Dewan Turun Lapangan, Masyarakat Seruyan Desak Infrastruktur Dibenahi

SERUYAN - Masyarakat Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak dilakukannya perbaikan infrastruktur di berbagai bidang. Permintaan itu disampaikan saat anggota dewan reses turun ke lapangan.

Masukan dari masyarakat itu selanjutnya dipaparkan dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses di masing-masing daerah pemilihan (Dapil).



"Ini merupakan agenda lanjutan setelah kita melaksanakan kunjungan lapangan atau reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di masing-masing dapil pada awal Februari 2022 lalu," kata Ketua DPRD Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, Senin (7/3/2022).

Agenda reses merupakan hal yang sangat penting, mengingat dalam pelaksanaannya di lapangan langsung berdiskusi maupun berdialog dengan masyarakat umum. Selain itu dengan perangkat desa dan lain sebagainya mengenai evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan.

Anggota DPRD Seruyan, Argiansyah menyatakan bahwa berdasarkan hasil reses dapil I meliputi Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur diketahui secara garis besar aspirasi masyarakat masih berada pada peningkatan infrastruktur.

"Selain itu juga sarana dan prasarana pertanian, pendidikan seperti peningkatan bangunan sekolah, rehab pustu serta pemerataan tenaga pengajar dan kesehatan," ujarnya.



Sementara itu, untuk wilayah dapil II Kecamatan Danau Sembuluh, Hanau, Seruyan Raya dan Danau Seluluk yang dibacakan oleh Hadinur terungkap bahwa aspirasi masyarakat setempat meliputi pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hukum dan perekonomian, pertanian.

Selanjutnya perkebunan, perikanan, pemukiman dan perumahan, pembangunan dan keuangan, ketenagakerjaan serta koperasi perindustrian dan perdagangan.

"Itu yang secara umum, adapula usulan-usulan yang memang secara khusus disampaikan oleh desa-desa di wilayah setempat," ucap Hadinur.

Terakhir untuk dapil III meliputi Kecamatan Seruyan Tengah, Seruyan Hulu, Batu Ampar dan Suling Tambun yang disampaikan oleh Nardi bahwa untuk aspirasi, masukan dan permasalahan meliputi bidang pemerintah, perekonomian, pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta pendapatan dan keuangan daerah.

"Begitu pula mengenai peningkatan infratruktur maupun sarana dan prasarana yang masih minim, keberadaan tenaga medis, insfrastruktur pendidikan maupun kesehatan, perekonomian masyarakat maupun akses jalan dan jembatan," ujarnya.