Demi Menyatukan Nusantara, Gajah Mada Masukkan Sanksi Mesum dalam Aturan Hukum Majapahit

Kemudian ada sahasa atau paksaan, adol-tuku atau jual beli, sanda atau gadai, ahutang-apihutang atau utang piutang, titipan tukon atau mahar, kawarangan atau perkawinan, dan paradara (mesum). Berikutnya, ada drewe kaliliran (warisan), wakparusya (caci maki), dan daparusya (menyakiti), kagelehan atau kelalaian, atukaran atau pertengkaran, bhumi atau tanah, serta duwilatek atau fitnah.

Hingga dilantik menjadi Mahapatih Majapahit, Gajah Mada terkenal dengan sifat kepemimpinannya dan kecerdikannya. Tak heran bila karena kebijakannya, Kerajaan Majapahit begitu disegani di seluruh Nusantara. Mahapatih ini bisa menyatukan beberapa wilayah di Nusantara, sebagai perwujudan dari Sumpah Amukti Palapa.

Baca juga: 7 Fakta Janda Cantik Basah Tanpa Baju Siaran Langsung Masturbasi di Toilet Kafe, No 3 Bikin Pria Panas Dingin

Mahapatih Gajah Mada, memiliki sifat wicakseneng sebagaimana Kakawin Negarakertagama. Hal ini juga dituliskan oleh Enung Nurhayati dalam bukunya berjudul " Gajah Mada Sistem Politik dan Kepemimpinan". Wicakseneng berasal dari bahasa Sansekerta, yang berarti cerdas, pandai, bijaksana, berpengalaman dalam, mengetahui tentang, ahli dalam.

Maka bisa disimpulkan dari arti bahasa Sansekerta ini, Gajah Mada dinyatakan sebagai pemimpin yang mempunyai sifat wicakseneng naya, karena dia seorang pemimpin yang pandai dalam berdiplomasi dan pandai mengatur siasat. Gajah Mada mahir melakukan konsolidasi dan berdiplomasi dengan kerajaan-kerajaan lain di wilayah Nusantara.

Hasil diplomasi ini terbukti banyak lawan yang bertekuk lutut di hadapan Gajah Mada. Strategi perang Gajah Mada pun bisa menjadikan musuh-musuhnya tidak kuasa menghadapi tipu muslihat yang dilakukan Gajah Mada, misalnya saat Gajah Mada menyerang Bali.

Baca juga: Kilau Sinar Betis Indah Ratu Laut Selatan yang Membuat Penguasa Mataram Terhenyak