Ada Akselesari Pemulihan Ekonomi, Tahun 2022 Inflasi di Sulut Diprediksi Meningkat
Kamis, 25 November 2021 - 11:43 WIB
loading...
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara, Arbonas Hutabarat. Fotoi/MPI/Subhan Sabu
A
A
A
MANADO - Adanya akselerasi pemulihan ekonomi daerah, diperkirakan dapat meningkatkan laju inflasi di Sulawesi Utara, pada tahun 2020 mendatang. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara, juga memprediksi konsumsi rumah tangga akan membaik.
Baca juga: Selama Oktober 2021, Inflasi Surabaya Tertinggi se-Jawa Timur
Membaikknya konsumsi rumah tangga, diperkirakan juga akan mendorong kenaikan permintaan terhadap komoditas-komoditas pangan strategis. Sementara, berkurangnya stimulus pemerintah diperkirakan akan memberikan tekanan inflasi terutama pada tarif angkutan udara dan tarif listrik, di samping kenaikan gradual harga sub kelompok tembakau.
"Memperhatikan hal-hal tersebut, inflasi tahun 2021 kami perkirakan tetap berada pada rentang 3,0 ± 1 persen (yoy). Sementara itu, meskipun meningkat, tekanan inflasi untuk tahun 2022 kami perkirakan masih akan terkendali pada rentang 3,0 ± 1 persen (yoy) baik di Manado maupun Kotamobagu," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara, Arbonas Hutabarat, Kamis (25/11/2021).
Baca juga: Aksi Perundungan dan Pengeroyokan Remaja Kembali Gemparkan Kota Malang
Menurut Arbonas, ada tiga isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam mempercepat perbaikan perekonomian Sulawesi Utara, tahun depan. Pertama, di tengah tren peningkatan dan potensi kenaikan aktivitas masyarakat pada tahun 2022, inklusi ekonomi dan keuangan melalui pemberdayaan UMKM perlu terus didorong.
"Penguatan inklusi keuangan pada UMKM di Sulut perlu didukung oleh perbaikan pada tiga pilar yaitu korporatisasi, digitalisasi serta kebijakan dan inovasi pembiayaan," ujar Arbonas.
Pengembangan model bisnis korporatisasi UMKM diperkirakan akan mendorong daya tawar UMKM dan dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan skala usaha. Proses digitalisasi UMKM perlu dipercepat untuk dapat mengikuti perkembangan zaman pada era digital.
Baca juga: Heroik! Remaja Putri di Bandung, Terekam CCTV Berani Gagalkan Penjambretan
Kebijakan pembiayaan perlu dilakukan dengan pengembangan instrumen pembiayaan inovatif dan berfokus pada sektor-sektor yang menjadi unggulan daerah. "Dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process, Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara, merekomendasikan komoditas, produk dan jenis usaha unggulan UMKM Provinsi Sulawesi utara, pada tahun 2021," ucap Arbonas.
Komoditas-komoditas strategis di berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Utara dimaksud berpotensi untuk dikembangkan dan mendukung perluasan lapangan kerja maupun peningkatan nilai tambah perekonomian.
Dukungan terhadap KPJU Unggulan perlu dimobilisasi, antara lain dalam bentuk program atau stimulus belanja pemerintah daerah, penyederhanaan akses pasar dan perizinan, serta tersedianya dukungan modal terutama dari perbankan.
Baca juga: Cegah Bentrok Susulan di Karawang, Yonif Kala Hitam dan Brimob Siap Pukul Mundur Massa
"Hal strategis Kedua adalah optimalisasi belanja pemerintah di tengah risiko keterbatasan sumber pendanaan. Stimulus fiskal pemerintah secara gradual akan berkurang sejalan dengan normalisasi ekonomi. Kondisi tersebut berpotensi memberikan tekanan pada anggaran pemerintah daerah terutama yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat," tutur Arbonas.
Oleh karena itu kata dia, perlu dicari alternatif pembiayaan belanja pemerintah yang bersumber dari luar APBD. Identifikasi proyek-proyek strategis pemerintah perlu dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan sumber alternatif pembiayaan salah satunya melalui implementasi kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Selain itu, terbatasnya anggaran diharapkan juga semakin meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran pemerintah pada sektor-sektor yang memberikan dampak multiplier ekonomi yang tinggi. "Isu strategis Ketiga adalah pentingnya terus mendorong perekonomian melalui adaptasi dan implementasi digitalisasi," pungkasnya.
