Keringanan UKT, UIN Raden Fatah Tunggu Arahan Gubernur

Rabu, 10 Juni 2020 - 14:14 WIB
loading...
Keringanan UKT, UIN Raden Fatah Tunggu Arahan Gubernur
Gubernur Sumsel Herman Deru. Foto/SINDOnews/Dok
A A A
PALEMBANG - Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang masih menunggu arahan dari Gubernur Sumsel Herman Deru mengenai keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswa Sumsel yang terdampak COVID-19.

Hal ini diungkapkan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Prof Dr HM Sirozi PhD ketika dikonfirmasi, Rabu (10/6/2020). Skema ini diharapkan dapat meringankan beban mahasiswa di tengah pandemi COVID-19.

"Bantuan stimulan UKT dari gubernur, suratnya sudah kami terima dan akan segera kami umumkan kepada mahasiswa. Nah berapa persen bantuannya kita masih menunggu. Kita berharap bantuan ini tidak ada kuotanya (tidak terbatas) semua terdampak bisa terbantu," ujar Sirozi.

Adapun terdapat sejumlah persyaratan agar mahasiswa di Sumsel bisa mendapatkan keringanan biaya perkuliahan yang diberikan oleh Gubernur Sumsel, selama masa pandemi COVID-19.

"Persyaratan tersebut yaitu, tercatat sebagai warga Sumsel dan memiliki e-KTP, mahasiswa program studi D-III dan S1 yang terakreditasi, mahasiswa terdaftar dan aktif yang memiliki kartu mahasiswa," paparnya.

Selanjutnya, dibuktikan dengan slip registrasi baru, surat keterangan dari fakultas yang menyatakan mahasiswa Sumsel tersebut tidak mendapatkan beasiswa dan atau akan mendapatkan beasiswa dari sumber lain.

Ia juga mengatakan, para rektor di Sumsel telah mengikuti rapat secara nasional sejak awal Maret lalu.

Lanjutnya, Pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN) pun sudah membahas kebijakan UKT dan pengambilan kebijakan ini tidak mungkin terburu buru. Karena ini dana negara yang harus dikelola oleh negara.

"Yang bantuan secara nasional memang syaratnya ada kemiripan dengan bantuan dari gubernur, kita masih menunggu dari Kemenag. Tapi dari Dirjen Dikti paling tidak ada empat skema keringanan," jelasnya.

Karena sudah diatur oleh negera, besaran kebijakan UKT pun telah diatur melalui kalender akademik. Maka dari itu, pihaknya masih menunggu dasar hukum yang jelas.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.3280 seconds (0.1#10.140)