5 WNA Filipina Diamankan Imigrasi, Masuk Indonesia lewat Jalur Ilegal

PEKANBARU - Kantor Imigrasi ( Kanim ) Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Siak, Riau mengamankan lima warga Negara Asing (WNA) Filipina. Kelimanya diamankan karena masuk Indonesia tidak melalui jalur resmi

Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Mhd. Jahari Sitepu mengatakan, mereka masuk ke wilayah Indonesia tidak melalui TPI yang sudah ditentukan, melainkan melalui pelabuhan rakyat di Tanjung Buton, Kecamatan Sungai Apit, Siak.



"Berdasarkan hasil penyelidikan, mereka ini niatnya mau pulang ke ke negaranya lewat jalur udara di Indonesia. mereka itu pekerja di kapal tanker berbendera Yunani, diturunkan di laut lepas perbatasan antara Batam, Kepulauan Riau dan Singapura," kata Yanto Kamis (17/3/2022).



Kelima warga Filipina tersebut berinisial CDM, ETR, QJB, NEMM, JPQ. Usia pekerja kapal tanker dan rata-rata berusia 40 tahunan.

"Mereka awalnya terjaring razia Satuan Tugas Covid-19 Kecamatan Sungai Apit. Saat itu petugas meminta mereka menunjukkan sertifikat vaksin namun tidak punya. Mereka hanya menunjukkan pasport berkebangsaan Filipina yang tidak ada izin atau cap masuk ke Indonesia," ucapnya.



Oleh karena itu, Satgas COVID-19 menyerahkan kelimanya kepada pihak imigrasi pada setelah mereka menjalani karantina.

Kelima WNA itu mengaku sampai ke Pelabuhan Rakyat Tanjung Buton dengan menggunakan menaiki speedboat yang mereka sewa. Namun sayangnya, pihak imigrasi tidak menemukan speedboat yang mereka gunakan tersebut.


"Karena saat itu kami tidak di lokasi, bukan kami yang menangkap secara langsung, mereka limpahan dari Satgas COVID-19 saat razia vaksin," tandasnya.

Kelima WNA itu dikenakan Pasal 113 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dinyatakan bahwa setiap orang keluar masuk wilayah Indonesia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) akan dipidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda Rp100 juta.

"Untuk proses selanjutnya, kelima WNA asal Filipina itu akan diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak untuk proses penetapan hukuman," tukasnya.