Edy Mulyadi Tak Meminta Maaf, Kesultanan Kutai: Hukum Adat Lebih Jahat
Senin, 24 Januari 2022 - 01:58 WIB
loading...
Sekretaris Kesultanan Kutai Ing Martadipura, Awang Yacob Luthman. Foto/MPI/Dzul ASH
A
A
A
KUTAI KARTANEGARA - Kesultanaan Kutai Ing Martadipura, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, mengecam pernyataan mantan Caleg PKS, Edy Mulyadi terkait pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur, dengan menyebutkan "Kalimantan Tempat Jin Buang Anak".
Baca juga: Dinilai Rasis, Tokoh Adat Dayak Bakal Laporkan Edy Mulyadi ke Polda Kaltim
Sekretaris Kesultanan Kutai Ing Martadipura, Awang Yacob Luthman menyatakan, boleh saja tidak setuju dengan adanya pembangunan ibu kota negara, namun tidak serta merta menyebutkan Kalimantan tempat jin buang anak. "Kata-kata yang dilontarkan oleh Edy Mulyadi menyakitkan hati masyarakat Kalimantan, khususnya Kutai Kartanegara," tegasnya.
Awang Yacob menambahkan, perlakuan Edy Mulyadi tersebut sungguh tidak beradab dan tidak memanusiakan manusia. "Artinya jin buang anak di Kalimantan itu sangat tidak etis. Sebenarnya tidak ada penegasan fokus pembicaraan. Menyangkut Kalimantan itu tempat jin buang anak, hanya bagian dari eksis negatif yang dia sampaikan," ungkapnya.
Baca juga: Komandan Pasukan Elite Kostrad Yonif Para Raider 502: Kami Tak Pernah Undang Babe Haikal
"Saya pikir apabila Edy Mulyadi paham dengan konteks yang berbudaya, tak semestinya mengatakan seperti itu di mana-mana. Apabila ada derah baru dan itu tempatnya sepi, tapi tak dikonotasikan demikian. Jadi aneh juga kalau dibilang tempat jin buang anak, saya pikir jin sendiri samalah kodratnya tidak akan bisa membuang anak," imbuh Awang Yacob.
Kalimantan sudah banyak contohnya yang tidak menggunakan tangan manusia, sebaliknya menggunakan tangan-tangan jin. "Apa yang disampaikan itu parah. Manusia saja bisa menghukum, tapi kalau hukum adat yang berjalan pasti akan lebih parah dan lebih jahat," tegas Awang Yacob.
Baca juga: Banjir Bandang Terjang Jombang, Ular Besar Terseret Masuk Permukiman Warga
Pihak kesultanan berharap Edy Mulyadi menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang menyakiti masyarakat Kalimantan. "Menurut kami itu yang lebih realistis. Apabila tak mau menyampaikan permohonaan maaf, saya pikir pasti ada tetua adat yang memiliki legal standing untuk bisa melaporkannya," pungkasnya.
Baca juga: Dinilai Rasis, Tokoh Adat Dayak Bakal Laporkan Edy Mulyadi ke Polda Kaltim
Sekretaris Kesultanan Kutai Ing Martadipura, Awang Yacob Luthman menyatakan, boleh saja tidak setuju dengan adanya pembangunan ibu kota negara, namun tidak serta merta menyebutkan Kalimantan tempat jin buang anak. "Kata-kata yang dilontarkan oleh Edy Mulyadi menyakitkan hati masyarakat Kalimantan, khususnya Kutai Kartanegara," tegasnya.
Awang Yacob menambahkan, perlakuan Edy Mulyadi tersebut sungguh tidak beradab dan tidak memanusiakan manusia. "Artinya jin buang anak di Kalimantan itu sangat tidak etis. Sebenarnya tidak ada penegasan fokus pembicaraan. Menyangkut Kalimantan itu tempat jin buang anak, hanya bagian dari eksis negatif yang dia sampaikan," ungkapnya.
Baca juga: Komandan Pasukan Elite Kostrad Yonif Para Raider 502: Kami Tak Pernah Undang Babe Haikal
"Saya pikir apabila Edy Mulyadi paham dengan konteks yang berbudaya, tak semestinya mengatakan seperti itu di mana-mana. Apabila ada derah baru dan itu tempatnya sepi, tapi tak dikonotasikan demikian. Jadi aneh juga kalau dibilang tempat jin buang anak, saya pikir jin sendiri samalah kodratnya tidak akan bisa membuang anak," imbuh Awang Yacob.
Kalimantan sudah banyak contohnya yang tidak menggunakan tangan manusia, sebaliknya menggunakan tangan-tangan jin. "Apa yang disampaikan itu parah. Manusia saja bisa menghukum, tapi kalau hukum adat yang berjalan pasti akan lebih parah dan lebih jahat," tegas Awang Yacob.
Baca juga: Banjir Bandang Terjang Jombang, Ular Besar Terseret Masuk Permukiman Warga
Pihak kesultanan berharap Edy Mulyadi menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang menyakiti masyarakat Kalimantan. "Menurut kami itu yang lebih realistis. Apabila tak mau menyampaikan permohonaan maaf, saya pikir pasti ada tetua adat yang memiliki legal standing untuk bisa melaporkannya," pungkasnya.
(eyt)
Lihat Juga :
