Jelang Pilkada Kota Makassar, Camat dan Lurah Cek Data Base Warga
loading...
Serah terima dokumen data kependudukan dari KPU Kota Makassar ke kecamatan, serta pihak Kecamatan ke Disdukcapil.
A
A
A
MAKASSAR - Pj Wali Kota Makassar, Yusran Jusuf meminta camat dan lurah untuk melakukan verifikasi ulang data kependudukan jelang pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pada 9 Desember 2020.
Hal ini ditegaskan Yusran saat memimpin rapat Koordinasi bersama Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar, KPU Kota Makassar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar terkait pelaksanaan Pilkada Serentak, di ruang Sipakatau Gedung Balaikota Makassar, Jumat (12/6/2020).
Verifikasi ulang dimaksudkan untuk mensinkronkan data pemilih yang di miliki oleh KPU Makassar dengan kondisi ril di lapangan. “Transparansi data sangat penting dalam menghasilkan Pilwali yang berkualitas. Verifikasi ini harus segera dilakukan, makanya saya minta Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) termasuk Dukcapil untuk berkordinasi dengan camat lurah, serta RT RW agar data yang digunakan oleh KPU betul-betul terverifikasi,” jelasnya.
Dalam rapat kordinasi ini juga berlangsung serah terima dokumen data kependudukan dari KPU Kota Makassar ke kecamatan, serta pihak Kecamatan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua KPU Kota Makassar, Muh. Farid Wajid mengatakan bahwa pihaknya menemukan perbedaan data kependudukan yang dimiliki oleh KPU dengan Dukcapil Makassar. “Kami melihat ada miss data yang perlu segera disinkronkan dengan Pemkot. Di data kami tercatat sebaran lima ribuaan, sedangkan data Pemkot itu ada tujuh ribuan. Dua ribunya ini yang harus ditelusuri,” ucapnya.
Menurutnya, hal ini biasa disebut dengan data anomali. Data anomali sendiri yaitu, data pemilih yang masih belum sesuai dengan identitasnya. Indikatornya ada lima yakni alamat, nama, NIK, tanggal lahir, dan usia di bawah 17 tahun. “Makanya kita ingin mengeceknya ke lapangan dan melakukan kordinasi dengan pihak pemkot agar data dari kita sinkron semua dan bisa dicocokkan. Untuk data pemilih tetap belum bisa dipastikan. Kita bereskan dulu kecocokan data,” sebut Farid.
Rencananya, satu bulan sebelum hari pelaksanaan pemilihan, pihak KPU Makassar akan menggelar rapat kordinasi mengenai hasil akhir Daftar Pemilih Tetap Kota Makassar.
Pada acara tersebut, hadir Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono, S. IK, M. Si, Kwtua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo,SH, Kapolres Pelabuhan, AKBP Kadarislam Kasim, Pasi Ops Kodim, Mayor Inf Dewa Putu Gede ( Mewakili Dandim 1408/BS), Muh. Farid Wajid (Ketua KPU Kota Mksr), Nursari (Ketua Bawaslu Kota Mksr), Kasi Intel Kejari, Ivan Nusu, SH (Kejari Makasar), Wakil Ketua PN Makassar, Dr. Ibrahim Palino, SH. MH, Sekda Kota Makassar, Ir. M. Ansar,M.Si serta jajaran SKPD, seluruh Camat dan lurah sekota Makassar.
Hal ini ditegaskan Yusran saat memimpin rapat Koordinasi bersama Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar, KPU Kota Makassar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar terkait pelaksanaan Pilkada Serentak, di ruang Sipakatau Gedung Balaikota Makassar, Jumat (12/6/2020).
Verifikasi ulang dimaksudkan untuk mensinkronkan data pemilih yang di miliki oleh KPU Makassar dengan kondisi ril di lapangan. “Transparansi data sangat penting dalam menghasilkan Pilwali yang berkualitas. Verifikasi ini harus segera dilakukan, makanya saya minta Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) termasuk Dukcapil untuk berkordinasi dengan camat lurah, serta RT RW agar data yang digunakan oleh KPU betul-betul terverifikasi,” jelasnya.
Dalam rapat kordinasi ini juga berlangsung serah terima dokumen data kependudukan dari KPU Kota Makassar ke kecamatan, serta pihak Kecamatan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua KPU Kota Makassar, Muh. Farid Wajid mengatakan bahwa pihaknya menemukan perbedaan data kependudukan yang dimiliki oleh KPU dengan Dukcapil Makassar. “Kami melihat ada miss data yang perlu segera disinkronkan dengan Pemkot. Di data kami tercatat sebaran lima ribuaan, sedangkan data Pemkot itu ada tujuh ribuan. Dua ribunya ini yang harus ditelusuri,” ucapnya.
Menurutnya, hal ini biasa disebut dengan data anomali. Data anomali sendiri yaitu, data pemilih yang masih belum sesuai dengan identitasnya. Indikatornya ada lima yakni alamat, nama, NIK, tanggal lahir, dan usia di bawah 17 tahun. “Makanya kita ingin mengeceknya ke lapangan dan melakukan kordinasi dengan pihak pemkot agar data dari kita sinkron semua dan bisa dicocokkan. Untuk data pemilih tetap belum bisa dipastikan. Kita bereskan dulu kecocokan data,” sebut Farid.
Rencananya, satu bulan sebelum hari pelaksanaan pemilihan, pihak KPU Makassar akan menggelar rapat kordinasi mengenai hasil akhir Daftar Pemilih Tetap Kota Makassar.
Pada acara tersebut, hadir Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono, S. IK, M. Si, Kwtua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo,SH, Kapolres Pelabuhan, AKBP Kadarislam Kasim, Pasi Ops Kodim, Mayor Inf Dewa Putu Gede ( Mewakili Dandim 1408/BS), Muh. Farid Wajid (Ketua KPU Kota Mksr), Nursari (Ketua Bawaslu Kota Mksr), Kasi Intel Kejari, Ivan Nusu, SH (Kejari Makasar), Wakil Ketua PN Makassar, Dr. Ibrahim Palino, SH. MH, Sekda Kota Makassar, Ir. M. Ansar,M.Si serta jajaran SKPD, seluruh Camat dan lurah sekota Makassar.
(alf)
