Material Masjid Kantor Gubernur yang Direnovasi Siap Dilelang
Minggu, 27 Maret 2022 - 15:12 WIB
loading...
Kompleks kantor Gubernur Sulsel. Pihak pemprov bakal merenovasi masjid yang terletak di kompleks Kantor Gubernur. Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), bakal merehabilitasi Masjid Nurul Amir yang terletak di dalam kompleks Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269.
Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel, Andi Eka Prasetya menuturkan, pihaknya mengambil keputusan untuk merenovasi masjid tersebut akibat kapasitasnya yang sudah tidak muat lagi untuk menampung jamaah.
Baca Juga: Pemprov Sulsel Akselerasi Serapan Belanja Modal
"Karena sudah sekian tahun di situ, kami lakukan pengembangan agar bisa memuat semua jamaah," ungkap Eka.
Eka menyebut, selain memperluas ukuran masjid , sejumlah pembaruan juga akan dilakukan. Ornamen dan detail bangunan akan diganti dengan yang lebih baru. "Bukan pembongkaran semua, tapi pembaruan," katanya.
Eka sendiri belum mau membeberkan berapa banyak anggaran yang dialokasikan untuk renovasi masjid tersebut. Pasalnya, seluruh perhitungan biaya konstruksi menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).
"Dinas PU yang punya tim teknis yang ahli dalam memperhitungkan nilai, perencanaan, dan konstruksi. Jadi kepastian estimasi anggaran itu di Dinas PU," jelas Eka.
Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel, Andi Eka Prasetya menuturkan, pihaknya mengambil keputusan untuk merenovasi masjid tersebut akibat kapasitasnya yang sudah tidak muat lagi untuk menampung jamaah.
Baca Juga: Pemprov Sulsel Akselerasi Serapan Belanja Modal
"Karena sudah sekian tahun di situ, kami lakukan pengembangan agar bisa memuat semua jamaah," ungkap Eka.
Eka menyebut, selain memperluas ukuran masjid , sejumlah pembaruan juga akan dilakukan. Ornamen dan detail bangunan akan diganti dengan yang lebih baru. "Bukan pembongkaran semua, tapi pembaruan," katanya.
Eka sendiri belum mau membeberkan berapa banyak anggaran yang dialokasikan untuk renovasi masjid tersebut. Pasalnya, seluruh perhitungan biaya konstruksi menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).
"Dinas PU yang punya tim teknis yang ahli dalam memperhitungkan nilai, perencanaan, dan konstruksi. Jadi kepastian estimasi anggaran itu di Dinas PU," jelas Eka.
Lihat Juga :
