Penuhi Hak Kaum Disabilitas, Ganjar Siap Berikan Prioritas
loading...
A
A
A
SEMARANG - Pemerintah berkewajiban memenuhi hak-hak penyandang disabilitas guna menciptakan kehidupan yang nyaman dan aman. Mulai dari perlindungan, pengasuhan, kesehatan, sampai aksesibilitas.
"Ada hak anak dari penyandang disabilitas harus mendapatkan perlindungan, awas dengan kekerasan dan kejahatan, juga mendapatkan perawatan pengasuhan sehingga pertumbuhan mereka bisa optimal, hak kesehatan dan kebebasan berekspresi," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat mengikuti zoom meeting, Jumat (7/1/2022).
Ganjar menilai, pemerintah daerah harus melibatkan kaum disabilitas, anak-anak, dan perempuan saat membangun sebuah infrastruktur . Tujuannya agar infrastruktur tersebut memenuhi hak-hak disabilitas.
"Kasih prioritas kepada mereka, siapa yang mewakili penyandang disabilitas silakan menyampaikan unek-unek, kira-kira apa yang musti kita perhatikan. Ini menurut saya cara yang secara tahap per tahap nanti akan ada hasil. Insyaallah. Karena prosesnya mereka sudah dilibatkan dari awal," ujarnya.
Ganjar menuturkan, sampai saat ini jumlah penyandang disabilitas anak-anak di Jawa Tengah mencapai 10,55%. Sementara, untuk difabel dewasa ada lebih dari 89,45% dari total penyandang disabilitas.
"Maka kalau kita melihat perlindungan keluarga dan pengasuhan alternatif menjadi penting, karena anak butuh kasih sayang, kalau orang tua tidak mampu maka pemerintahlah yang mendampingi. Dinas Sosial dan aktivis masyarakat, dinas lain seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan UMKM juga harus terlibat," tutupnya.
"Ada hak anak dari penyandang disabilitas harus mendapatkan perlindungan, awas dengan kekerasan dan kejahatan, juga mendapatkan perawatan pengasuhan sehingga pertumbuhan mereka bisa optimal, hak kesehatan dan kebebasan berekspresi," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat mengikuti zoom meeting, Jumat (7/1/2022).
Ganjar menilai, pemerintah daerah harus melibatkan kaum disabilitas, anak-anak, dan perempuan saat membangun sebuah infrastruktur . Tujuannya agar infrastruktur tersebut memenuhi hak-hak disabilitas.
"Kasih prioritas kepada mereka, siapa yang mewakili penyandang disabilitas silakan menyampaikan unek-unek, kira-kira apa yang musti kita perhatikan. Ini menurut saya cara yang secara tahap per tahap nanti akan ada hasil. Insyaallah. Karena prosesnya mereka sudah dilibatkan dari awal," ujarnya.
Ganjar menuturkan, sampai saat ini jumlah penyandang disabilitas anak-anak di Jawa Tengah mencapai 10,55%. Sementara, untuk difabel dewasa ada lebih dari 89,45% dari total penyandang disabilitas.
"Maka kalau kita melihat perlindungan keluarga dan pengasuhan alternatif menjadi penting, karena anak butuh kasih sayang, kalau orang tua tidak mampu maka pemerintahlah yang mendampingi. Dinas Sosial dan aktivis masyarakat, dinas lain seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan UMKM juga harus terlibat," tutupnya.
(poe)