Anggaran sedikit, KPU Parepare mengeluh

Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Parepare mengeluhkan anggaran pemilihan wali kota yang minim.

Usai melakukan rapat kordinasi di kantor pemerintah Kota Parepare, Ketua KPUD Hamran Hamdani mengungkapkan, dana yang disediakan pemkot untuk penyelenggaraan pemilu sangat minim.

"Kami bisa saja menjalankan pemilihan dengan anggaran seperti itu, namun tidak maksimal, dan konsekuensinya akan berimbas pada kualitas pemilih," kata Hamran, Selasa (19/3/2013).

Dia juga mengungkapkan, dana Rp7 miliar, dan jika dua putaran Rp5 miliar yang disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare seharusnya harus ditinjau ulang kembali.

"Kami juga harus memberikan honor kapada KPPS sekira 2.000 orang, serta anggota PPK sekira 100 orang," lanjutnya.

Dia juga mengungkapkan, bahwa saat ini beberapa tahapan KPUD sudah dilakukan, seperti perekrutan PPK ditingkat kecamatan.

"Namun, hal ini belum selesai juga, pasti tahapan akan molor. Bukan hanya itu, kami juga bakal melihat jadwal beberapa kabupaten dan kota. Jika memungkinkan, maka akan dilakukan secara bersamaan," paparnya.

Hamran yang juga baru saja menjabat sebagai Ketua KPUD kota Parepare mengungkapkan, jika anggaran seperti itu pasti biaya sosialisasinya akan juga diturunkan.

"Jika hal ini dilakukan, pasti partisipasi pemilih akan berkurang. Pasti dampaknya akan banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya," jelasnya.

Namun, lanjutnya, dirinya diminta untuk menyurati ke pemkot agar diusulkan dana tambahan, agar dilakukan pembahasan.

Sementara itu dikonfirmasi secara terpisah Nasarong, Asisten III Pemkot Parepare, dalam rapat kordinasi yang dilakukan KPUD, Pemkot meminta agar KPUD menyurati Pemkot soal kekuarangan dananya.

"Nanti akan dibahas dibidang penganggaran, lalu akan dibahas di DPRD serta dicermati sebelum ada keputusan," kata dia.

Meski demikian, sampai saat ini belum ada kesimpulan bahwa, berapa nominalnya.

"Bukan hanya itu, persetujuan soal akan ditambah anggarannya juga belum diketahui apakah bisa atau tidak. Karena yang dianggarkan dari DPRD itu hanya Rp7 miliar jika dua putaran, dan Rp5 miliar satu putaran," jelasnya.