Laju Ekonomi Luwu Tumbuh 4 Persen di Tengah Pandemi Covid-19
loading...
A
A
A
LUWU - Pandemi Covid-19 berdampak buruk pada perekonomian. Beberapa perusahaan bahkan terpaksa melakukan PHK guna mengurangi beban operasional. Meski demikian, sejumlah daerah, seperti Kabupaten Luwu tetap mampu bertahan, bahkan laju ekonominya terus bertumbuh .
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Luwu, Sulaiman, menyampaikan rasa prihatinnya atas dampak buruk pandemi Covid-18 pada perekonomian dan pembangunan. Bahkan, diakuinya status pandemi masih akan membayangi rencana pembangunan Luwu pada tahun 2023.
Meski demikian, ia mengajak seluruh masyarakat, termasuk penyelenggara pemerintah daerah tetap optimistis. Toh, potensi dan sumber daya Luwu sangat menjanjikan dan punya peluang untuk bertahan dalam menghadapi situasi tersebut.
"Hal ini dibuktikan dengan tetap positifnya pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020 yaitu 1,30 persen, di saat sebagian besar daerah mengalami pertumbuhan yang minus. Sementara untuk tahun 2021 diperkirakan di kisaran 4 persen," sebutnya.
Meski demikian, Sulaiman menyebut diperlukan upaya dan kerja keras yang terkoordinir dan terarah guna meningkatkan sumber-sumber pendanaan yang ada, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Selain itu, didorongnya optimalisasi pendapatan asli daerah.
"Untuk itu, saya meminta kepada semua perangkat daerah memanfaatkan setiap peluang yang ada, guna meningkatkan kinerja perangkat daerah masing-masing," ungkap dia.
"Kembali saya mengingatkan komitmen kita untuk melakukan perbaikan yang mendasar dalam pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, melalui pengelolaan pemerintahan yang lebih demokratis, bertanggungjawab, profesional dan responsif," sambung Sulaiman.
Ia mengimbuhkan, pemerintah daerah harus lebih mendekatkan pelayanan kepada rakyat. Dengan begitu, pemerintah akan memperoleh kepercayaan dan dukungan masyarakat.
Dalam mewujudkan harapan tersebut, Sulaiman mengakui dibutuhkan serangkaian regulasi dan berbagai langkah konkrit. Di samping itu, perlu membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah, di mana salah satu upaya tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan.
"Sehubungan dengan itu, perlu saya informasikan bahwa dari 282 jenis usulan yang disediakan dalam kamus usulan musrenbang desa, terdapat, 2.500 usulan pada 17 bidang urusan, yang disampaikan untuk dibahas pada tahapan perencanaan selanjutnya," sebutnya.
Sulaiman merinci usulan-usulan tersebut terdiri dari, kelautan dan perikanan sejumlah 70 usulan, kepemudaan dan olah raga sejumlah 69 usulan, kesehatan sejumlah 132 usulan, komunikasi dan informatika sejumlah 9 usulan, koperasi, usaha kecil dan menengah sejumlah 12 usulan.
Selanjutnya, lingkungan hidup sejumlah 21 usulan, pariwisata sejumlah 20 usulan, pekerjaan umum dan penataan ruang sejumlah 778 usulan, pendidikan sejumlah 228 usulan, perdagangan sejumlah 23 usulan perhubungan sejumlah 43 usulan, dan pertanahan sejumlah 5 usulan.
Berikutnya, pertanian sejumlah 483 usulan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman sejumlah 410 usulan, sekretariat daerah sejumlah 1 usulan, sosial sejumlah 75 usulan dan tenaga kerja sebanyak 124 usulan.
"Alhamdulillah, seluruh proses itu telah dilaksanakan perangkat daerah sebelum pelaksanaan musrenbang ini. Saya percaya bahwa dalam proses tersebut, telah dibahas dan disepakati bersama usulan-usulan prioritas pada masing-masing perangkat daerah," tuturnya.
Searah dengan tema RKP dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023, RKPD Kabupaten Luwu tahun 2023 mengangkat tema 'Penguatan Struktur Perekonomian Daerah yang umUnggul dan Berdaya Saing'. Tema tersebut mengandung makna bahwa pembangunan daerah tidak hanya difokuskan kepada infrastruktur, tetapi juga terhadap sumber daya manusia sebagai penopang struktur perekonomian.
Untuk itu, ia menyebut pembangunan Luwu pada tahun 2023 diprioritaskan pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, pembangunan manusia, pengembangan infrastruktur wilayah dan lingkungan permukiman.
Pada Musrenbang Kabupaten Luwu 2023 lalu, Bupati Basmin Mattayang mengharapkan dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pembangunan di daerahnya. Di antaranya yakni pembangunan jalan Latuppa- Bonglo-Salulimbong-Pantilang, Kecamatan Bastem Utara, kemudian peningkatan jalan Bandara Bua ke Batas Toraja Utara, peningkatan jalan Batusitanduk-Toraja dan pengembangan Bandar Udara I Lagaligo Bua.
"Selanjutnya, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya menekankan beberapa hal agar seluruh OPD pro-aktif, mengajukan usulan kepada kementerian dan pemerintah provinsi melalui SIPD sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang sinergi dengan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional," serunya.
