Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Gus Ipul Minta Registrasi Peserta Muktamar NU Terbuka dan Jujur
loading...
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) minta panitia Muktamar tidak mempersulit proses registrasi peserta. Foto SINDOnews
A
A
A
SURABAYA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) minta panitia Muktamar tidak mempersulit proses registrasi peserta. Registrasi menjadi poin penting dalam Muktamar karena menentukan siapa peserta yang berhak mengikuti Muktamar.
“Apalagi Muktamar diputuskan digelar singkat tanggal 22-23 Desember. Karena singkat panitia harus sudah siap betul. Registrasi harus terbuka jujur apa adanya,” kata Gus Ipul Jumat (17/12/2021). Baca Juga: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Mengecam Keras Tindakan Aparat Kepolisian Israel
Karena pentingnya registrasi, kata dia, panitia diminta tidak membuat aturan yang mempersulit. Prinsipnya selama peserta memiliki SK kepengurusan yang sah yakni terdapat tandatangan Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekjen, maka Cabang atau Wilayah dinyatakan sah menjadi peserta.
"Sedangkan peserta yang tidak dilengkapi tandatangan empat orang pengurus PBNU , atau ada tandatangan tapi palsu, maka panitia harus tegas menolak kepesertaanya," pintanya.
Wali Kota Pasuruan ini menambahkan, untuk mempermudah proses verifikasi SK Cabang asli atau palsu, panitia diminta melibatkan PWNU. Tentunya PWNU yang ber SK masih hidup dan asli. Verifikasi melibatkan PWNU harus dilakukan karena diduga ada beberapa SK bertanda tangan palsu khususnya tandatangan Rais Aam dan Katib Aam yang dipalsukan.
“Registrasi dibuat sederhana tapi memastikan peserta yang berhak mendapatkan tanda peserta. Jadikan wilayah (PWNU) jadi verifikator. Jangan ada yang asli tapi palsu. Libatkan wilayah karena wilayah yang paling tahu,” kata dia.
Selain soal verifikasi kepesertaan, lanjutnya, panitia juga harus mengamankan nama-nama Ahwa (Ahlul Halli Wal Aqdi) yang dibawa Rais Syuriah baik wilayah maupun cabang. “Ahwa itu betul-betul haknya Rais Syuriah. Tidak boleh dicampuri siapapun, termasuk panitia jangan mempengaruhi,” ujar Gus Ipul.
Sekadar diketahui setelah melalui berbagai dinamika, PBNU memutuskan untuk memajukan pelaksanaan Muktamar pada tanggal 22-23 Desember 2021 di Lampung.
“Apalagi Muktamar diputuskan digelar singkat tanggal 22-23 Desember. Karena singkat panitia harus sudah siap betul. Registrasi harus terbuka jujur apa adanya,” kata Gus Ipul Jumat (17/12/2021). Baca Juga: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Mengecam Keras Tindakan Aparat Kepolisian Israel
Karena pentingnya registrasi, kata dia, panitia diminta tidak membuat aturan yang mempersulit. Prinsipnya selama peserta memiliki SK kepengurusan yang sah yakni terdapat tandatangan Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekjen, maka Cabang atau Wilayah dinyatakan sah menjadi peserta.
"Sedangkan peserta yang tidak dilengkapi tandatangan empat orang pengurus PBNU , atau ada tandatangan tapi palsu, maka panitia harus tegas menolak kepesertaanya," pintanya.
Wali Kota Pasuruan ini menambahkan, untuk mempermudah proses verifikasi SK Cabang asli atau palsu, panitia diminta melibatkan PWNU. Tentunya PWNU yang ber SK masih hidup dan asli. Verifikasi melibatkan PWNU harus dilakukan karena diduga ada beberapa SK bertanda tangan palsu khususnya tandatangan Rais Aam dan Katib Aam yang dipalsukan.
“Registrasi dibuat sederhana tapi memastikan peserta yang berhak mendapatkan tanda peserta. Jadikan wilayah (PWNU) jadi verifikator. Jangan ada yang asli tapi palsu. Libatkan wilayah karena wilayah yang paling tahu,” kata dia.
Selain soal verifikasi kepesertaan, lanjutnya, panitia juga harus mengamankan nama-nama Ahwa (Ahlul Halli Wal Aqdi) yang dibawa Rais Syuriah baik wilayah maupun cabang. “Ahwa itu betul-betul haknya Rais Syuriah. Tidak boleh dicampuri siapapun, termasuk panitia jangan mempengaruhi,” ujar Gus Ipul.
Sekadar diketahui setelah melalui berbagai dinamika, PBNU memutuskan untuk memajukan pelaksanaan Muktamar pada tanggal 22-23 Desember 2021 di Lampung.
(don)
Explore More