Pelaku UKM Curhat ke Sekretaris Kemenkop UKM, Sulit Bertahan di Masa Pandemi
Senin, 15 Juni 2020 - 19:22 WIB
loading...
Sekretaris Kemenkop UKM Rully Indrawan didampingi Ketua DPRD KBB Rismanto berdiskusi dengan pelaku UKM dan masyarakat desa sekitar hutan Bandung Utara, di Lembang, KBB. Foto/SINDOnews/Adi Haryanto
A
A
A
BANDUNG BARAT - Para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), berada dalam kondisi sulit untuk bisa sekadar bertahan menjalankan usahanya.
Pandemi COVID-19 membuat mereka tidak memiliki pemasukan. Sehingga jangankan untuk membeli hasil panen dari petani sebagai bahan baku, untuk menggaji pekerja juga tidak ada. (BACA JUGA: Konsumen Jabar Pesimistis dengan Perekonomian ke Depan )
Pemilik UKM Kopi Luwak Sawarga, Desa Cikole, Kecamatan Lembang, KBB, Suyud Pribadi mengatakan, selama tiga bulan terakhir usahanya terpaksa harus tutup. (BACA JUGA: Mei 2020 Deflasi, BI Jabar Sebut Perlu Cermati Ekonomi Jawa Barat )
Tujuh pekerja dirumahkan sementara karena Suyud tidak sanggup untuk menggaji. Tempat usahanya pun kini tidak terawat karena selama pandemi dibiarkan kosong. (BACA JUGA: Pengusaha Wisata Harus Ekstra Patuh, Berani Melanggar Bisa Ditutup )
"Bukan hanya saya, semua pelaku UKM di Lembang sangat terpukul karena COVID-19. Harapan agar pemerintah memberikan bantuan stimulan permodalan sampai sekarang tidak pernah ada. Padahal pendataan oleh Dinas UKM KBB sudah dilakukan sejak Maret," kata Suyud, Senin (15/4/2020).
Memasuki new normal saat dia hendak membuka kembali usaha, permasalahan baru muncul. Suyud terkendala dengan bahan baku yang harus dibeli dari petani di masa panen raya.
Pasalnya, Suyud tak punya modal untuk membeli bahan baku. Sementara, petani menuntut kopi mereka dibayar tunai karena butuh uang dan untuk membayar upah para pemetik.
"Kami ingin ada bantuan permodalan dengan cicilan ringan di luar skema perbankan. Semisal pembayaran cicilan dimulai tiga bulan kemudian saat kondisi usaha mulai pulih. Karena kalau hasil panen raya petani tidak dibeli sekarang, kami tidak akan punya stok bahan baku," ujar Suyud yang mengaku rugi ratusan juta rupiah akibat tempat usahanya tutup.
Menanggapi keluhan pelaku usaha kecil dan menengah tersebut, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Rully Indrawan mengatakan, sejak Februari, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya penyelamatan.
Seperti dikeluarkannya Inpres 4/2020, Perpres, hingga PP 23/2020 terkait pemulihan ekonomi. Termasuk juga semua kegiatan di kementerian difokuskan kepada tiga hal yakni kesehatan, social safety net (jaring pengaman sosial) dan ekonomi.
Untuk pemulihan ekonomi, kata Rully, pemerintah menyiapkan anggaran Rp600 triliun. Salah satunya program bantuan sektor produktif seperti UKM, melalui relaksasi pinjaman, stimulus pinjaman, pinjaman bunga rendah, atau insentif pajak.
"Jadi pelaku UKM bisa mengakses bantuan melalui lembaga perbankan atau non perbankan seperti Permodalan Nasional Mandiri (PNM), dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Artinya pemerintah tidak diam, semoga langkah-langkah yang disiapkan bisa membantu mereka," kata Rully.
Ketua DPRD KBB Rismanto menuturkan, pemerintah daerah juga sudah menyiapkan mekanisme proses pemulihan ekonomi. Salah satunya adalah membantu pelaku UKM yang terdampak COVID-19.
