Politisi Senior DKI Tolak Penundaan Pemilu

"Amandeman itu seharusnya bertujuan untuk menyempurnakan yang kurang, bukan merusak yang sudah bagus. Kalau ini dipaksakan tentu akan memiliki konsekuensi sejarah tidak baik bagi citra pemerintahan Presiden Jokowi," kata Bursah.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, kondisi krisis ekonomi tahun 1998 jauh lebih terpuruk dari saat ini. Nyatanya Indonesia mampu menyelenggarakan pemilu demokratis pada 1999 dengan peserta 48 parpol.

Ditegaskan Anthony, belum ada sejarahnya di belahan dunia manapun yang menunda pemilu karena alasan tidak ada dana. Dalam hal dana, pemerintah bisa meminjam uang dari dalam negeri, atau bisa juga dengan melakukan relokasi anggaran dari sektor lain.

"Anggaran buat infrasturktur bisa direlokasi untuk pemilu. Uangnya jadi beredar di masyarakat kecil. Ini multiplier effect-nya lebih tinggi. Apakah ketum parpol itu sudah mempelajari itu atau belum?" tanya Anthony.

Sementara itu Gamari Sutrisno menyambut baik banyaknya elemen masyarakat yang menyuarakan penolakan terhadap usulan penundaan pemilu. Dia prihatin karena permasalahan bangsa Indonesia kini hampir terjadi di semua aspek kehidupan mulai dari sosial, politik, ekonomi, hingga ideologi.

Keadaan diperparah dengan tidak berjalannya fungsi pengawasan oleh legislatif sebagaimana mestinya. malahan legislatif cenderung berkolaborasi dengan eksekutif dan bahkan yudikatif.