Rentan Dikriminalisasi, Notaris Minta Perlindungan Profesi Dihormati
Rabu, 24 November 2021 - 17:56 WIB
loading...
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Prof Romli Atmasasmita. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Merebaknya isu over kriminalisasi terhadap profesi notaris kian santer belakangan ini. Isu mengemuka lantaran berbagai pemberitaan terkait kasus mafia tanah.
Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Prof Romli Atmasasmita, over kriminalisasi artinya sesuatu yang merupakan tindak pidana ditetapkan melalui cara-cara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dia sampaikan dalam diskusi bertema “Over Kriminalisasi Terhadap Pelaksanaan UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris)”.
Diskusi diselenggarakan oleh kelompok notaris pendengar dan pemikir (Kelompecapir) sebuah forum beranggotakan notaris, Selasa (23/11/2021). Diskusi juga menghadirkan Guru Besar Hukum Pidana UGM Prof Marcus Priyo Gunarto.
Baca juga: 2 Notaris Kasus Mafia Tanah Nirina Zubir Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
Romli mengatakan, fakta adanya notaris yang mengalami kriminalisasi dalam menjalankan jabatannya harus dilihat, apakah termasuk kategori kriminalisasi atau over kriminalisasi. “Jika kriminalisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka positif. Namun jika over kriminalisasi baru dosa,” ujarnya dalam diskusi yang dimoderatori Dewi Tenty, inisiator dan pendiri Kelompecapir.
Dalam menjalankankan jabatannya notaris memiliki payung hukum yakni UU No 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Meskipun ruang lingkup pekerjaan notaris adalah keperdataan terkait pembuatan akta di mana dalam UU semua sanksinya peringatan dan administratif.
“Tetapi tidak berarti bahwa ketentuan pidana tidak berlaku sepanjang bukti-bukti yang diperoleh penyelidik cukup, maka bisa dikenakan satu tindak pidana,” kata Romli.
Dari ketentuan yang ada, dalam logika akal sehat tidak mungkin notaris melakukan penipuan, penggelapan dan pemalsuan. Jika itu terjadi mungkin ada orang lain yang berhubungan dengan notaris yang memalsukan sehingga melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tersebut. “Kalau memang notaris berinsiatif melakukan penipuan, pemalsuan, penggelapan. Aneh ini kekecualian dari norma yang tidak biasa,” ungkapnya.
Namun, di luar perundang-undangan ada hal penting yang juga harus dilakukan, yakni terkait pengawasan jabatan notaris. Permasalahan yang dihadapi oleh notaris secara keseluruhan adalah belum adanya koordinasi, sinergi antara majelis pengawas, sinergi pengurus pusat dan daerah jika tidak ditangani dengan baik maka masalah-masalah yang dihadapi notaris dalam ruang lingkup keperdataan bisa menjadi pidana.
Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Prof Romli Atmasasmita, over kriminalisasi artinya sesuatu yang merupakan tindak pidana ditetapkan melalui cara-cara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dia sampaikan dalam diskusi bertema “Over Kriminalisasi Terhadap Pelaksanaan UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris)”.
Diskusi diselenggarakan oleh kelompok notaris pendengar dan pemikir (Kelompecapir) sebuah forum beranggotakan notaris, Selasa (23/11/2021). Diskusi juga menghadirkan Guru Besar Hukum Pidana UGM Prof Marcus Priyo Gunarto.
Baca juga: 2 Notaris Kasus Mafia Tanah Nirina Zubir Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
Romli mengatakan, fakta adanya notaris yang mengalami kriminalisasi dalam menjalankan jabatannya harus dilihat, apakah termasuk kategori kriminalisasi atau over kriminalisasi. “Jika kriminalisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka positif. Namun jika over kriminalisasi baru dosa,” ujarnya dalam diskusi yang dimoderatori Dewi Tenty, inisiator dan pendiri Kelompecapir.
Dalam menjalankankan jabatannya notaris memiliki payung hukum yakni UU No 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Meskipun ruang lingkup pekerjaan notaris adalah keperdataan terkait pembuatan akta di mana dalam UU semua sanksinya peringatan dan administratif.
“Tetapi tidak berarti bahwa ketentuan pidana tidak berlaku sepanjang bukti-bukti yang diperoleh penyelidik cukup, maka bisa dikenakan satu tindak pidana,” kata Romli.
Dari ketentuan yang ada, dalam logika akal sehat tidak mungkin notaris melakukan penipuan, penggelapan dan pemalsuan. Jika itu terjadi mungkin ada orang lain yang berhubungan dengan notaris yang memalsukan sehingga melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tersebut. “Kalau memang notaris berinsiatif melakukan penipuan, pemalsuan, penggelapan. Aneh ini kekecualian dari norma yang tidak biasa,” ungkapnya.
Namun, di luar perundang-undangan ada hal penting yang juga harus dilakukan, yakni terkait pengawasan jabatan notaris. Permasalahan yang dihadapi oleh notaris secara keseluruhan adalah belum adanya koordinasi, sinergi antara majelis pengawas, sinergi pengurus pusat dan daerah jika tidak ditangani dengan baik maka masalah-masalah yang dihadapi notaris dalam ruang lingkup keperdataan bisa menjadi pidana.
Lihat Juga :
