BSKDN Gelar Bimtek IPKD di Kepri, Tingkatkan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah

BATAM - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya membekali aparatur Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) agar semakin mahir mengelola keuangan daerah.

Hal itu dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun Anggaran 2022.

Dalam paparannya, Kepala BSKDN Yusharto mengungkapkan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran IPKD, setiap pemerintah daerah (Pemda) perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai cara penginputan data dalam aplikasi IPKD.

Dia melanjutkan, pemerintah pusat melalui BSKDN memiliki fungsi pembinaan dan pengawas (Binwas) terhadap Pemda termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Dirinya berharap, Bimtek tersebut dapat meningkatkan kapasitas pegawai di lingkungan Pemprov Kepri, sehingga tata kelola keuangannya lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

"Bapak/Ibu sekalian IPKD bertujuan untuk mengurangi gap antara realisasi belanja dengan realisasi pendatan, sekarang ini masih 96,2 persen untuk pendapatan (APBD 2021-2022). Sementara itu, untuk realisasi penerima sebesar 86,2 persen (APBD 2021-2022), persis selisihnya 10 persen antara belanja dan pendapatan," jelas Yusharto dalam sambutannya di Harmoni One Convention Hotel Batam pada Kamis, 23 Februari 2023.

Sementara itu, berdasarkan data yang dikantonginya, Yusharto mengungkapkan, capaian IPKD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2021 berada pada urutan ke-5 secara nasional untuk klaster kemampuan keuangan daerah rendah, yakni dengan nilai IPKD 66,4708 dengan kategori perlu perbaikan.

Kendati demikian, dia menambahkan tren skor Dimensi Kesesuaian Dokumen dan Penganggaran IPKD untuk provinsi, kabupaten/kota di Kepri tahun anggaran 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibanding tahun sebelumnya.

Dia berharap, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Kepri dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan berpegang teguh pada inovasi. Dia mengimbau OPD setempat agar tidak ragu untuk saling berkolaborasi demi tercapainya tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.

"Kita perlu terus beripikir untuk berinovasi termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, mudah-mudah melalui Bimtek ini akan muncul inovasi-inovasi dalam mengelola, memperbaiki setiap dimensi IPKD yang berkaitan dengan penyelnggaraan pemerintahan daerah," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Yusharto juga mengapresiasi partisipasi Pemprov Kepri dalam pengukuran IPKD. "Mudah-mudahan ke depan kita akan melihat kondisi yang lebih baik mengenai pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Kepri, melalui perbaikan terhadap indeks-indeks yang berkaitan dengan pengelolaan keungan derah," pungkasnya.