Pemkab Lutra Target Masuk 10 Besar Capaian MCP di Sulsel
Kamis, 17 Februari 2022 - 17:29 WIB
loading...
Wakil Bupati Luwu Utara Suaib Mansur memimpin Rapat Tindak Lanjut Pelaporan Capaian Aksi Pencegahn Korupsi, belum lama ini. Foto: Dok Pemkab Luwu Utara
A
A
A
LUWU UTARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara (Lutra) menargetkan masuk peringkat 10 besar capaian posisi Pemantauan Pengendalian Monitoring Centre for Prevention (MCP) untuk pencegahan tindakan korupsi di lingkup Provinsi Sulsel.
Kepala Inspektorat Lutra , Muchtar Jaya, mengatakan saat ini Pemkab Lutra berada di peringkat 15 dari 24 kabupaten/kota di Sulsel dengan indeks 63,89 persen.
"Alhamdulillah ada kemajuan, walaupun belum terlalu signifikan tapi setidaknya kita naik satu tingkat mengalahkan Kota Makassar yang berada di peringkat 16," terang Muchtar, dalam keterangan persnya Kamis (17/2/2022).
Baca Juga: Pemkab Luwu Utara Bantu Warga Penderita Lumpuh Layu di Munte
Muchtar menyebut sistem MCP merupakan bentuk implementasi mitigasi atas risiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam area rawan korupsi dan satu area penguatan institusi.
Adapun area intervensinya meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu atau perizinan, kapabilitas APIP, manajemen ASN optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan.
"Untuk intervensinya sudah ada yang kita laporkan hanya saja memang masih ada yang perlu diperbaiki, kedepan akan kita benahi," jelasnya.
Adapun upaya pencapaian target, Muchtar mengatakan ada beberapa hal yang dilakukan. Di antaranya yakni meminta pimpinan OPD berkomitmen menyelesaikan indikator-indikator yang menjadi penilaian KPK.
"Bahkan ada beberapa OPD yang kita rapatkan secara khusus. Ini kita dorong agar lebih proaktif untuk menjemput bola sehingga apa yang menjadi capaian itu bisa tercapai," tuturnya.
Baca Juga: IPB University Bantu Pemkab Luwu Utara Kembangkan Komoditas Kakao
Sementara itu, Wakil Bupati Lutra, Suaib Mansur, menegaskan implementasi MCP bertujuan mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktik pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.
"Ini sangat penting karena tujannya dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Ketika dari sisi penjagaannya bisa kita capai maka pemerintah yang clear government juga bisa tercapai. Terlebih ini menjadi barometer penilaian kinerja, jadi saya minta komitmen pimpinan OPD terkait dalm menyelesaikan laporannya," tukasnya.
Kepala Inspektorat Lutra , Muchtar Jaya, mengatakan saat ini Pemkab Lutra berada di peringkat 15 dari 24 kabupaten/kota di Sulsel dengan indeks 63,89 persen.
"Alhamdulillah ada kemajuan, walaupun belum terlalu signifikan tapi setidaknya kita naik satu tingkat mengalahkan Kota Makassar yang berada di peringkat 16," terang Muchtar, dalam keterangan persnya Kamis (17/2/2022).
Baca Juga: Pemkab Luwu Utara Bantu Warga Penderita Lumpuh Layu di Munte
Muchtar menyebut sistem MCP merupakan bentuk implementasi mitigasi atas risiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam area rawan korupsi dan satu area penguatan institusi.
Adapun area intervensinya meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu atau perizinan, kapabilitas APIP, manajemen ASN optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan.
"Untuk intervensinya sudah ada yang kita laporkan hanya saja memang masih ada yang perlu diperbaiki, kedepan akan kita benahi," jelasnya.
Adapun upaya pencapaian target, Muchtar mengatakan ada beberapa hal yang dilakukan. Di antaranya yakni meminta pimpinan OPD berkomitmen menyelesaikan indikator-indikator yang menjadi penilaian KPK.
"Bahkan ada beberapa OPD yang kita rapatkan secara khusus. Ini kita dorong agar lebih proaktif untuk menjemput bola sehingga apa yang menjadi capaian itu bisa tercapai," tuturnya.
Baca Juga: IPB University Bantu Pemkab Luwu Utara Kembangkan Komoditas Kakao
Sementara itu, Wakil Bupati Lutra, Suaib Mansur, menegaskan implementasi MCP bertujuan mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktik pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.
"Ini sangat penting karena tujannya dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Ketika dari sisi penjagaannya bisa kita capai maka pemerintah yang clear government juga bisa tercapai. Terlebih ini menjadi barometer penilaian kinerja, jadi saya minta komitmen pimpinan OPD terkait dalm menyelesaikan laporannya," tukasnya.
(tri)
Lihat Juga :
