ADD dan Dana Desa Kabupaten Maros Turun Rp18 Miliar
loading...
A
A
A
MAROS - Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Kabupaten Maros mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan dana desa ini mencapai total Rp18 miliar untuk tahun 2022.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Maros, Muhammad Idrus merinci, untuk tahun 2022, Dana Desa yang bersumber dari APBN turun sebesar Rp8 miliar dari tahun lalu yang jumlahnya sebesar Rp88 miliar.
Baca Juga: Dana DesaDana Desa juga turun dan itu perhitungan dari pemerintah pusat,” beber Idrus kepada awak media, Jumat (14/1).
Idrus menjelaskan, penurunan ini tentu berimbas pada program pembangunan di desa. Sebab, dengan anggaran yang turun cukup signifikan, dikhawatirkananggaran tersebut habis hanya untuk alokasi anggaran gaji dan operasional desa, sementara program pembangunan tidak berjalan.
Baca Juga: pandemi Covid-19
“Hampir semua daerah merasakan imbas dari pandemi ini, sehingga kita perlu merumuskan program yang betul-betul prioritas untuk dijalankan. Program yang mengarah pada kebangkitan ekonomi masyarakat,” papar mantan Ketua DPRD Maros ini.
Mengenai Dana Desa dan ADD yang turun dibanding 2021 lalu, Chaidir berharap pemerintah desa betul-betul memanfaatkan anggaran ini dengan baik. Mengingat terbatasnya anggaran sehingga program yang dilaksanakan harus tepat sasaran dan tidak asal membuat program.
“Manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, jangan disalah gunakan dan pelaporannya harus baik karena jika tidak bisa berurusan dengan aparat penegak hukum,” ujarnya.
Baca Juga: Dana Desa
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Maros, Muhammad Idrus merinci, untuk tahun 2022, Dana Desa yang bersumber dari APBN turun sebesar Rp8 miliar dari tahun lalu yang jumlahnya sebesar Rp88 miliar.
Baca Juga: Dana DesaDana Desa juga turun dan itu perhitungan dari pemerintah pusat,” beber Idrus kepada awak media, Jumat (14/1).
Idrus menjelaskan, penurunan ini tentu berimbas pada program pembangunan di desa. Sebab, dengan anggaran yang turun cukup signifikan, dikhawatirkananggaran tersebut habis hanya untuk alokasi anggaran gaji dan operasional desa, sementara program pembangunan tidak berjalan.
Baca Juga: pandemi Covid-19
“Hampir semua daerah merasakan imbas dari pandemi ini, sehingga kita perlu merumuskan program yang betul-betul prioritas untuk dijalankan. Program yang mengarah pada kebangkitan ekonomi masyarakat,” papar mantan Ketua DPRD Maros ini.
Mengenai Dana Desa dan ADD yang turun dibanding 2021 lalu, Chaidir berharap pemerintah desa betul-betul memanfaatkan anggaran ini dengan baik. Mengingat terbatasnya anggaran sehingga program yang dilaksanakan harus tepat sasaran dan tidak asal membuat program.
“Manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, jangan disalah gunakan dan pelaporannya harus baik karena jika tidak bisa berurusan dengan aparat penegak hukum,” ujarnya.
Baca Juga: Dana Desa
(luq)