Jusuf Kalla Apresiasi Pemkab Luwu Soal Perizinan Smelter

LUWU - Wakil Presiden Republik Indonesia dua periode, HM Jusuf Kalla menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu saat meninjau pembangunan smelter di Desa Karang-Karangan, Senin (28/3).

Dalam kunjungan ini, JK sapaan akrab HM Jusuf Kalla, menyampaikan, sejauh ini perizinan smelter di bawah bendera PT Bumi Mineral Sawerigading (BMS) tidak ada masalah.

Baca Juga: Pemkab Luwu
Sesuai perencanaan target produksi smelter diperkirakan tahun 2023, di mana saat ini sudah memasuki tahap kontruksi bangunan.

"Harapan kita tentunya keberadaan smelter ini bisa memenuhi kebutuhan nikel dalam dan luar negeri, termasuk kebutuhan bahan bagi baterai nantinya. Dan yang paling penting, keberadaan smelter ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar," ujarnya.

Site Manager PT BMS, Zulkarnaen, menerangkan, sejauh ini pengurusan perizinan perusahaan tidak ada kendala yang berarti.

"Semua pengurusan perizinan berjalan sesuai mekanisme dan aturan. Memang kadang ada kendala soal perbedaan persepsi terkait kewenangan perizinan, namun bukan lah sebuah kendala berarti. Karena BMS selama ini memenuhi syarat dalam tiap pengurusan izin," ujarnya.

Baca Juga: Jusuf Kalla
Kepada SINDOnews, Sulaiman, menjelaskan ketidak hadiran Bupati Luwu, H Basmin Mattayang , dikarenakan menghadiri undangan sebagai pemateri dalam seminar nasional di Semarang.

"Alhamdulillah, tadi kami baru saja mendampingi Bapak Jusuf Kalla , meninjau Jeti atau pelabuhan khusus smelter, selanjutnya ke lokasi pembangunan pabrik smelter di Desa Karang-Karangan dan lanjut rapat bersama Forkopimda di lokasi pabrik," ujar Sulaiman

"Sesuai yang disampaikan pihak BMS, sekarang tahap konstruksi bangunan di mana menargetkan tahun 2023 sudah jadi 1 tungku sekaligus dioperasikan dan 2 tahun 6 bulan bisa jadi 2 tungku," lanjutnya.

Sesuai harapan Bupati Bupati Luwu, H Basmin Mattayang , Pemerintah Kabupaten Luwu, berharap komitmen PT BMS dan Kalla Group dalam perekrutan tenaga kerja lokal sebanyak 75 hingga 85 persen.

"Harapan Pak Bupati, posisi tenaga kerja lokal bukan hanya sebagai buruh kasar tetapi juga pada posisi di kantor, admin atau posisi pimpinan lainnya sesuai skil dan ijazah mereka," lanjutnya.

Baca juga:Renovasi Masjid Raya Watampone, JK via Kalla Group Donasi Rp12 Miliar

Pemkab Luwu, meminta PT BMS agar transparan dalam penerimaan karyawan dan diumumkan pada hari itu juga melalui media pemerintah dan sarana umum, seperti perkantoran desa, camat, di masjid-masjid di Kabupaten Luwu.

Untuk diketahui, Pemkab Luwu, sebelumnya menangguhkan izin pembangunan Jeti PT BMS pada awal tahun 2021 lalu. Sehingga, pembangunan Jeti atau terminal pelabuhan khusus ini sempat terhenti hingga akhirnya dilanjutkan kembali.