Tak Mau Divaksin, Siswa SD di Batang Terancam Putus Sekolah

BATANG - Angling Puspa Kinanti (8), siswa di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Lebo Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah (Jateng) terancam putus sekolah lantaran tak mau divaksin dengan alasan sakit. Sudah lebih dari setengah bulan ini pelajar kelas dua tersebut tidak diperbolehkan lagi mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM).

Putri ketiga dari pasangan Istikomah dan Ahmad Subhan yang merupakan warga Gesing RT 1/RW 4, Desa Lebo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang tersebut belum diizinkan mengikuti belajar secara langsung atau PTM, karena belum mengikuti vaksinasi.

Siswi yang tinggal bersama keluarganya di rumah kontrakan tersebut terancam putus sekolah. Hal ini, lantaran pihak sekolah sempat mengancam akan menghentikan fasilitas bantuan yang sudah diterimanya selama ini. Bahkan manakala tetap tak mau divaksin, anak tersebut bakal mengikuti pendidikan hanya sampai kelas dua.

Istikomah, ibunda Angling mengatakan, sebagai orang tua, dirinya tidak mengijinkan anaknya kalau divaksin. “Karena sedang sakit dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terlebih tidak adanya yang bertanggung jawab terkait kegiatan vaksinasi tersebut,” kata Istikomah, Rabu (2/2/2022).



Angling sendiri saat ini diidap penyakit bawaan asma. Dari situ, Istikomah sebagai orang tua tidak membiarkan putrinya disuntik vaksin. “Saya bukan bermaksud menentang pemerintah, namun karena ada penyakit dalam yang kalau kambuh tidak tega melihatnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Lebo Gringsing, Sri Winarti saat dikonfirmasi atas kejadian ini tidak berada di kantor, karena tengah ada kegiatan di luar sekolah.

Wakil Ketua DPRD Batang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga Koordinator Komisi B di Bidang Pendidikan, Djunaenah sangat menyesalkan dilarangnya siswa ikut PTM gara-gara tak mau divaksin.

Menurutnya, Dinas Kesehatan dan Disdikbud, jangan terlalu kaku dalam memhami aturan, disesuaikan dengan keadaan di lapangan, asal jangan melanggar.

“Silahkan program pemerintah untuk pelaksanaan vaksinasi anak usia enam sampai 11 tahun. Dalam hal ini sasaranya pelajar SD, namun fleksibel saja dalam mewajibkan vaksin tersebut, supaya kegiatan berjalan lancer,” katanya.