Saat ini masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) agar mekanisme bantuan tersebut aman dari berbagai aspek maupun kendala administrasi.
"Sumbernya dari anggaran refocusing senilai Rp224 miliar itu. Untuk nilai recovery bagi UKM ini detailnya ada di gugus tugas," tutur Rismanto.
Pandemi COVID-19 membuat mereka tidak memiliki pemasukan. Sehingga jangankan untuk membeli hasil panen dari petani sebagai bahan baku, untuk menggaji pekerja juga tidak ada. (BACA JUGA: Konsumen Jabar Pesimistis dengan Perekonomian ke Depan )
Pemilik UKM Kopi Luwak Sawarga, Desa Cikole, Kecamatan Lembang, KBB, Suyud Pribadi mengatakan, selama tiga bulan terakhir usahanya terpaksa harus tutup. (BACA JUGA: Mei 2020 Deflasi, BI Jabar Sebut Perlu Cermati Ekonomi Jawa Barat )
Tujuh pekerja dirumahkan sementara karena Suyud tidak sanggup untuk menggaji. Tempat usahanya pun kini tidak terawat karena selama pandemi dibiarkan kosong. (BACA JUGA: Pengusaha Wisata Harus Ekstra Patuh, Berani Melanggar Bisa Ditutup )
"Bukan hanya saya, semua pelaku UKM di Lembang sangat terpukul karena COVID-19. Harapan agar pemerintah memberikan bantuan stimulan permodalan sampai sekarang tidak pernah ada. Padahal pendataan oleh Dinas UKM KBB sudah dilakukan sejak Maret," kata Suyud, Senin (15/4/2020).
Memasuki new normal saat dia hendak membuka kembali usaha, permasalahan baru muncul. Suyud terkendala dengan bahan baku yang harus dibeli dari petani di masa panen raya.
Pasalnya, Suyud tak punya modal untuk membeli bahan baku. Sementara, petani menuntut kopi mereka dibayar tunai karena butuh uang dan untuk membayar upah para pemetik.
"Kami ingin ada bantuan permodalan dengan cicilan ringan di luar skema perbankan. Semisal pembayaran cicilan dimulai tiga bulan kemudian saat kondisi usaha mulai pulih. Karena kalau hasil panen raya petani tidak dibeli sekarang, kami tidak akan punya stok bahan baku," ujar Suyud yang mengaku rugi ratusan juta rupiah akibat tempat usahanya tutup.
Menanggapi keluhan pelaku usaha kecil dan menengah tersebut, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Rully Indrawan mengatakan, sejak Februari, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya penyelamatan.
Seperti dikeluarkannya Inpres 4/2020, Perpres, hingga PP 23/2020 terkait pemulihan ekonomi. Termasuk juga semua kegiatan di kementerian difokuskan kepada tiga hal yakni kesehatan, social safety net (jaring pengaman sosial) dan ekonomi.
Untuk pemulihan ekonomi, kata Rully, pemerintah menyiapkan anggaran Rp600 triliun. Salah satunya program bantuan sektor produktif seperti UKM, melalui relaksasi pinjaman, stimulus pinjaman, pinjaman bunga rendah, atau insentif pajak.
"Jadi pelaku UKM bisa mengakses bantuan melalui lembaga perbankan atau non perbankan seperti Permodalan Nasional Mandiri (PNM), dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Artinya pemerintah tidak diam, semoga langkah-langkah yang disiapkan bisa membantu mereka," kata Rully.
Ketua DPRD KBB Rismanto menuturkan, pemerintah daerah juga sudah menyiapkan mekanisme proses pemulihan ekonomi. Salah satunya adalah membantu pelaku UKM yang terdampak COVID-19.
Saat ini masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) agar mekanisme bantuan tersebut aman dari berbagai aspek maupun kendala administrasi.
"Sumbernya dari anggaran refocusing senilai Rp224 miliar itu. Untuk nilai recovery bagi UKM ini detailnya ada di gugus tugas," tutur Rismanto.
(awd)
Lihat Juga :
