Survei KPN, Warga Banten Puas Kinerja Wahidin Halim Tangani Covid-19
Minggu, 28 November 2021 - 00:22 WIB
loading...
Gubernur Banten Wahidin Halim. Foto: Istimewa/SINDOnews
A
A
A
SERANG - Tingkat kepuasan warga Banten terhadap penanganan dan penanggulangan Covid-19 cukup baik. Hal ini tampak dalam survei yang dilakukan oleh Kajian Politik Nasional (KPN), pada 22-25 November 2021.
Dalam surveinya, KPN melibatkan sebanyak 800 responden dengan margin of eror 2,5 persen, dan tingkat kepercayaan hingga 95 persen. Dari jumlah responden itu, sebanyak 63,1 persen menyatakan puas dengan kinerja pemerintah.
Direktur KPN Adib Miftahul mengatakan, tingkat ketidakpuasan warga Banten terhadap pelayanan kesehatan sangat rendah, hanya 17,0 persen. Rata-rata menyatakan puas 63,1 persen, dan sangat puas 11,6 persen.
Baca juga: Gubernur Wahidin Halim Ingin Cristiano Ronaldo Main Bola di Banten Internasional Stadium
"Tentu saja, tingkat kepuasan masyarakat Banten terhadap kinerja Wahidin Halim (WH), menjadi modal yang sangat baik bagi WH untuk menjabat kembali sebagai Gubenur Banten di 2024," katanya, Sabtu (27/11/2021).
Dalam survei juga diketahui, alasan warga Banten puas dengan pelayanan kesehatan karena tindakannya yang cepat dalam merespon keluhan masyarakat. Terutama dalam penanganan pandemi Covid-19.
Baca: Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Gubernur Banten Wahidin Halim Gelar Program Listrik Desa
"Masyarakat Banten mengaku telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Baik itu kecepatan penanganan, ketersediaan obat, ventilator, ruang perawatan, tenaga kesehatan, dan oksigen," sambungnya.
Tidak hanya itu, keputusan WH mengeluarkan Peraturan Gubernur No 38 Tahun 2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 juga dinilai tepat.
Baca: Aktivis dan Ulama Dukung Wahidin Halim Berantas Korupsi di Banten
"Ini masih ditambah dikeluarkannya perda terkait penanggulangan Covid-19. Di mana, dalam perda itu setiap orang yang melanggar prokes dikenakan sanksi administratif dan denda mulai Rp300 ribu hingga Rp3 juta," jelasnya.
Para pelaku usaha yang melanggar prokes juga diberi sanksi tegas berupa pembekuan izin usaha paling singkat 30 hari.
Baca: Respon Cepat Penanganan Covid-19, Gubernur Banten Raih Indonesia Award 2021
"Sedang untuk layanan kesehatan yang perlu diselesaikan, hanya mendapatkan presentase 6,8 persen. Ini sangat kecil. Sedang yang terbesar dan mendesak untuk diselesaikan adalah membuat program sembako murah," paparnya.
Di luar sanjungan yang tinggi terhadap WH, sebanyak 58.4 persen responden menyatakan kinerja Pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan WH baik. Sedangkan, 36.4 persen lainnya menyatakan buruk.
"Tentu saja hal ini perlu menjadi perhatian WH selaku Gubenur Provinsi Banten, mengingat wabah pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tukasnya.
Dalam surveinya, KPN melibatkan sebanyak 800 responden dengan margin of eror 2,5 persen, dan tingkat kepercayaan hingga 95 persen. Dari jumlah responden itu, sebanyak 63,1 persen menyatakan puas dengan kinerja pemerintah.
Direktur KPN Adib Miftahul mengatakan, tingkat ketidakpuasan warga Banten terhadap pelayanan kesehatan sangat rendah, hanya 17,0 persen. Rata-rata menyatakan puas 63,1 persen, dan sangat puas 11,6 persen.
Baca juga: Gubernur Wahidin Halim Ingin Cristiano Ronaldo Main Bola di Banten Internasional Stadium
"Tentu saja, tingkat kepuasan masyarakat Banten terhadap kinerja Wahidin Halim (WH), menjadi modal yang sangat baik bagi WH untuk menjabat kembali sebagai Gubenur Banten di 2024," katanya, Sabtu (27/11/2021).
Dalam survei juga diketahui, alasan warga Banten puas dengan pelayanan kesehatan karena tindakannya yang cepat dalam merespon keluhan masyarakat. Terutama dalam penanganan pandemi Covid-19.
Baca: Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Gubernur Banten Wahidin Halim Gelar Program Listrik Desa
"Masyarakat Banten mengaku telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Baik itu kecepatan penanganan, ketersediaan obat, ventilator, ruang perawatan, tenaga kesehatan, dan oksigen," sambungnya.
Tidak hanya itu, keputusan WH mengeluarkan Peraturan Gubernur No 38 Tahun 2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 juga dinilai tepat.
Baca: Aktivis dan Ulama Dukung Wahidin Halim Berantas Korupsi di Banten
"Ini masih ditambah dikeluarkannya perda terkait penanggulangan Covid-19. Di mana, dalam perda itu setiap orang yang melanggar prokes dikenakan sanksi administratif dan denda mulai Rp300 ribu hingga Rp3 juta," jelasnya.
Para pelaku usaha yang melanggar prokes juga diberi sanksi tegas berupa pembekuan izin usaha paling singkat 30 hari.
Baca: Respon Cepat Penanganan Covid-19, Gubernur Banten Raih Indonesia Award 2021
"Sedang untuk layanan kesehatan yang perlu diselesaikan, hanya mendapatkan presentase 6,8 persen. Ini sangat kecil. Sedang yang terbesar dan mendesak untuk diselesaikan adalah membuat program sembako murah," paparnya.
Di luar sanjungan yang tinggi terhadap WH, sebanyak 58.4 persen responden menyatakan kinerja Pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan WH baik. Sedangkan, 36.4 persen lainnya menyatakan buruk.
"Tentu saja hal ini perlu menjadi perhatian WH selaku Gubenur Provinsi Banten, mengingat wabah pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tukasnya.
(hsk)
Lihat Juga :
