104 Merek Rokok Ilegal Beredar Luas di Jabar

BANDUNG - Provinsi Jawa Barat menjadi incaran peredaran rokok ilegal. Sedikitnya, 104 merek rokok ilegal dijual bebas di pasaran.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jabar Ade Afriandi mengatakan, pada 2021 lalu, pihaknya telah melaksanakan operasi pemberantasan rokok ilegal bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jabar dan para pihak terkait.

"Saya tahu cuma 10 merek rokok, ternyata dalam dua bulan kita operasi di 13 kabupaten/ kota, di 34 kecamatan, ditemukan semua ada rokok yang dikatakan ilegal. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, tidak pakai cukai saja kita dapatkan 50 merek, kemudian ada dua merek cukainya palsu ataupun salah peruntukan," katanya, Sabtu (5/2/2022).



Di luar itu, Ade menyebut, pihaknya juga telah menggali data. Berdasarkan olah data tersebut, terdapat kurang lebih 104 merek rokok ilegal yang beredar luas di Jabar.

"Tahun ini, kita juga gencarkan sosialisasi supaya masyarakat di Jabar, mulai pengguna rokok, pedagang, hingga produsen bisa lebih mengetahui dan mematuhi terkait peraturan pemerintah mengenai cukai," kata Ade.

Ade juga menekankan, pihaknya terus berupaya memberikan perlindungan, khususnya bagi pengguna rokok, agar terhindar dari dampak buruk penggunaan rokok ilegal.



"Penikmat rokok harus mengetahui rokok yang legal pun masih mengandung racun, apalagi yang tidak bercukai, yang tidak kita ketahui kandungan dan lain sebagainya," jelasnya.

Upaya lainnya yang akan dilakukan tahun ini, tambah Ade, yakni training of trainers oleh Kanwil DJBC Jabar bersama Perum Peruri terhadap seluruh petugas, agar memahami kebijakan, mengetahui bentuk cukai, termasuk informasi lainnya yang dibutuhkan dalam operasi.

"Kita juga akan melaksanakan operasi bersama per triwulan yang akan digelar secara terjadwal di 22 kabupaten/kota di Jabar," tandasnya.



Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJBC Jabar Yusmariza menjelaskan, cukai merupakan pungutan negara yang termasuk pada rumpun perpajakan.

"Cukai adalah pungutan negara terhadap barang tertentu dengan karakteristik tertentu," kata Yusmariza.

Adapun karakteristik tersebut, yakni barang yang konsumsinya harus dikendalikan, barang yang peredarannya perlu diawasi, kemudian pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, serta barang yang dipandang perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

"Seperti rokok konsumsinya perlu dikendalikan. Tentu ini akan menjadi pungutan negara untuk pembiayaan pembangunan nasional," pungkasnya.