Baca juga: Selama Oktober 2021, Inflasi Surabaya Tertinggi se-Jawa Timur
Membaikknya konsumsi rumah tangga, diperkirakan juga akan mendorong kenaikan permintaan terhadap komoditas-komoditas pangan strategis. Sementara, berkurangnya stimulus pemerintah diperkirakan akan memberikan tekanan inflasi terutama pada tarif angkutan udara dan tarif listrik, di samping kenaikan gradual harga sub kelompok tembakau.
"Memperhatikan hal-hal tersebut, inflasi tahun 2021 kami perkirakan tetap berada pada rentang 3,0 ± 1 persen (yoy). Sementara itu, meskipun meningkat, tekanan inflasi untuk tahun 2022 kami perkirakan masih akan terkendali pada rentang 3,0 ± 1 persen (yoy) baik di Manado maupun Kotamobagu," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara, Arbonas Hutabarat, Kamis (25/11/2021).
Baca juga: Aksi Perundungan dan Pengeroyokan Remaja Kembali Gemparkan Kota Malang
Menurut Arbonas, ada tiga isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam mempercepat perbaikan perekonomian Sulawesi Utara, tahun depan. Pertama, di tengah tren peningkatan dan potensi kenaikan aktivitas masyarakat pada tahun 2022, inklusi ekonomi dan keuangan melalui pemberdayaan UMKM perlu terus didorong.
"Penguatan inklusi keuangan pada UMKM di Sulut perlu didukung oleh perbaikan pada tiga pilar yaitu korporatisasi, digitalisasi serta kebijakan dan inovasi pembiayaan," ujar Arbonas.
Pengembangan model bisnis korporatisasi UMKM diperkirakan akan mendorong daya tawar UMKM dan dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan skala usaha. Proses digitalisasi UMKM perlu dipercepat untuk dapat mengikuti perkembangan zaman pada era digital.
Baca juga: Heroik! Remaja Putri di Bandung, Terekam CCTV Berani Gagalkan Penjambretan
Kebijakan pembiayaan perlu dilakukan dengan pengembangan instrumen pembiayaan inovatif dan berfokus pada sektor-sektor yang menjadi unggulan daerah. "Dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process, Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara, merekomendasikan komoditas, produk dan jenis usaha unggulan UMKM Provinsi Sulawesi utara, pada tahun 2021," ucap Arbonas.
Komoditas-komoditas strategis di berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Utara dimaksud berpotensi untuk dikembangkan dan mendukung perluasan lapangan kerja maupun peningkatan nilai tambah perekonomian.
Dukungan terhadap KPJU Unggulan perlu dimobilisasi, antara lain dalam bentuk program atau stimulus belanja pemerintah daerah, penyederhanaan akses pasar dan perizinan, serta tersedianya dukungan modal terutama dari perbankan.
Baca juga: Cegah Bentrok Susulan di Karawang, Yonif Kala Hitam dan Brimob Siap Pukul Mundur Massa
"Hal strategis Kedua adalah optimalisasi belanja pemerintah di tengah risiko keterbatasan sumber pendanaan. Stimulus fiskal pemerintah secara gradual akan berkurang sejalan dengan normalisasi ekonomi. Kondisi tersebut berpotensi memberikan tekanan pada anggaran pemerintah daerah terutama yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat," tutur Arbonas.
Oleh karena itu kata dia, perlu dicari alternatif pembiayaan belanja pemerintah yang bersumber dari luar APBD. Identifikasi proyek-proyek strategis pemerintah perlu dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan sumber alternatif pembiayaan salah satunya melalui implementasi kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Selain itu, terbatasnya anggaran diharapkan juga semakin meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran pemerintah pada sektor-sektor yang memberikan dampak multiplier ekonomi yang tinggi. "Isu strategis Ketiga adalah pentingnya terus mendorong perekonomian melalui adaptasi dan implementasi digitalisasi," pungkasnya.
(eyt)
Lihat Juga :
