Pemkab Bulukumba Raih Opini WTP untuk Kedelapan Kalinya
Jum'at, 12 Juni 2020 - 10:19 WIB
loading...
Pemkab Bulukumba kembali meraih opini WTP yang ke-8 secara beruntun. Foto: SINDOnews/Eky Hendrawan
A
A
A
BULUKUMBA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2019.
Opini WTP ini menjadi predikat WTP yang kedelapan kalinya secara berturut-turut diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2012.
Karena dalam situasi pandemi Covid-19 , penyerahan LHP LKPD 2019 oleh BPK RI perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) dilakukan secara virtual kepada 6 kabupaten kota, yaitu Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, dan Sinjai.
Dalam penyerahan LHP ini, bupati dan ketua DPRD kabupaten kota yang menandatangani berita acara serah terima (BAST) LHP di wilayahnya masing-masing, Kamis, 11 Juni 2020.
Baca juga: Belum Digunakan, Kapal Hibah Kemenhub Rusak dan Tenggelam
Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Wahyu Priyono dalam sambutannya mengatakan, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan.
Opini WTP ini menjadi predikat WTP yang kedelapan kalinya secara berturut-turut diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2012.
Karena dalam situasi pandemi Covid-19 , penyerahan LHP LKPD 2019 oleh BPK RI perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) dilakukan secara virtual kepada 6 kabupaten kota, yaitu Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, dan Sinjai.
Dalam penyerahan LHP ini, bupati dan ketua DPRD kabupaten kota yang menandatangani berita acara serah terima (BAST) LHP di wilayahnya masing-masing, Kamis, 11 Juni 2020.
Baca juga: Belum Digunakan, Kapal Hibah Kemenhub Rusak dan Tenggelam
Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Wahyu Priyono dalam sambutannya mengatakan, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan.
Lihat Juga :
