Direksi dan Dewas Diberhentikan, Kantor Perusda Makassar Disegel Satpol PP
loading...
Penyegelan Kantor Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Makassar oleh Satpol PP, Selasa (7/12/2021). Foto: Ashari Prawira Negara
A
A
A
MAKASSAR - Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) menyegel Kantor Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Makassar, Selasa (7/12/2021).
Hal itu menindaklanjuti lima Surat Keputusan (SK) Wali Kota Makassar yang dikeluarkan untuk pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas Perumda.
Pertama Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2136/880.539/Tahun 2021 tentang Pemberhentian Direksi dan Anggota Dewan pengawas Pada Perseroan Daerah Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar.
Selanjutnya Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2137/880.539/Tahun 2021 tentang Pemberhentian Direksi dan Anggota Dewan pengawas Pada Perusahaan Daerah Parkir Raya Kota Makassar. Lalu Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2138/880.539/Tahun 2021 tentang Pemberhentian Direksi dan Anggota Dewan pengawas Pada Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar.
Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2139/880.539/Tahun 2021 tentang Pemberhentian Direksi dan Anggota Dewan pengawas Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar.
Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2140/880.539/Tahun 2021 tentang Pemberhentian Direksi dan Anggota Dewan pengawas Pada Perusahaan Daerah Terminal Metro Kota Makassar.
"Kita didukung teman-teman Polri mengamankan seluruh aset Pemerintah Kota. Sesuai dengan surat perintah SK Wali Kota terkait pemberhentian seluruh pimpinan direksi 6 perusda ini. Sudah ditunjuk 5 tim transisi," ujar Plt Kepala Satpol PP Kota Makassar, Iqbal Asnan.
Penyegelan baru sudah dilakukan pada empat kantor Perusda, dua lainnya yaitu Perusda BPR dan RPH tidak disegel. Sebelumnnya, RPH telah didemisonerkan oleh Pj Wali Kota lama, sementara kantor BPR dilaporkan tengah bermasalah.
Meski demikian, pengamanan aset-aset tetap akan dilakukan dalam waktu dekat. Selanjutnya, pembukaan segel akan dilakukan setelah ada keputusan dari tim transisi yang telah ditunjuk Wali Kota Makassar.
"Kita juga sudah koordinasi ke camat masing-masing kantor bertempat sebelum menggelar penyegelan agar Dewan dan Direksi berbenah. Dan ini juga memastikan agar semua aman dan terkendali," paparnya.
Iqbal mengatakan, hal ini tidak akan mengganggu pelayanan lantaran penyegelan hanya dilakukan di Kantor Direksi. Selain itu, kendali sudah di tangan tim percepatan sehingga pelayanan tetap akan berjalan.
"Lima orang yang ditunjuk ini tentu akan segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka perbaikan," lanjutnya.
Sekda Kota Makassar M Ansar mengatakan ada 5 orang yang dilibatkan. "Saya sebagai ketua, hadir dalan Prof Ilmar, ada Pak Benny, dan ibu Hikna, Pak Nur Kamarun Zaman, kemudian dari Kabag Hukum ada ibu Hikma," ucapnya.
Sementara pihaknya juga tengah bergerak dalam menyelesaikan rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali). "Kami sudah bergerak dan menghasilkan rancangan Perwali untuk ini," tuturnya.
Hal itu menindaklanjuti lima Surat Keputusan (SK) Wali Kota Makassar yang dikeluarkan untuk pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas Perumda.
Pertama Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2136/880.539/Tahun 2021 tentang Pemberhentian Direksi dan Anggota Dewan pengawas Pada Perseroan Daerah Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar.
Selanjutnya Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2137/880.539/Tahun 2021 tentang Pemberhentian Direksi dan Anggota Dewan pengawas Pada Perusahaan Daerah Parkir Raya Kota Makassar. Lalu Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2138/880.539/Tahun 2021 tentang Pemberhentian Direksi dan Anggota Dewan pengawas Pada Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar.
Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2139/880.539/Tahun 2021 tentang Pemberhentian Direksi dan Anggota Dewan pengawas Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar.
Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2140/880.539/Tahun 2021 tentang Pemberhentian Direksi dan Anggota Dewan pengawas Pada Perusahaan Daerah Terminal Metro Kota Makassar.
"Kita didukung teman-teman Polri mengamankan seluruh aset Pemerintah Kota. Sesuai dengan surat perintah SK Wali Kota terkait pemberhentian seluruh pimpinan direksi 6 perusda ini. Sudah ditunjuk 5 tim transisi," ujar Plt Kepala Satpol PP Kota Makassar, Iqbal Asnan.
Penyegelan baru sudah dilakukan pada empat kantor Perusda, dua lainnya yaitu Perusda BPR dan RPH tidak disegel. Sebelumnnya, RPH telah didemisonerkan oleh Pj Wali Kota lama, sementara kantor BPR dilaporkan tengah bermasalah.
Meski demikian, pengamanan aset-aset tetap akan dilakukan dalam waktu dekat. Selanjutnya, pembukaan segel akan dilakukan setelah ada keputusan dari tim transisi yang telah ditunjuk Wali Kota Makassar.
"Kita juga sudah koordinasi ke camat masing-masing kantor bertempat sebelum menggelar penyegelan agar Dewan dan Direksi berbenah. Dan ini juga memastikan agar semua aman dan terkendali," paparnya.
Iqbal mengatakan, hal ini tidak akan mengganggu pelayanan lantaran penyegelan hanya dilakukan di Kantor Direksi. Selain itu, kendali sudah di tangan tim percepatan sehingga pelayanan tetap akan berjalan.
"Lima orang yang ditunjuk ini tentu akan segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka perbaikan," lanjutnya.
Sekda Kota Makassar M Ansar mengatakan ada 5 orang yang dilibatkan. "Saya sebagai ketua, hadir dalan Prof Ilmar, ada Pak Benny, dan ibu Hikna, Pak Nur Kamarun Zaman, kemudian dari Kabag Hukum ada ibu Hikma," ucapnya.
Sementara pihaknya juga tengah bergerak dalam menyelesaikan rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali). "Kami sudah bergerak dan menghasilkan rancangan Perwali untuk ini," tuturnya.
(agn)
Explore More