Arteria Dahlan Minta Maaf, Budayawan: Warga Sunda Jangan Mau Dipolitisasi
Senin, 24 Januari 2022 - 09:52 WIB
loading...
Anggota DPR RI Arteria Dahlan.Foto/dok
A
A
A
BANDUNG - Arteria Dahlan , anggota Komisi III DPR RI telah meminta maaf, namun protes keras terhadap pernyataan anggota Fraksi PDIP terus bergulir di Jawa Barat.
Bahkan, protes yang terus bermunculan tersebut dinilai telah dipolitisasi oleh kelompok tertentu hingga munculnya tagar #SundaTanpaPDIP yang kini menjadi trending topik di linimasa Twitter.
Baca juga: Diterjang Puting Beliung, Pohon Tumbang Hancurkan 2 Rumah Warga Majalengka
Kasepuhan Padepokan Trisakti, H Drajat Hidayat Soetardja menegaskan bahwa ketersinggungan masyarakat Sunda karena soal budaya, bukan politik. Dia pun menyayangkan adanya kelompok-kelompok tertentu yang mempolitisasi kasus Arteria Dahlan.
"Tagar #sundatanpaPDIP adalah statement naif yang tentunya dibuat oleh partai lain yang ingin memenangkan persaingan politik, khususnya di Jawa Barat," ujar Drajat dalam keterangan resminya, Senin (24/1/2022).
Menurut dia, PDIP selama ini konsisten di jalur budaya, sehingga sangat dekat dengan seniman, budayawan, dan komunitas Sunda seperti halnya Padepokan Trisakti.
"Saya kira tagar #SundaTanpaPDIP yang diramaikan tidak lebih dari sampah politik yang ditebar untuk memanfaatkan orang Sunda dalam kepentingan politiknya. Padahal, kelompok tersebut belum tentu memperjuangkan kepentingan masyarakat Sunda atau Jawa Barat pada umumnya," tuturnya.
baca juga: Klaim Rumah Sakit untuk Biaya Pasien COVID-19 di Jabar Tembus Rp11,781 Triliun
Drajat meyakini, pernyataan Arteria Dahlan adalah ungkapan pribadi dan tidak menggambarkan keseluruhan PDIP. Terlebih, kata dia, PDIP juga terdiri dari beragam etnis dan banyak orang Sunda di dalamnya.
"Sekali lagi kami tegaskan, sebagai orang Sunda saya juga merasa tersinggung dengan pernyataan Arteria Dahlan. Tapi, kami tidak terima kasus ini dimanfaatkan untuk agenda politik. Kami yakin PDIP juga memiliki mekanisme sendiri untuk memberikan sanksi kepada Arteria Dahlan," tandasnya.
Senada dengan Drajat, Ki Taufik S Arsakusumah dari Padepokan Bambu Banten menyerukan agar seluruh elemen bangsa bersatu. Dia berharap, kasus Arteria tidak dimanfaatkan oleh kepentingan politik pihak tertentu.
"Baiknya saat ini kita fokuskan kepada perbaikan semua pihak sesuai pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang berakar dari budaya bangsa. Terlebih, Arteria sudah meminta maaf dan siap menerima sanksi dari partai," tandas Taufik.
Sebelumnya, selain Padepokan Trisakti dan Padepokan Bambu Banten, sejumlah komunitas dan budayawan Sunda turut menandatangani surat pernyataan menolak politisasi kasus Arteria Dahlan, Minggu (23/1/2022) kemarin.
Mereka di antaranya Bambang Sumantri, Ketua Pamong Budaya Bogor; Gin Gin Akil, Ketua Dewan Pengawas Panggelar Ngertakeun Bumi Lamba; dan Asep Nurdin, Ketua Umum Gadjah Putih Mega Paksi Pusaka Nusantara.
Diketahui, Arteria Dahlan memicu protes keras masyarakat Sunda akibat pernyataannya yang meminta Jaksa Agung mengganti seorang Kajati hanya gara-gara menggunakan bahasa Sunda dalam rapat.
Bahkan, protes yang terus bermunculan tersebut dinilai telah dipolitisasi oleh kelompok tertentu hingga munculnya tagar #SundaTanpaPDIP yang kini menjadi trending topik di linimasa Twitter.
Baca juga: Diterjang Puting Beliung, Pohon Tumbang Hancurkan 2 Rumah Warga Majalengka
Kasepuhan Padepokan Trisakti, H Drajat Hidayat Soetardja menegaskan bahwa ketersinggungan masyarakat Sunda karena soal budaya, bukan politik. Dia pun menyayangkan adanya kelompok-kelompok tertentu yang mempolitisasi kasus Arteria Dahlan.
"Tagar #sundatanpaPDIP adalah statement naif yang tentunya dibuat oleh partai lain yang ingin memenangkan persaingan politik, khususnya di Jawa Barat," ujar Drajat dalam keterangan resminya, Senin (24/1/2022).
Menurut dia, PDIP selama ini konsisten di jalur budaya, sehingga sangat dekat dengan seniman, budayawan, dan komunitas Sunda seperti halnya Padepokan Trisakti.
"Saya kira tagar #SundaTanpaPDIP yang diramaikan tidak lebih dari sampah politik yang ditebar untuk memanfaatkan orang Sunda dalam kepentingan politiknya. Padahal, kelompok tersebut belum tentu memperjuangkan kepentingan masyarakat Sunda atau Jawa Barat pada umumnya," tuturnya.
baca juga: Klaim Rumah Sakit untuk Biaya Pasien COVID-19 di Jabar Tembus Rp11,781 Triliun
Drajat meyakini, pernyataan Arteria Dahlan adalah ungkapan pribadi dan tidak menggambarkan keseluruhan PDIP. Terlebih, kata dia, PDIP juga terdiri dari beragam etnis dan banyak orang Sunda di dalamnya.
"Sekali lagi kami tegaskan, sebagai orang Sunda saya juga merasa tersinggung dengan pernyataan Arteria Dahlan. Tapi, kami tidak terima kasus ini dimanfaatkan untuk agenda politik. Kami yakin PDIP juga memiliki mekanisme sendiri untuk memberikan sanksi kepada Arteria Dahlan," tandasnya.
Senada dengan Drajat, Ki Taufik S Arsakusumah dari Padepokan Bambu Banten menyerukan agar seluruh elemen bangsa bersatu. Dia berharap, kasus Arteria tidak dimanfaatkan oleh kepentingan politik pihak tertentu.
"Baiknya saat ini kita fokuskan kepada perbaikan semua pihak sesuai pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang berakar dari budaya bangsa. Terlebih, Arteria sudah meminta maaf dan siap menerima sanksi dari partai," tandas Taufik.
Sebelumnya, selain Padepokan Trisakti dan Padepokan Bambu Banten, sejumlah komunitas dan budayawan Sunda turut menandatangani surat pernyataan menolak politisasi kasus Arteria Dahlan, Minggu (23/1/2022) kemarin.
Mereka di antaranya Bambang Sumantri, Ketua Pamong Budaya Bogor; Gin Gin Akil, Ketua Dewan Pengawas Panggelar Ngertakeun Bumi Lamba; dan Asep Nurdin, Ketua Umum Gadjah Putih Mega Paksi Pusaka Nusantara.
Diketahui, Arteria Dahlan memicu protes keras masyarakat Sunda akibat pernyataannya yang meminta Jaksa Agung mengganti seorang Kajati hanya gara-gara menggunakan bahasa Sunda dalam rapat.
(msd)
Lihat Juga :
