Data Penerima Bantuan Sosial di Bulukumba Amburadul, Bupati Desak Pembenahan
Minggu, 13 Februari 2022 - 12:37 WIB
loading...
Bupati Bulukumba desa pembenahan data penerima bantuan sosial. Foto/Dok
A
A
A
BULUKUMBA - Amburadulnya database Dinas Sosial (Dinsos) Bulukumba kerap kali menjadi sorotan lantaran masih banyak orang miskin tidak mendapat bantuan dan tidak memiliki BPJS, sedangkan warga yang mampu justru mendapatkan bantuan.
Hal itu disebabkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak pernah diperbaharui. Tak hanya itu, koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Dinsos yang minim juga mengakibatkan data warga miskin di Kabupaten Bulukumba tidak valid.
Bupati Bulukumba , Muchtar Aku Yusuf mendesak Dinsos Bulukumba untuk segera melakukan perbaikan data warga miskin. DTKS dinilai menjadi satu-satunya data rujukan untuk memberikan bantuan atau jaminan sosial dari APBD maupun APBN.
"Perbaikan data ini penting agar penanganan warga miskin di Kabupaten Bulukumba tepat sasaran dan lebih efektif," tegasnya.
Baca Juga: Realisasi Keuangan Capai 90,04 Persen, Pemkab Bulukumba Klaim Sudah Maksimal
Berdasarkan informasi yang didapat, di tahun 2022 ini, Dinsos Bulukumba mulai melakukan verifikasi dan validasi DTKS diseluruh Kecamatan, Desa/kelurahan. Pendataan itu juga dilakukan dari skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD.
Kepala Dinsos Bulukumba, Andi Mappiwali mengatakan bahwa setelah pihaknya melakukan sosialisasi, selanjutnya pengawalan verifikasi dan validasi data di tingkat Desa dan Kelurahan akan dilakukan melalui musyawarah desa.
"Jadi setelah sosialisasi kita akan mengawal verifikasi dan validasi di tingkat desa dan kelurahan. Nanti ada Musdes dan Muslu. Di situ nanti akan hadir kepala desa, kepala dusun, BPD, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat," katanya.
Melalui Musdes itu, kata Mappiwali, nanti akan dibacakan apakah yang bersangkutan layak atau tidak. Yang tidak layak itu nanti diusulkan untuk dikeluarkan dari bantuan sosial.
"Seperti temuan BPK sekitar 16 ribu lebih BPJS, di situ ada yang dibayarkan dobel, meninggal, pindah tempat dan tidak sesuai NIK," ujarnya.
Olehnya, ia berharap setelah pendataan DTKS dan PBI APBD ini, tak ada lagi ditemukan hal-hal seperti itu yang berakibat pengembalian. Sebab, data yang ada di DTKS nantinya sudah benar-benar valid.
Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Bulukumba, Besse Nasriana Djabbar mengatakan bahwa data PKH berkiblat pada DTKS. Menurutnya jika data yang ada di DTKS sudah bagus, maka otomatis data PKH juga bagus.
"Kami di PKH tidak pernah mengusulkan. Tapi data diambil dari DTKS. Rujukan data untuk penerima PKH dari DTKS. Jadi bukan pendamping PKH yang mendata," katanya.
Baca Juga: Andi Utta Manfaatkan Jaringannya Tarik Investor Masuk ke Bulukumba
Ia menjelaskan, pendamping PKH juga tidak melakukan verifikasi data. Namun, ketika data DTKS sudah masuk, maka pendamping PKH juga turun langsung melihat kondisi di lapangan.
"Kalau misalnya tidak layak menerima bantuan, langsung dikeluarkan," terang Besse.
Dia menyebut, ada 15.004 jumlah keseluruhan penerima PKH di Bulukumba per Desember 2021. Untuk tahun ini, kemungkinan penyalurannya nanti dilakukan pada bulan Maret karena sementara proses masuk ke rekening KPM masing-masing.
