Pelayanan Berbasis Digital, Pemkab Gowa Segera Berlakukan Disposisi Online
Minggu, 21 November 2021 - 18:23 WIB
loading...
Bupati Gowa Adnan Purichta saat menghadiri Rapat Kerja dan Orientasi Pimpinan Cabang Kabupaten Gowa APDESI di Lynt Hotel Makassar. Foto: Dok/Pemkab Gowa
A
A
A
SUNGGUMINASA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa terus melakukan percepatan layanan yang berbasis digital. Salah satunya, memberlakukan disposisi online.
Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengatakan, langkah ini diambil agar pelayanan persuratan bisa lebih cepat meskipun dirinya tidak berada di tempat sehingga tidak terjadi penumpukan.
Baca Juga: Kadin Diharap Mampu Tingkatkan Jumlah Pelaku Usaha di Gowa
"Meskipun saya lagi tugas luar, saya tetap bisa memonitor persuratan dan memberikan disposisi melalui handphone dengan hanya memasukkan akun dan password sehingga tidak ada penumpukan yang otomatis persuratan lebih cepat," katanya saat membuka Rapat Kerja dan Orientasi Pimpinan Cabang Kabupaten Gowa APDESI di Lynt Hotel Makassar, Jumat (19/11/2021) lalu.
Dia memaparkan, pada periode kedua masa pemerintahannya, AdnanKio memang memiliki perencanaan terkait birokrasi di lingkup Pemerintahan Kabupaten Gowa yakni era digitalisasi 4.0.
Apalagi persentase pemilihan saat itu mencapai 91 persen, sehingga ekspektasi masyarakat juga semakin tinggi dan menuntut percepatan dalam pembangunan
Karena itu, dalam mendukung pemanfaatan digitalisasi teknologi untuk percepatan pembangunan daerah dibutuhkan kerjasama seluruh pihak. Salah satunya peran seluruh kepala desa yang tergabung dalam APDESI agar mampu mengikuti kondisi saat ini yaitu zaman 4.0, yang mana proses pelayanan dilakukan lebih besar melalui teknologi.
"Hari ini saya menyampaikan konsep pemerintahan selama lima tahun ke depan, agar kita bisa memiliki pemahaman dan visi yang sama untuk Gowa bisa lebih maju dibandingkan kabupaten dan kota lainnya yang disesuaikan dengan kondisi saat ini," ungkapnya.
Olehnya ia berharap seluruh kepala desa mampu memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakatnya karena jika belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat maka kurangi bebannya dengan menghadirkan pelayanan-pelayanan yang lebih cepat.
Baca Juga: Diundang Ceramah di Gowa, Shalawat ala ERAT Kian Populer di Kalangan Majelis Taklim
Ketua APDESI Gowa, Syaharuddin Liu mengatakan, pihaknya bersama seluruh desa akan melakukan pelayanan berbasis digital karena dari tahun ke tahun warga harus lebih dekat dengan teknologi, terutama pada pelayanan di kantor desa agar masyarakat semakin dimudahkan seperti dalam urusan persuratan.
"Kita sangat setuju apa yang disampaikan oleh pak bupati karena karena dari tahun ke tahun kita harus bersaing dengan teknologi sehingga kita akan usahakan semua desa harus menggunakan teknologi digital minimal di kantor desa masing-masing," katanya.
Pada pertemuan tersebut rencananya akan berlangsung hingga Minggu, 22 November 2021. Dalam kegiatan ini pihaknya menghadirkan berbagai pemateri dari berbagai bidang yakni dari kejaksaan , polres, inspektorat dan Kadis PMD agar dalam penggunaan anggaran aparat desa bisa lebih berhati-hati dan taat hukum.
"Sengaja kita hadirkan kejari dan kepolisian agar seluruh desa penuh kehati-hatian dalam penggunaan anggaran dana desa terutama mekanisme yang harus dilalui untuk mempergunakan dana desa tersebut agar kita bisa dibina sehingga kedelan kepala desa tidak ada yang terjerat hukum," jelas Syaharuddin.
Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengatakan, langkah ini diambil agar pelayanan persuratan bisa lebih cepat meskipun dirinya tidak berada di tempat sehingga tidak terjadi penumpukan.
Baca Juga: Kadin Diharap Mampu Tingkatkan Jumlah Pelaku Usaha di Gowa
"Meskipun saya lagi tugas luar, saya tetap bisa memonitor persuratan dan memberikan disposisi melalui handphone dengan hanya memasukkan akun dan password sehingga tidak ada penumpukan yang otomatis persuratan lebih cepat," katanya saat membuka Rapat Kerja dan Orientasi Pimpinan Cabang Kabupaten Gowa APDESI di Lynt Hotel Makassar, Jumat (19/11/2021) lalu.
Dia memaparkan, pada periode kedua masa pemerintahannya, AdnanKio memang memiliki perencanaan terkait birokrasi di lingkup Pemerintahan Kabupaten Gowa yakni era digitalisasi 4.0.
Apalagi persentase pemilihan saat itu mencapai 91 persen, sehingga ekspektasi masyarakat juga semakin tinggi dan menuntut percepatan dalam pembangunan
Karena itu, dalam mendukung pemanfaatan digitalisasi teknologi untuk percepatan pembangunan daerah dibutuhkan kerjasama seluruh pihak. Salah satunya peran seluruh kepala desa yang tergabung dalam APDESI agar mampu mengikuti kondisi saat ini yaitu zaman 4.0, yang mana proses pelayanan dilakukan lebih besar melalui teknologi.
"Hari ini saya menyampaikan konsep pemerintahan selama lima tahun ke depan, agar kita bisa memiliki pemahaman dan visi yang sama untuk Gowa bisa lebih maju dibandingkan kabupaten dan kota lainnya yang disesuaikan dengan kondisi saat ini," ungkapnya.
Olehnya ia berharap seluruh kepala desa mampu memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakatnya karena jika belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat maka kurangi bebannya dengan menghadirkan pelayanan-pelayanan yang lebih cepat.
Baca Juga: Diundang Ceramah di Gowa, Shalawat ala ERAT Kian Populer di Kalangan Majelis Taklim
Ketua APDESI Gowa, Syaharuddin Liu mengatakan, pihaknya bersama seluruh desa akan melakukan pelayanan berbasis digital karena dari tahun ke tahun warga harus lebih dekat dengan teknologi, terutama pada pelayanan di kantor desa agar masyarakat semakin dimudahkan seperti dalam urusan persuratan.
"Kita sangat setuju apa yang disampaikan oleh pak bupati karena karena dari tahun ke tahun kita harus bersaing dengan teknologi sehingga kita akan usahakan semua desa harus menggunakan teknologi digital minimal di kantor desa masing-masing," katanya.
Pada pertemuan tersebut rencananya akan berlangsung hingga Minggu, 22 November 2021. Dalam kegiatan ini pihaknya menghadirkan berbagai pemateri dari berbagai bidang yakni dari kejaksaan , polres, inspektorat dan Kadis PMD agar dalam penggunaan anggaran aparat desa bisa lebih berhati-hati dan taat hukum.
"Sengaja kita hadirkan kejari dan kepolisian agar seluruh desa penuh kehati-hatian dalam penggunaan anggaran dana desa terutama mekanisme yang harus dilalui untuk mempergunakan dana desa tersebut agar kita bisa dibina sehingga kedelan kepala desa tidak ada yang terjerat hukum," jelas Syaharuddin.
(agn)
Lihat Juga :
