Sambangi LPSK, Pelapor Dugaan Ijazah Palsu Bupati Rokan Hilir Minta Perlindungan

JAKARTA - Kuasa Hukum Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa Hukum Riau, Syahidila Yuri bersama kliennya M Risal Ali menyambangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta Timur, Rabu (9/3/2022).

Kedatangan M Risal bersama kuasa hukumnya ke LPSK untuk meminta perlindungan usai melaporkan Bupati Rokan Hilir Riau Afrizal Sintong ke Kepolisian Daerah (Polda) Riau, Rabu (2/3/2022) lalu.

M Risal Ali melaporkan Afrizal ke Polda Riau, karena diduga menggunakan surat palsu, atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik saat pendaftaran sebagai calon legislatif (Caleg) Kabupaten Rohil tahun 2013. Politikus Partai Goloran Karya (Golkar) itu dilaporkan ke Polda Riau berdasarkan Laporan Polisi No STPL/B/115/III/2022/SPKT/Polda Riau tertanggal 2 Maret 2022.

"Hari ini kami mendatangi kantor Mabes Polri dan LPSK sebelumnya pada tanggal 2 Maret 2022 kami telah membuat laporan di Polda Riau dengan klien kami mahasiswa, melaporkan Afrizal Sinting diduga menggunakan keterangan palsu dalam pencalegan," ujarnya di Jakarta Timur, Rabu (9/3/2022).

Syahidila menjabarkan, kliennya mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK karena M Risal Ali sebagai saksi pelapor khawatir akan mendapat intimidasi atau hal lain yang membahayakan dirinya. Sebab yang yang dilaporkan seorang pejabat daerah yang saat ini menjabat Bupati Rokan Hilir.

"Hasil dari pertemuan dan konsultasi dengan LPSK, Alhamdulillah LPSK respon dengan baik. Selanjutnya mereka akan mempelajari permohonan kita dan akan intens menghubungi kita terhadap klien kami di Pekanbaru," ungkapnya.

Syahidila menuturkan pelaporan yang dilakukan M Risal Ali terhadap Bupati Rokan Hilir dugaan memalsukan surat palsu untuk persyaratan pencalegan. "Dalam STPL itu, Afrizal Sintong diduga telah melakukan tindak pidana membuat atau menggunakan surat palsu, atau memalsukan surat atau memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Hal ini, dimaksud dalam Pasal 263 jo Pasal 266 KUHP jo Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," jelasnya.

Menurutnya, M Risal Ali mengetahui Bupati Rohil menggunakan ijazah palsu lalu menyurati Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Primatrain selaku pihaknya yang mengeluarkan ijazah paket C milik Afrizal Sintong.

"Surat klien kami dibalas PBKM. Mereka memberikan sejumlah bukti terkait mulai dari kopian ijazah, kartu ujian, denah lokasi ujian, dan SK tim pengawas ujian," ujarnya.

Dari bukti itu, dijelaskan pria yang akrab disapa Idil, diketahui Afrizal Sintong mengikuti Ujian Nasional (UN) Pendidikan Kesetaraan Paket C pada tahun 2014 silam. Dimana, Bupati Rohil dinyatakan lulus di tahun yang sama pada bulan September. "Terlapor (Afrizal Sintong, red) ujian tanggal 19-22 Agustus 2014. Ijazah kelulusan diterbitkan 20 September 2014," tuturnya.

Baca: Perindo Targetkan Usung Calon Sendiri di Pilkada Kota Sibolga 2024.

Sementara itu, Afrizal Sintong dikonfirmasi perihal tersebut membantahnya. Dikatakan dia, dirinya tidak pernah memalsukan ijazah sebagaimana yang disangkakan kepadanya. "Saya tidak pernah memalsukan ijazah," jelasnya.

Ketika pendaftaran sebagai calon anggota DPRD, Bupati Rohil menjelaskan, dirinya menggunakan surat keterangan dari PKBM Primatrain. Surat itu, sebutnya diterbitkan pada Juli 2013 lalu. "Saya menggunakan surat keterangan belajar dari Primatrain. Kalau saya memalsukan ijazah, ijazah mana yang saya palsukan," ucap Afrizal.

"Kalau saya lolos dalam persyaratan pencalonan anggota DPRD, itu bukan salah saya. Tapi kesalahan KPU saat memverifikasi data saya," imbuh Bupati Rohil.