Imigrasi Polman Sosialisasi Pencegahan PMI-NP dan TPPO di Majene
Kamis, 09 Desember 2021 - 11:10 WIB
loading...
Sosialisasi Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Majene. Foto: Istimewa
A
A
A
MAJENE - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar (Polman) menggelar sosialisasi Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Majene.
Kegiatan berlangsung selama dua hari berturut-turut, yaitu di Kecamatan Banggae, Selasa (7/12/2021). Lalu dilanjutkan di Kecamatan Pamboang, Rabu (8/12/2021). Kegiatan telaksana dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
Sosialisasi itu bertujuan untuk menyebarluaskan informasi serta meningkatkan wawasan dan pemahaman kepada peserta terkait layanan keimigrasian dan bahaya penyalahgunaan dokumen maupun Paspor untuk bekerja sebagai PMI-NP beserta dengan pencegahannya.
Baca Juga: Tim Pora Imigrasi Polman Rakor Bahas Pengawasan Orang Asing di Mamasa
Kegiatan tersebut menghadirkan tiga narasumber, yaitu Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Wahyu Wibowo, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene, Hamsinah, dan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Majene, Iptu Benedict Jaya.
"Keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Dari pengertian keimigrasian secara umum tersebut, Imigrasi dituntut untuk proaktif mengeliminasi ekses negatif dari lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara," kata Wahyu Wibowo.
Dia menambahkan, salah satu dampak negatif dengan adanya lalu lintas orang yang masuk atau keluar Indonesia adalah Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural.
Salah satu faktor penyebab dari adanya Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural ini adalah kondisi rentan dari Calon Pekerja Migran Indonesia(CPMI) dari segi ekonomi maupun kurangnya wawasan dari CPMI tersebut sehingga dapat dengan mudah dibujuk rayu oleh perekrut CPMI perseorangan ataupun Perusahaan Penempatan Pekerja migran Indonesia (P3MI) yang tidak resmi dan tidak terdaftar di BP2MI.
"Sudah banyak masyarakat yang bekerja secara Non Prosedural di luar negeri dengan penyalahgunaan izin tinggal, pemalsuan dokumen dan berangkat kesana tanpa dokumen perjalanan atau paspor dari hasil bujuk rayu perekrut CPMI," jelas Wahyu.
Baca Juga: Miris! IRT di Polman Tega Jual Anak-anak di Bawah Umur Layani Pria Hidung Belang
Dia melanjutkan, masyarakat tersebut bekerja penuh dengan kecemasan akan ditangkap oleh pihak imigrasi di negara yang dituju dan terkadang mereka bekerja lembur tanpa digaji. Bahkan ada juga yang awalnya dijanjikan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga tapi malah menjadi korban perdagangan orang.
"Disini pemerintah ingin membantu untuk melindungi akan tetapi karena mereka tidak terdaftar sehingga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan disana, pemerintah tidak bisa berkomunikasi karena mereka juga takut untuk melapor ke perwakilan Republik Indonesia," sambung Wahyu.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene, Hamsinah mengungkapkan, keberangkatan CPMI itu harus melalui P3MI yang resmi dan terdaftar sehingga CPMI yang akan bekerja di luar negeri dapat bekerja dengan tenang, aman dan mendapatkan upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tersebut.
"Seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber dari Imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene, bahwa kita harus bersinergi dalam melakukan pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural sehingga dikemudian hari diharapkan di wilayah Majene ini tidak akan ada warganya yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berawal dari bekerja secara Non Prosedural di luar negeri," terang Benedict.
Baca Juga: Imigrasi Polman Perkuat Pengawasan Orang Asing
Dengan adanya sosialiasi pencegahan PMI-NP dan TPPO ini, diharapkan peserta sosialisasi dapat bersinergi dengan Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepolisian serta instansi terkait lainnya dalam upaya pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural.
Tak hanya itu, diharapkan juga turut serta menyampaikan informasi kepada masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Banggae dan Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene terkait dengan risiko dan bahaya yang akan timbul dari bekerja secara Non Prosedural sehingga masyarakat tidak mudah dibujuk rayu oleh perekrut CPMI yang tidak resmi dan tidak terdaftar.