"Kalau untuk penyaluran, kan KPM PKH punya rekening masing-masing yang didistribusikan lewat Bank Mandiri. Jadi mereka bisa mengambil bantuannya di mana saja. Bisa diambil di agen atau di ATM terdekat di sekelilingnya," katanya.
Hal itu disebabkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak pernah diperbaharui. Tak hanya itu, koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Dinsos yang minim juga mengakibatkan data warga miskin di Kabupaten Bulukumba tidak valid.
Bupati Bulukumba , Muchtar Aku Yusuf mendesak Dinsos Bulukumba untuk segera melakukan perbaikan data warga miskin. DTKS dinilai menjadi satu-satunya data rujukan untuk memberikan bantuan atau jaminan sosial dari APBD maupun APBN.
"Perbaikan data ini penting agar penanganan warga miskin di Kabupaten Bulukumba tepat sasaran dan lebih efektif," tegasnya.
Baca Juga: Realisasi Keuangan Capai 90,04 Persen, Pemkab Bulukumba Klaim Sudah Maksimal
Berdasarkan informasi yang didapat, di tahun 2022 ini, Dinsos Bulukumba mulai melakukan verifikasi dan validasi DTKS diseluruh Kecamatan, Desa/kelurahan. Pendataan itu juga dilakukan dari skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD.
Kepala Dinsos Bulukumba, Andi Mappiwali mengatakan bahwa setelah pihaknya melakukan sosialisasi, selanjutnya pengawalan verifikasi dan validasi data di tingkat Desa dan Kelurahan akan dilakukan melalui musyawarah desa.
"Jadi setelah sosialisasi kita akan mengawal verifikasi dan validasi di tingkat desa dan kelurahan. Nanti ada Musdes dan Muslu. Di situ nanti akan hadir kepala desa, kepala dusun, BPD, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat," katanya.
Melalui Musdes itu, kata Mappiwali, nanti akan dibacakan apakah yang bersangkutan layak atau tidak. Yang tidak layak itu nanti diusulkan untuk dikeluarkan dari bantuan sosial.
"Seperti temuan BPK sekitar 16 ribu lebih BPJS, di situ ada yang dibayarkan dobel, meninggal, pindah tempat dan tidak sesuai NIK," ujarnya.
Olehnya, ia berharap setelah pendataan DTKS dan PBI APBD ini, tak ada lagi ditemukan hal-hal seperti itu yang berakibat pengembalian. Sebab, data yang ada di DTKS nantinya sudah benar-benar valid.
Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Bulukumba, Besse Nasriana Djabbar mengatakan bahwa data PKH berkiblat pada DTKS. Menurutnya jika data yang ada di DTKS sudah bagus, maka otomatis data PKH juga bagus.
"Kami di PKH tidak pernah mengusulkan. Tapi data diambil dari DTKS. Rujukan data untuk penerima PKH dari DTKS. Jadi bukan pendamping PKH yang mendata," katanya.
Baca Juga: Andi Utta Manfaatkan Jaringannya Tarik Investor Masuk ke Bulukumba
Ia menjelaskan, pendamping PKH juga tidak melakukan verifikasi data. Namun, ketika data DTKS sudah masuk, maka pendamping PKH juga turun langsung melihat kondisi di lapangan.
"Kalau misalnya tidak layak menerima bantuan, langsung dikeluarkan," terang Besse.
Dia menyebut, ada 15.004 jumlah keseluruhan penerima PKH di Bulukumba per Desember 2021. Untuk tahun ini, kemungkinan penyalurannya nanti dilakukan pada bulan Maret karena sementara proses masuk ke rekening KPM masing-masing.
"Kalau untuk penyaluran, kan KPM PKH punya rekening masing-masing yang didistribusikan lewat Bank Mandiri. Jadi mereka bisa mengambil bantuannya di mana saja. Bisa diambil di agen atau di ATM terdekat di sekelilingnya," katanya.
(agn)
Lihat Juga :
