Cegah Covid-19, Disdik Makassar Siapkan Mekanisme Pelaporan Kondisi Siswa
Senin, 07 Februari 2022 - 15:17 WIB
loading...
Suasana aktivitas belajar mengajar di salah satu sekolah di Kota Makassar. Foto: SINDOnews/Dok
A
A
A
MAKASSAR - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menyiapkan sistem khusus yang dapat dipergunakan oleh orang tua siswa melaporkan kondisi anaknya. Khususnya saat sakit biasa, atau memiliki gejala Covid-19.
Laporan akan terhimpun pada Common Center BPBD, yang dipantau langsung tim tenaga kesehatan dan Satgas Covid-19.
Baca juga:Cegah Peningkatan Covid-19, Wawali Desak Akselerasi Vaksinasi Dosis Kedua
Pemerintah Kota Makassar sendiri diketahui tetap akan menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) 100%, sekalipun dalam sepekan terakhir jumlah kasus Covid-19 merangkak naik.
Kepala Disdik Kota Makassar, Muhyiddin Mustakim mengatakan, upaya ini merupakan salah satu bentuk mitigasi penularan di sekolah."Kami kembangkan, kami mau beri akses orang tua agar mereka laporkan kondisi anaknya," tutur dia.
Laporan tersebut selanjutnya akan terimput ke aplikasi yang sama yang digunakan oleh dokter kelas.
Tim medis dan Satgas selanjutnya akan menindaklanjuti laporan ke rumah siswa untuk melakukan pengecekan kondisi.
Baca juga:IDI Rekomendasi Sekolah di Makassar Terapkan Pembelajaran Secara Hybrid
"Jadi ada akses linknya, nantinya mereka berdampingan dengan dokter kelas, yang bisa pantau kondisi di sekolah," tutur Muhyiddin.
Sekadar diketahui, Pemerintah Kota Makassar diketahui menerapkan PTM 100%, dengan pembagian sesi 50-50% perkelas dan 6 jam pembelajaran.
Hal ini mengikuti status PPKM Makassar yang masih menyandang level II Penularan, di mana PTM 100% diperkenankan sesuai instruksi 4 menteri.
Kendati demikian instruksi terbaru dari Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang diedarkan hari ini, telah mengizinkan daerah level II yang ingin melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) 50%.
Baca juga:Sempat Vakum, Satgas Detektor Covid-19 di Makassar Kembali Diaktifkan
Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Mendikbudristek Nomor 2/2022 soal Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi .
Mesti telah ada aturan, sifatnya dikatakan tak memaksa, daerah tetap dapat melaksanakan PTM 100% asalkan kasus dalam daerah terkendali.
Laporan akan terhimpun pada Common Center BPBD, yang dipantau langsung tim tenaga kesehatan dan Satgas Covid-19.
Baca juga:Cegah Peningkatan Covid-19, Wawali Desak Akselerasi Vaksinasi Dosis Kedua
Pemerintah Kota Makassar sendiri diketahui tetap akan menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) 100%, sekalipun dalam sepekan terakhir jumlah kasus Covid-19 merangkak naik.
Kepala Disdik Kota Makassar, Muhyiddin Mustakim mengatakan, upaya ini merupakan salah satu bentuk mitigasi penularan di sekolah."Kami kembangkan, kami mau beri akses orang tua agar mereka laporkan kondisi anaknya," tutur dia.
Laporan tersebut selanjutnya akan terimput ke aplikasi yang sama yang digunakan oleh dokter kelas.
Tim medis dan Satgas selanjutnya akan menindaklanjuti laporan ke rumah siswa untuk melakukan pengecekan kondisi.
Baca juga:IDI Rekomendasi Sekolah di Makassar Terapkan Pembelajaran Secara Hybrid
"Jadi ada akses linknya, nantinya mereka berdampingan dengan dokter kelas, yang bisa pantau kondisi di sekolah," tutur Muhyiddin.
Sekadar diketahui, Pemerintah Kota Makassar diketahui menerapkan PTM 100%, dengan pembagian sesi 50-50% perkelas dan 6 jam pembelajaran.
Hal ini mengikuti status PPKM Makassar yang masih menyandang level II Penularan, di mana PTM 100% diperkenankan sesuai instruksi 4 menteri.
Kendati demikian instruksi terbaru dari Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang diedarkan hari ini, telah mengizinkan daerah level II yang ingin melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) 50%.
Baca juga:Sempat Vakum, Satgas Detektor Covid-19 di Makassar Kembali Diaktifkan
Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Mendikbudristek Nomor 2/2022 soal Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi .
Mesti telah ada aturan, sifatnya dikatakan tak memaksa, daerah tetap dapat melaksanakan PTM 100% asalkan kasus dalam daerah terkendali.
(luq)
Lihat Juga :
