Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Maros Turun
Selasa, 30 November 2021 - 18:03 WIB
loading...
Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari membuka rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Program-Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Baruga A, Selasa (30/11). Foto: SINDOnews/Najmi Limonu
A
A
A
MAROS - Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Maros mengalami penurunan. Pada tahun 2019 lalu, terdapat 34.850 jiwa yang masuk kategori miskin. Sementara pada tahun 2020, jumlahnya turun 34.620 jiwa.
Data ini terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Program-Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Baruga A, Selasa (30/11). Rakor dibuka Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari .
Baca juga:Pedagang Datangi Kantor Bupati Maros Tuntut Kejelasan Relokasi Pasar
Suhartina mengatakan, rakor ini dilaksanakan untuk mendapatkan data terbaru mengenai jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Maros tahun 2021.
"Saat ini kami masih menggunakan data yang lama. Maka dari itu saya minta data yang dimulai dari nol di pemerintahan yang baru ini," katanya.
Menurut Suhartina , penurunan jumlah penduduk miskin ini disebabkan banyaknya program kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) , Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT), serta peningkatan infrastruktur, utamanya jalan yang dilakukan pemerintah daerah yang berdampak terhadap peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat, jadi ada penurunan di tahun 2020 sekitar0,15 persen," ujarnya.
Baca juga:Pergaulan Bebas Dinilai Picu Pernikahan Dini di Kabupaten Maros
Politisi Golkar itu mengatakan, angka kemiskinan di Maros saat ini salah satunya dipengaruhi pandemi Covid-19. Karena itu, pihaknya terus berupaya untuk melakukan program kegiatan tepat sasaran.
Suhartina ingin program kegiatan Pemerintah Kabupaten Maros tahun 2022 sebisa mungkin on the track untuk menanggulangi kemiskinan.
"Semua program harus berdasarkan pada data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), dan salah satu cara menanggulangi kemiskinan bagaimana pemda membuka lapangan pekerjaan," ucapnya.
Baca juga:Kapolda Sulsel Pantau Vaksinasi Covid-19 untuk Ribuan Pelajar
Perempuan yang biasa disapa Hati ini berharap, Januari tahun 2022 pihaknya sudah mempunyai program yang jelas dalam menanggulangi kemiskinan. Dia menginginkan program kemiskinan di tiap OPD tepat sasaran.
"Jangan berdasarkan kedekatan, jangan berdasarkan kekeluargaan. Namun harus berdasarkan data yang jelas, karena jika tidak sesuai dengan data, percuma saja dan itu tidak berpengaruh pada angka kemiskinan," pungkasnya.
Data ini terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Program-Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Baruga A, Selasa (30/11). Rakor dibuka Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari .
Baca juga:Pedagang Datangi Kantor Bupati Maros Tuntut Kejelasan Relokasi Pasar
Suhartina mengatakan, rakor ini dilaksanakan untuk mendapatkan data terbaru mengenai jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Maros tahun 2021.
"Saat ini kami masih menggunakan data yang lama. Maka dari itu saya minta data yang dimulai dari nol di pemerintahan yang baru ini," katanya.
Menurut Suhartina , penurunan jumlah penduduk miskin ini disebabkan banyaknya program kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) , Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT), serta peningkatan infrastruktur, utamanya jalan yang dilakukan pemerintah daerah yang berdampak terhadap peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat, jadi ada penurunan di tahun 2020 sekitar0,15 persen," ujarnya.
Baca juga:Pergaulan Bebas Dinilai Picu Pernikahan Dini di Kabupaten Maros
Politisi Golkar itu mengatakan, angka kemiskinan di Maros saat ini salah satunya dipengaruhi pandemi Covid-19. Karena itu, pihaknya terus berupaya untuk melakukan program kegiatan tepat sasaran.
Suhartina ingin program kegiatan Pemerintah Kabupaten Maros tahun 2022 sebisa mungkin on the track untuk menanggulangi kemiskinan.
"Semua program harus berdasarkan pada data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), dan salah satu cara menanggulangi kemiskinan bagaimana pemda membuka lapangan pekerjaan," ucapnya.
Baca juga:Kapolda Sulsel Pantau Vaksinasi Covid-19 untuk Ribuan Pelajar
Perempuan yang biasa disapa Hati ini berharap, Januari tahun 2022 pihaknya sudah mempunyai program yang jelas dalam menanggulangi kemiskinan. Dia menginginkan program kemiskinan di tiap OPD tepat sasaran.
"Jangan berdasarkan kedekatan, jangan berdasarkan kekeluargaan. Namun harus berdasarkan data yang jelas, karena jika tidak sesuai dengan data, percuma saja dan itu tidak berpengaruh pada angka kemiskinan," pungkasnya.
(luq)
Lihat Juga :