"Kepada masyarakat agar memperhatikan tindak lanjut usulan desa dalam renja OPD agar aktivitas," kunci Basmin.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Luwu, Sulaiman, menyampaikan rasa prihatinnya atas dampak buruk pandemi Covid-18 pada perekonomian dan pembangunan. Bahkan, diakuinya status pandemi masih akan membayangi rencana pembangunan Luwu pada tahun 2023.
Meski demikian, ia mengajak seluruh masyarakat, termasuk penyelenggara pemerintah daerah tetap optimistis. Toh, potensi dan sumber daya Luwu sangat menjanjikan dan punya peluang untuk bertahan dalam menghadapi situasi tersebut.
"Hal ini dibuktikan dengan tetap positifnya pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020 yaitu 1,30 persen, di saat sebagian besar daerah mengalami pertumbuhan yang minus. Sementara untuk tahun 2021 diperkirakan di kisaran 4 persen," sebutnya.
Meski demikian, Sulaiman menyebut diperlukan upaya dan kerja keras yang terkoordinir dan terarah guna meningkatkan sumber-sumber pendanaan yang ada, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Selain itu, didorongnya optimalisasi pendapatan asli daerah.
"Untuk itu, saya meminta kepada semua perangkat daerah memanfaatkan setiap peluang yang ada, guna meningkatkan kinerja perangkat daerah masing-masing," ungkap dia.
"Kembali saya mengingatkan komitmen kita untuk melakukan perbaikan yang mendasar dalam pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, melalui pengelolaan pemerintahan yang lebih demokratis, bertanggungjawab, profesional dan responsif," sambung Sulaiman.
Ia mengimbuhkan, pemerintah daerah harus lebih mendekatkan pelayanan kepada rakyat. Dengan begitu, pemerintah akan memperoleh kepercayaan dan dukungan masyarakat.
Dalam mewujudkan harapan tersebut, Sulaiman mengakui dibutuhkan serangkaian regulasi dan berbagai langkah konkrit. Di samping itu, perlu membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah, di mana salah satu upaya tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan.
"Sehubungan dengan itu, perlu saya informasikan bahwa dari 282 jenis usulan yang disediakan dalam kamus usulan musrenbang desa, terdapat, 2.500 usulan pada 17 bidang urusan, yang disampaikan untuk dibahas pada tahapan perencanaan selanjutnya," sebutnya.
Sulaiman merinci usulan-usulan tersebut terdiri dari, kelautan dan perikanan sejumlah 70 usulan, kepemudaan dan olah raga sejumlah 69 usulan, kesehatan sejumlah 132 usulan, komunikasi dan informatika sejumlah 9 usulan, koperasi, usaha kecil dan menengah sejumlah 12 usulan.
Selanjutnya, lingkungan hidup sejumlah 21 usulan, pariwisata sejumlah 20 usulan, pekerjaan umum dan penataan ruang sejumlah 778 usulan, pendidikan sejumlah 228 usulan, perdagangan sejumlah 23 usulan perhubungan sejumlah 43 usulan, dan pertanahan sejumlah 5 usulan.
Berikutnya, pertanian sejumlah 483 usulan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman sejumlah 410 usulan, sekretariat daerah sejumlah 1 usulan, sosial sejumlah 75 usulan dan tenaga kerja sebanyak 124 usulan.
"Alhamdulillah, seluruh proses itu telah dilaksanakan perangkat daerah sebelum pelaksanaan musrenbang ini. Saya percaya bahwa dalam proses tersebut, telah dibahas dan disepakati bersama usulan-usulan prioritas pada masing-masing perangkat daerah," tuturnya.
Searah dengan tema RKP dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023, RKPD Kabupaten Luwu tahun 2023 mengangkat tema 'Penguatan Struktur Perekonomian Daerah yang umUnggul dan Berdaya Saing'. Tema tersebut mengandung makna bahwa pembangunan daerah tidak hanya difokuskan kepada infrastruktur, tetapi juga terhadap sumber daya manusia sebagai penopang struktur perekonomian.
Untuk itu, ia menyebut pembangunan Luwu pada tahun 2023 diprioritaskan pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, pembangunan manusia, pengembangan infrastruktur wilayah dan lingkungan permukiman.
Pada Musrenbang Kabupaten Luwu 2023 lalu, Bupati Basmin Mattayang mengharapkan dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pembangunan di daerahnya. Di antaranya yakni pembangunan jalan Latuppa- Bonglo-Salulimbong-Pantilang, Kecamatan Bastem Utara, kemudian peningkatan jalan Bandara Bua ke Batas Toraja Utara, peningkatan jalan Batusitanduk-Toraja dan pengembangan Bandar Udara I Lagaligo Bua.
"Selanjutnya, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya menekankan beberapa hal agar seluruh OPD pro-aktif, mengajukan usulan kepada kementerian dan pemerintah provinsi melalui SIPD sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang sinergi dengan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional," serunya.
"Kepada masyarakat agar memperhatikan tindak lanjut usulan desa dalam renja OPD agar aktivitas," kunci Basmin.
(tri)