Realisasi Keuangan Capai 90,04 Persen, Pemkab Bulukumba Klaim Sudah Maksimal

BULUKUMBA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) mencatat realisasi keuangan daerah pada 2021 mencapai 90,04 persen. Capaian tersebut diklaim sudah maksimal secara umum.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bulukumba , Muh Ali Saleng, memaparkan realisasi keuangan daerah itu pada acara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Triwulan ke-4 Tahun 2021. Adapun untuk realisasi fisik di Bulukumba disebut mencapai 92,96 persen.

"Tahun anggaran 2021 secara umum sudah mencapai target maksimal. Secara keseluruhan realisasi keuangan sudah mencapai 90,04 persen dan realisasi fisik mencapai 92,96 persen,” ungkapnya, Jumat (11/2/2022).



Pada triwulan pertama tahun 2022, Ali Saleng menekankan perlu ada akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan begitu, seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu.

"Kita perlu melakukan akselerasi agar seluruh kegiatan pelaksanaan kegiatan tidak terburu-buru. Tapi jika tendernya lambat, maka pekerjaannya akan terburu-buru sehingga mempengaruhi rendahnya kualitas pekerjaan,” tegasnya.

Ali Saleng menegaskan jika disiplin waktu melaksanakan program sangat penting. Pelaksanaan fisik dan optimalisasi anggaran dapat melahirkan pekerjaan yang berkualitas.

Mantan Kadis Pariwisata ini mengungkapkan, permasalahan penyerapan anggaran dan realisasi fisik disebabkan oleh berbagai aspek, baik struktural, institusional maupun kultural. Untuk itu, percepatan pelaksanaannya perlu dibarengi dengan berbagai upaya.

“Jangan bekerja hanya untuk menggugurkan kewajiban, harus benar-benar memiliki dampak positif pada tata kelola pemerintahan dan pembangunan,” katanya.



Sementara itu, Kepala Bappelitbangda, A Syamsul Mulhayat, mengungkapkan permasalahan yang menyebabkan tingkat capaian keuangan dan kinerja/fisik rendah lantaran adanya beberapa OPD yang melakukan pembatalan kontrak. Meski pada prosesnya secara umum pekerjaan fisik di OPD telah terlaksana sesuai dengan kontrak dan target waktu yang telah ditentukan.

"Ada beberapa faktor seperti terdapat kegiatan yang bersumber dari dana PHLN terlambat ditransfer dari pusat sehingga proses lelangnya terhambat. Faktor lainnya juga tidak tercapainya target PAD dari seluruh OPD pengelola, sehingga dana insentif tidak cair,” kata Syamsul.

Pada kesempatan tersebut, Syamsul merilis OPD yang memiliki capaian realisasi keuangan tertinggi yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar 99,18 persen, menyusul Satuan Polisi dan Pamong Praja dan Damkar sebesar 98,89 persen.

“Terbesar ketiga Dinas Tanaman Pangan sebesar 98,61 persen. Terbesar keempat Diskominfo 98,20 persen dan terbesar kelima Dinas Penanaman Modal sebesar 98,15 persen,” ungkapnya.