Kisruh Rektor dan Dosen Soal SBM ITB, Ini Tuntutan Orang Tua Mahasiswa
Jum'at, 11 Maret 2022 - 15:19 WIB
loading...
Selain menuntut agar kisruh antara dosen dan rektor ITB terkait SBM selesai dalam lima hari, Forum Orang Tua Mahasiswanya SBM ITB juga menyampaikan beberapa tuntutan. Foto ilustrasi
A
A
A
BANDUNG - Selain menuntut agar kisruh antara dosen dan rektor ITB terkait Sekolah dan Bisnis Manajemen (SBM) selesai dalam lima hari, Forum Orang Tua Mahasiswanya SBM ITB juga menyampaikan beberapa tuntutan. Mereka meminta agar proses belajar mengajar kembali normal seperti sediakala.
Perwakilan Forum Orang Tua Siswa SBM ITB Ali Nurdin mengatakan, ada tiga tuntutan terkait kemelut SBM ITB. Tuntutan itu sebagai respons atas polemik pengelolaan SBM ITB yang hingga saat ini tak kunjung selesai. Baca juga:
Kisruh Rektor dan Dosen Terkait SBM, Rektorat Buka Hotline Pengaduan
Pertama, menuntut MWA ITB agar segera menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan di SBM ITB dalam status quo. Di mana sistem pengelolaan Pendidikan dan Anggaran di SBM ITB dikembalikan statusnya seperti dalam keadaan semula sebelum adanya kebijakan Rektor ITB yang mencabut otonomi untuk SBM ITB.
"Pencabutan sampai dengan adanya kebijakan baru yang melibatkan MWA ITB dan SBM ITB, sehingga program Pendidikan di SBM ITB sesuai dengan RKA yang telah disetujui dan berjalan dengan normal tanpa ada kegaduhan, " katanya.
Kedua, MWA ITB agar segera meminta Rektor ITB untuk mencabut kebijakan yang membatalkan otonomi bagi SBM ITB, dan memberlakukan kebijakan yang lama sampai dengan adanya kebijakan baru berdasarkan hasil kajian dari Tim Khusus yang dibentuk oleh MWA ITB.
Ketiga, MWA ITB agar segera membentuk Tim Khusus, yang terdiri dari pihak MWA ITB, Senat Akademik dan SBM ITB, jika diperlukan bisa ditambahkan perwakilan dari masyarakat atau orang tua mahasiswa untuk melakukan evaluasi atas kebijakan pengelolaan Pendidikan di SBM ITB. Baca juga: Kisruh SBM ITB, Rektorat Sebut Sistem Keuangan Tak Sesuai Statuta Kampus
"Juga menyusun regulasi baru yang sesuai dengan kepentingan kemajuan pendidikan di ITB, dengan masa kerja paling lama 1 bulan. Tim Khusus ini dapat dibantu oleh Tim Asistensi sesuai dengan kebutuhan Tim Khusus," jelas dia.
Dengan demikian, kata dia, proses penyusunan dan pengambilan kebijakan di ITB harus memenuhi prinsip ITB dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, sebagaimana terdapat dalam statuta ITB. Karena, pengingkaran terhadap prinsip ini merupakan pelanggaran terhadap Statuta ITB.
Perwakilan Forum Orang Tua Siswa SBM ITB Ali Nurdin mengatakan, ada tiga tuntutan terkait kemelut SBM ITB. Tuntutan itu sebagai respons atas polemik pengelolaan SBM ITB yang hingga saat ini tak kunjung selesai. Baca juga:
Kisruh Rektor dan Dosen Terkait SBM, Rektorat Buka Hotline Pengaduan
Pertama, menuntut MWA ITB agar segera menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan di SBM ITB dalam status quo. Di mana sistem pengelolaan Pendidikan dan Anggaran di SBM ITB dikembalikan statusnya seperti dalam keadaan semula sebelum adanya kebijakan Rektor ITB yang mencabut otonomi untuk SBM ITB.
"Pencabutan sampai dengan adanya kebijakan baru yang melibatkan MWA ITB dan SBM ITB, sehingga program Pendidikan di SBM ITB sesuai dengan RKA yang telah disetujui dan berjalan dengan normal tanpa ada kegaduhan, " katanya.
Kedua, MWA ITB agar segera meminta Rektor ITB untuk mencabut kebijakan yang membatalkan otonomi bagi SBM ITB, dan memberlakukan kebijakan yang lama sampai dengan adanya kebijakan baru berdasarkan hasil kajian dari Tim Khusus yang dibentuk oleh MWA ITB.
Ketiga, MWA ITB agar segera membentuk Tim Khusus, yang terdiri dari pihak MWA ITB, Senat Akademik dan SBM ITB, jika diperlukan bisa ditambahkan perwakilan dari masyarakat atau orang tua mahasiswa untuk melakukan evaluasi atas kebijakan pengelolaan Pendidikan di SBM ITB. Baca juga: Kisruh SBM ITB, Rektorat Sebut Sistem Keuangan Tak Sesuai Statuta Kampus
"Juga menyusun regulasi baru yang sesuai dengan kepentingan kemajuan pendidikan di ITB, dengan masa kerja paling lama 1 bulan. Tim Khusus ini dapat dibantu oleh Tim Asistensi sesuai dengan kebutuhan Tim Khusus," jelas dia.
Dengan demikian, kata dia, proses penyusunan dan pengambilan kebijakan di ITB harus memenuhi prinsip ITB dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, sebagaimana terdapat dalam statuta ITB. Karena, pengingkaran terhadap prinsip ini merupakan pelanggaran terhadap Statuta ITB.
(don)
Lihat Juga :
