPUNG UTARA - Bupati Lampung Utara (Lampura) Budi Utomo menjadi bulan-bulanan anggota DPRD setempat saat sidang paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun anggaran 2021, Jumat (22/4/2022). Anggota dewan geram lantaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lampura tidak hadir dalam rapat dengan pendapat (hearing) dengan DPRD.
Padahal, menurut dewan, hearing tesebut sangat krusial dalam rangka pembahasan LKPj. Imbas kekesalan itu, pembahasan LKPj ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Baca juga: Melawan saat Disergap, Cikwan Pencuri Pikap di Lampung Utara Terkapar Ditembak
“Kemarin, kami mengundang anak buah, pembantu-pembantu bupati yang tergabung dalam TAPD tidak ada yang datang, hanya diwakilkan Kabid dan Sekrtetaris. Ini yang kami sayangkan. Marwah DPRD tidak dihargai sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah,” ujar Thabrani Rajab, dari Anggota DPRD dari Fraksi PKB.
Dari hasil evaluasi terhadap dokumen LKPj yang diserahkan ke DPRD untuk dibahas, lanjut Thabrani, terdapat ketidaktransparan. Sebab dalam dokumen itu, tidak tercantum capaian kinerja yang dilakukan oleh bupati.
Padahal, menurut dewan, hearing tesebut sangat krusial dalam rangka pembahasan LKPj. Imbas kekesalan itu, pembahasan LKPj ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Baca juga: Melawan saat Disergap, Cikwan Pencuri Pikap di Lampung Utara Terkapar Ditembak
“Kemarin, kami mengundang anak buah, pembantu-pembantu bupati yang tergabung dalam TAPD tidak ada yang datang, hanya diwakilkan Kabid dan Sekrtetaris. Ini yang kami sayangkan. Marwah DPRD tidak dihargai sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah,” ujar Thabrani Rajab, dari Anggota DPRD dari Fraksi PKB.
Dari hasil evaluasi terhadap dokumen LKPj yang diserahkan ke DPRD untuk dibahas, lanjut Thabrani, terdapat ketidaktransparan. Sebab dalam dokumen itu, tidak tercantum capaian kinerja yang dilakukan oleh bupati.
Lihat Juga :
