Warga Perumahan Green Citayam City Bersyukur Penggusuran Tertunda
Sabtu, 13 Juni 2020 - 21:46 WIB
loading...
Warga Green Ciyatam City Resah karena belum kantongi sertifikat rumah. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Penghuni perumahan Green Citayam City (GCC) di Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sedikit bernapas lega dalam tiga bulan terakhir ini. Setelah PN Cibinong batal menggusur perumahan pada 13 Maret 2020 lalu, proses lanjutannya juga tertunda karena wabah Covid-19. Wabah karena virus Corona ini membuat banyak proses tertunda termasuk rencana penggusuran rumah warga Green Citayam City.
Seperti diungkapkan Kuasa Hukum Konsumen GCC, Denny S Aliandu, pada pertengahan Maret lalu pihaknya bersyukur proses eksekusi yang seyogianya berlangsung pada Jumat 13 Maret 2020 lalu telah dibatalkan. Rencana proses eksekusi dari PN Cibinong atas lahan kosong tetap membuat warga resah karena dikhawatirkan lanjut ke beberapa rumah dengan penghuninya. Tentu saja hal tersebut membuat para konsumen perumahan itu merasa dirugikan.
“Karena berdasarkan legalitas bahwa memang semua itu sudah dilalui dengan prosedur hukum yang sesuai. Sehingga masyarakat dalam hal ini menjadi korban dari praktik-praktik demikian,” kata Denny dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2020).
Pihaknya juga telah melakukan perlawanan terhadap penetapan No.33 dari PN Cibinong. Lantaran, kata Denny, warga merasa punya kepentingan dengan tanah yang akan dikenai eksekusi oleh PN Cibinong.
“Kami berharap agar bisa dilakukan pembatalan atau penundaan (eksekusi) hingga proses perlawanan kita diputus hingga inkrah. Apalagi, kami merasa eksekusi ini dipaksakan sekali untuk dilakukan. Itu yang sangat kami sayangkan,” paparnya lagi.
Seperti diungkapkan Kuasa Hukum Konsumen GCC, Denny S Aliandu, pada pertengahan Maret lalu pihaknya bersyukur proses eksekusi yang seyogianya berlangsung pada Jumat 13 Maret 2020 lalu telah dibatalkan. Rencana proses eksekusi dari PN Cibinong atas lahan kosong tetap membuat warga resah karena dikhawatirkan lanjut ke beberapa rumah dengan penghuninya. Tentu saja hal tersebut membuat para konsumen perumahan itu merasa dirugikan.
“Karena berdasarkan legalitas bahwa memang semua itu sudah dilalui dengan prosedur hukum yang sesuai. Sehingga masyarakat dalam hal ini menjadi korban dari praktik-praktik demikian,” kata Denny dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2020).
Pihaknya juga telah melakukan perlawanan terhadap penetapan No.33 dari PN Cibinong. Lantaran, kata Denny, warga merasa punya kepentingan dengan tanah yang akan dikenai eksekusi oleh PN Cibinong.
“Kami berharap agar bisa dilakukan pembatalan atau penundaan (eksekusi) hingga proses perlawanan kita diputus hingga inkrah. Apalagi, kami merasa eksekusi ini dipaksakan sekali untuk dilakukan. Itu yang sangat kami sayangkan,” paparnya lagi.
Lihat Juga :
