Ancaman Adik Kim Jong-un Direspon, Pasukan Militer Siap Dikerahkan
Selasa, 16 Juni 2020 - 09:12 WIB
loading...
Pemimpin militer di wilayah komunis tersebut kini tengah meninjau rencana untuk mengerahkan pasukan ke area perbatasan Korsel, sesuai ancaman perempuan paling kuat di Pyongyang ini. Foto : SINDOnews/Doc
A
A
A
SEOUL - Kecaman adik pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un, Kim Yo-jong kepada aktivitas para pembelot Korut di Korea Selatan(Korsel) yang menerbangkan materi propaganda anti-Kim Jong-un, berbuntut panjang.
Usai mengancam melakukan serangan militer ke Korsel, pemimpin militer di wilayah komunis tersebut kini tengah meninjau rencana untuk mengerahkan pasukan ke area perbatasan Korsel, sesuai ancaman perempuan paling kuat di Pyongyang itu.
Baca : Pyongyang Minta Washington Diam dan Tak Urusi Soal Korut-Korsel
"Para pemimpin KPA sedang mempelajari sebuah rencana aksi untuk mengambil langkah-langkah untuk membuat tentara maju lagi ke zona-zona yang telah didemiliterisasi di bawah perjanjian (Korea) Utara-(Korea) Selatan, mengubah garis depan menjadi sebuah benteng dan semakin meningkatkan kewaspadaan militer terhadap (Korea) Selatan," kata Staf Umum Tentara Rakyat Korea (KPA) dalam sebuah pernyataan yang dirilis Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).
"Kami akan memetakan rencana aksi militer untuk secara cepat melaksanakan pendapat tersebut untuk menerima persetujuan dari Komisi Militer Pusat Partai."
Sebuah artikel pada hari Senin di Rodong Sinmun , media resmi Partai Buruh Korea (WPK) yang berkuasa, mengecam apa yang disebutnya "kebijakan bermusuhan tersembunyi dari otoritas Korea Selatan".
"Dengan tangan siapa hubungan (Korea) Utara-(Korea) selatan telah benar-benar bangkrut dan ketegangan terburuk telah terjadi di Semenanjung Korea," tulis media partai tersebut.
"Kami telah membuat kesimpulan bahwa tidak perlu bagi kami untuk duduk berhadap-hadapan dengan pihak berwenang Korea Selatan dan mendiskusikan hal-hal dengan mereka lagi. Yang tersisa bagi kami adalah membuat mereka membayar mahal atas kejahatan keji mereka," lanjut Rodong Sinmun.
"Kami telah memutuskan untuk mengambil serangkaian tindakan pembalasan untuk menghukum para pengkhianat dan sampah manusia," imbuh surat kabar itu.
"Seperti yang dinyatakan, kantor penghubung bersama (Korea) Utara-(Korea) Selatan akan dihancurkan dan hak untuk mengambil tindakan selanjutnya melawan musuh akan dipercayakan kepada tentara kita."
Pekan lalu, Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK)—nama resmi negara Korut—mengumumkan telah memutuskan hubungan dengan Seoul di tengah keengganan pemerintah Korea Selatan untuk menghentikan pengiriman selebaran propaganda ke Korea Utara melintasi zona demiliterisasi (DMZ) oleh pembelot Korea Utara yang berbasis di Korea Selatan.
DMZ dibentuk pada tahun 1953 setelah gencatan senjata ditandatangani antara DPRK dan China di satu sisi, dan Korea Selatan dan Amerika Serikat di sisi lain, setelah tiga tahun perang brutal. Perbatasan antar-Korea sangat dibentengi, berisi ladang ranjau besar, pagar, stasiun pengawas, dan penjaga yang berpatroli.
Sebuah perjanjian 2018 yang mencakup deklarasi akhir perang oleh para pejabat dari Korea Utara dan Korea Selatan sepakat melucuti 22 stasiun perbatasan.
Namun, sejak saat itu, hubungan dua Korea terus memburuk meskipun ada upaya untuk menghidupkan kembali pembicaraan tentang perdamaian dan denuklirisasi Semenanjung Korea.
Usai mengancam melakukan serangan militer ke Korsel, pemimpin militer di wilayah komunis tersebut kini tengah meninjau rencana untuk mengerahkan pasukan ke area perbatasan Korsel, sesuai ancaman perempuan paling kuat di Pyongyang itu.
Baca : Pyongyang Minta Washington Diam dan Tak Urusi Soal Korut-Korsel
"Para pemimpin KPA sedang mempelajari sebuah rencana aksi untuk mengambil langkah-langkah untuk membuat tentara maju lagi ke zona-zona yang telah didemiliterisasi di bawah perjanjian (Korea) Utara-(Korea) Selatan, mengubah garis depan menjadi sebuah benteng dan semakin meningkatkan kewaspadaan militer terhadap (Korea) Selatan," kata Staf Umum Tentara Rakyat Korea (KPA) dalam sebuah pernyataan yang dirilis Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).
"Kami akan memetakan rencana aksi militer untuk secara cepat melaksanakan pendapat tersebut untuk menerima persetujuan dari Komisi Militer Pusat Partai."
Sebuah artikel pada hari Senin di Rodong Sinmun , media resmi Partai Buruh Korea (WPK) yang berkuasa, mengecam apa yang disebutnya "kebijakan bermusuhan tersembunyi dari otoritas Korea Selatan".
"Dengan tangan siapa hubungan (Korea) Utara-(Korea) selatan telah benar-benar bangkrut dan ketegangan terburuk telah terjadi di Semenanjung Korea," tulis media partai tersebut.
"Kami telah membuat kesimpulan bahwa tidak perlu bagi kami untuk duduk berhadap-hadapan dengan pihak berwenang Korea Selatan dan mendiskusikan hal-hal dengan mereka lagi. Yang tersisa bagi kami adalah membuat mereka membayar mahal atas kejahatan keji mereka," lanjut Rodong Sinmun.
"Kami telah memutuskan untuk mengambil serangkaian tindakan pembalasan untuk menghukum para pengkhianat dan sampah manusia," imbuh surat kabar itu.
"Seperti yang dinyatakan, kantor penghubung bersama (Korea) Utara-(Korea) Selatan akan dihancurkan dan hak untuk mengambil tindakan selanjutnya melawan musuh akan dipercayakan kepada tentara kita."
Pekan lalu, Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK)—nama resmi negara Korut—mengumumkan telah memutuskan hubungan dengan Seoul di tengah keengganan pemerintah Korea Selatan untuk menghentikan pengiriman selebaran propaganda ke Korea Utara melintasi zona demiliterisasi (DMZ) oleh pembelot Korea Utara yang berbasis di Korea Selatan.
DMZ dibentuk pada tahun 1953 setelah gencatan senjata ditandatangani antara DPRK dan China di satu sisi, dan Korea Selatan dan Amerika Serikat di sisi lain, setelah tiga tahun perang brutal. Perbatasan antar-Korea sangat dibentengi, berisi ladang ranjau besar, pagar, stasiun pengawas, dan penjaga yang berpatroli.
Sebuah perjanjian 2018 yang mencakup deklarasi akhir perang oleh para pejabat dari Korea Utara dan Korea Selatan sepakat melucuti 22 stasiun perbatasan.
Namun, sejak saat itu, hubungan dua Korea terus memburuk meskipun ada upaya untuk menghidupkan kembali pembicaraan tentang perdamaian dan denuklirisasi Semenanjung Korea.
(sri)
Lihat Juga :
