Indonesia Jadi Perhatian Dunia Terkait Lingkungan dan Hutan
Sabtu, 06 Juni 2020 - 17:50 WIB
loading...
A
A
A
Menurutnya, penerimaan dari carbon akan identik dan selaras dengan langkah-langkah green econony hang dijalankan oleh suatu negara, sebagaimana ditegaskan Prof Esward Barbier.
"Ketika FAO memperingatkan dunia tentang kelangkaan pangan karena Covid-19, maka negara-negara berusaha mengembangkan lahan yang subur untuk tanaman pangan. Namun, praktik pertanian di zona ekologis yang rentan harus dikelola dengan baik ketika itu tidak dapat dihindari," tegas Siti Nurbaya.
Oleh karena itu menurut Siti, pendekatan dan pemenuhan syarat budidaya, syarat manajemen atau pengelolaan, dan syarat konservasi secara tepat menjadi langkah sangat penting untuk dipraktikkan dalam pembangunan pertanian secara berkelanjutan.
"Ini bukan hal mudah, perlu dukungan yang komprehensif. Untuk itu Indonesia menyambut kerja sama yang lebih erat dan memastikan dengan memperhatikan masyarakat dalam hal kesehatan, pangan, sambil mengelola hutan dan bentang alam secara berkelanjutan menuju masa depan yang kita inginkan," ucapnya.
Dalam mengakhiri pandangannya pada forum internasional bergengsi tersebut, Siti Nurbaya menyatakan, pandemi Covid-19 merupakan persoalan multi-facet dan perlu ditangani dengan penegasan orientasi pembangunan berkelanjutan, inklusif, seraya membangun kohesi sosial masyarakat dalam solidaritas global.
Selain Siti, panelis yang memberikan pandangannya pada sesi diskusi penutupan GLF ini adalah Inger Andersen, Executive Director of UNEP, Prof. Edward B. Barbier, Colorado State University, Ibrahim Thiaw, Executive Secretary of UNCCD, Achim Steiner, Administrator of UNDP, Naoko Ishii, CEO and Chairperson of Global Environment Facility danYugratna Shrivastava dari UN Major Groups Youth Representative.
Profesor Edward Barbier dari Colorado State University pada sambutan pembukaan sesi menyatakan bahwa untuk solusi iklim berbasi alam di negara berkembang perlu diiplementasikan tiga kebijakan utama yang merupakan strategi jangka panjang yang meliputi menghilangkan subsisi bahan bakar fosil dan meralokasikannya untuk mendorong pengembangan energi berkelanjutan, menghilangkan subsidi irigasi dan merealokasikannya untuk meningkatkan sanitasi perkotaan dan penyediaan air minum, dan mengenakan pajak karbon.
"Ketika FAO memperingatkan dunia tentang kelangkaan pangan karena Covid-19, maka negara-negara berusaha mengembangkan lahan yang subur untuk tanaman pangan. Namun, praktik pertanian di zona ekologis yang rentan harus dikelola dengan baik ketika itu tidak dapat dihindari," tegas Siti Nurbaya.
Oleh karena itu menurut Siti, pendekatan dan pemenuhan syarat budidaya, syarat manajemen atau pengelolaan, dan syarat konservasi secara tepat menjadi langkah sangat penting untuk dipraktikkan dalam pembangunan pertanian secara berkelanjutan.
"Ini bukan hal mudah, perlu dukungan yang komprehensif. Untuk itu Indonesia menyambut kerja sama yang lebih erat dan memastikan dengan memperhatikan masyarakat dalam hal kesehatan, pangan, sambil mengelola hutan dan bentang alam secara berkelanjutan menuju masa depan yang kita inginkan," ucapnya.
Dalam mengakhiri pandangannya pada forum internasional bergengsi tersebut, Siti Nurbaya menyatakan, pandemi Covid-19 merupakan persoalan multi-facet dan perlu ditangani dengan penegasan orientasi pembangunan berkelanjutan, inklusif, seraya membangun kohesi sosial masyarakat dalam solidaritas global.
Selain Siti, panelis yang memberikan pandangannya pada sesi diskusi penutupan GLF ini adalah Inger Andersen, Executive Director of UNEP, Prof. Edward B. Barbier, Colorado State University, Ibrahim Thiaw, Executive Secretary of UNCCD, Achim Steiner, Administrator of UNDP, Naoko Ishii, CEO and Chairperson of Global Environment Facility danYugratna Shrivastava dari UN Major Groups Youth Representative.
Profesor Edward Barbier dari Colorado State University pada sambutan pembukaan sesi menyatakan bahwa untuk solusi iklim berbasi alam di negara berkembang perlu diiplementasikan tiga kebijakan utama yang merupakan strategi jangka panjang yang meliputi menghilangkan subsisi bahan bakar fosil dan meralokasikannya untuk mendorong pengembangan energi berkelanjutan, menghilangkan subsidi irigasi dan merealokasikannya untuk meningkatkan sanitasi perkotaan dan penyediaan air minum, dan mengenakan pajak karbon.
Lihat Juga :