Kegiatan berlangsung selama dua hari berturut-turut, yaitu di Kecamatan Banggae, Selasa (7/12/2021). Lalu dilanjutkan di Kecamatan Pamboang, Rabu (8/12/2021). Kegiatan telaksana dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
Sosialisasi itu bertujuan untuk menyebarluaskan informasi serta meningkatkan wawasan dan pemahaman kepada peserta terkait layanan keimigrasian dan bahaya penyalahgunaan dokumen maupun Paspor untuk bekerja sebagai PMI-NP beserta dengan pencegahannya.
Baca Juga: Tim Pora Imigrasi Polman Rakor Bahas Pengawasan Orang Asing di Mamasa
Kegiatan tersebut menghadirkan tiga narasumber, yaitu Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Wahyu Wibowo, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene, Hamsinah, dan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Majene, Iptu Benedict Jaya.
"Keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Dari pengertian keimigrasian secara umum tersebut, Imigrasi dituntut untuk proaktif mengeliminasi ekses negatif dari lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara," kata Wahyu Wibowo.
Dia menambahkan, salah satu dampak negatif dengan adanya lalu lintas orang yang masuk atau keluar Indonesia adalah Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural.
Salah satu faktor penyebab dari adanya Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural ini adalah kondisi rentan dari Calon Pekerja Migran Indonesia(CPMI) dari segi ekonomi maupun kurangnya wawasan dari CPMI tersebut sehingga dapat dengan mudah dibujuk rayu oleh perekrut CPMI perseorangan ataupun Perusahaan Penempatan Pekerja migran Indonesia (P3MI) yang tidak resmi dan tidak terdaftar di BP2MI.
"Sudah banyak masyarakat yang bekerja secara Non Prosedural di luar negeri dengan penyalahgunaan izin tinggal, pemalsuan dokumen dan berangkat kesana tanpa dokumen perjalanan atau paspor dari hasil bujuk rayu perekrut CPMI," jelas Wahyu.
Baca Juga: Miris! IRT di Polman Tega Jual Anak-anak di Bawah Umur Layani Pria Hidung Belang
Dia melanjutkan, masyarakat tersebut bekerja penuh dengan kecemasan akan ditangkap oleh pihak imigrasi di negara yang dituju dan terkadang mereka bekerja lembur tanpa digaji. Bahkan ada juga yang awalnya dijanjikan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga tapi malah menjadi korban perdagangan orang.
"Disini pemerintah ingin membantu untuk melindungi akan tetapi karena mereka tidak terdaftar sehingga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan disana, pemerintah tidak bisa berkomunikasi karena mereka juga takut untuk melapor ke perwakilan Republik Indonesia," sambung Wahyu.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene, Hamsinah mengungkapkan, keberangkatan CPMI itu harus melalui P3MI yang resmi dan terdaftar sehingga CPMI yang akan bekerja di luar negeri dapat bekerja dengan tenang, aman dan mendapatkan upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tersebut.
"Seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber dari Imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene, bahwa kita harus bersinergi dalam melakukan pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural sehingga dikemudian hari diharapkan di wilayah Majene ini tidak akan ada warganya yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berawal dari bekerja secara Non Prosedural di luar negeri," terang Benedict.
Baca Juga: Imigrasi Polman Perkuat Pengawasan Orang Asing
Dengan adanya sosialiasi pencegahan PMI-NP dan TPPO ini, diharapkan peserta sosialisasi dapat bersinergi dengan Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepolisian serta instansi terkait lainnya dalam upaya pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural.
Tak hanya itu, diharapkan juga turut serta menyampaikan informasi kepada masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Banggae dan Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene terkait dengan risiko dan bahaya yang akan timbul dari bekerja secara Non Prosedural sehingga masyarakat tidak mudah dibujuk rayu oleh perekrut CPMI yang tidak resmi dan tidak terdaftar.
(agn)
Lihat Juga :
