Meski Pandemi COVID-19, Mafia PPDB Tetap Harus Diwaspadai
Sabtu, 06 Juni 2020 - 09:05 WIB
loading...
Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel diminta tetap mewaspadai adanya mafia pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA/SMK/SLB tahun 2020. Foto : SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel diminta tetap mewaspadai adanya mafia pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA/SMK/SLB tahun 2020. Bercermin dari tahun sebelumnya, banyak laporan dan keluhan terkait keberadaan mafia yang meresahkan tersebut.
"Jangan lagi ada mafia. Kalau mafia mungkin sudah tidak ada, mafia itu sudah bekerja setahun lalu. Saya juga sudah mengantongi nama-nama akun di sekolah favorit yang memperjualbelikan KK di sekitar sekolah favorit," tukas Kepala Ombudsman RI perwakilan Sulsel, Subhan Djoer saat telekonferensi terkait pembahasan PPDB bersama disdik, kemarin.
Baca : Belajar dari Rumah Bakal Diperpanjang Hingga 19 Juni
Menurut dia, modus oknum tak bertanggung jawab ini memanfaatkan jalur zonasi. Dengan menerima titipan calon siswa mendaftar di sekolah favorit, padahal domisilinya jauh dari sekolah tempatnya mendaftar.
Subhan tak menampik, pada PPDB sebelumnya ada oknum tak bertanggung jawab yang mencoba mengatur sistem zonasi. Dimana menerima titipan siswa
"Jadi orang-orang itu setiap tahun memasukkan orang-orang dari luar dan itu akan merugikan penduduk asli di sekitar sekolah," paparnya. Makanya dia berharap disdik bisa mengawasi ini agar tidak terjadi di PPDB tahun ini.
"Kedepan ini bisa kita antisipasi karena akan timbul protes dari orang tua. Kenapa? Kami bertempat tinggal disana (dekat sekolah) tidak lulus, sementara dari luar masuk menggunakan KK orang lain. Karena ini sudah tercium semua, bahwa ada perpindahan dalam kota untuk mendekati sekolah-sekolah favorit," tegasnya.
Subhan juga mewanti-wanti adanya surat keterangan hasil ujian (SKHU) siswa yang menjadi objek bisnis oknum pihak sekolah. Dimana SKHU itu biasanya menjadi syarat yang dibutuhkan untuk mendaftar saat PPDB.
"Macam-macam caranya. Seolah-olah untuk mendapatkan SKHU itu harus membeli kalender dulu, majalah, beli buku di perputakaan, yang harganya bisa sangat mahal. Ini tidak boleh lagi dilalukan," kata dia.
Ombudsman RI Perwakilan Sulsel juga bakal membentuk tim pengawas PPDB. Lanjut Subhan, tim adalah akan mitra antar semua sekolah, yang membantu menyelesaiakan semua persoalan yang ada.
"Kita juga berharap ada kemungkinan sekolah membuka posko. Yang memungkinkan calon siswa datang di sekolah dan dibantu untuk didaftarkan. Khususnya kan masyarakat pedalaman misalnya tidak bisa mengakses internet," pinta Subhan.
Sementara Plt Kepala Disdik Sulsel, Basri mengaku, seluruh tahapan PPDB tahun ini direncanakan akan digelar full online. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 di Sulsel.
Baca Juga : Dinas Pendidikan Siapkan Skenario Belajar di Sekolah
Dia mengaku, pihaknya telah membentuk tim layanan aduan PPDB atau helpdesk. Untuk mempermudah koordinasi dan bisa membantu segala keluhan orang tua atau anak didiknya dalam proses pendaftaran nanti.
"Saya sudah menekankan setiap UPT, atau sekolah baik SMA/SMK/SLB itu sudah harus mencantumkan nomor handphone mobile setiap 24 jam. Ini satgas khusus yang menangani pengaduan di masyarakat apabila ada gangguan," tukas Basri.
"Jangan lagi ada mafia. Kalau mafia mungkin sudah tidak ada, mafia itu sudah bekerja setahun lalu. Saya juga sudah mengantongi nama-nama akun di sekolah favorit yang memperjualbelikan KK di sekitar sekolah favorit," tukas Kepala Ombudsman RI perwakilan Sulsel, Subhan Djoer saat telekonferensi terkait pembahasan PPDB bersama disdik, kemarin.
Baca : Belajar dari Rumah Bakal Diperpanjang Hingga 19 Juni
Menurut dia, modus oknum tak bertanggung jawab ini memanfaatkan jalur zonasi. Dengan menerima titipan calon siswa mendaftar di sekolah favorit, padahal domisilinya jauh dari sekolah tempatnya mendaftar.
Subhan tak menampik, pada PPDB sebelumnya ada oknum tak bertanggung jawab yang mencoba mengatur sistem zonasi. Dimana menerima titipan siswa
"Jadi orang-orang itu setiap tahun memasukkan orang-orang dari luar dan itu akan merugikan penduduk asli di sekitar sekolah," paparnya. Makanya dia berharap disdik bisa mengawasi ini agar tidak terjadi di PPDB tahun ini.
"Kedepan ini bisa kita antisipasi karena akan timbul protes dari orang tua. Kenapa? Kami bertempat tinggal disana (dekat sekolah) tidak lulus, sementara dari luar masuk menggunakan KK orang lain. Karena ini sudah tercium semua, bahwa ada perpindahan dalam kota untuk mendekati sekolah-sekolah favorit," tegasnya.
Subhan juga mewanti-wanti adanya surat keterangan hasil ujian (SKHU) siswa yang menjadi objek bisnis oknum pihak sekolah. Dimana SKHU itu biasanya menjadi syarat yang dibutuhkan untuk mendaftar saat PPDB.
"Macam-macam caranya. Seolah-olah untuk mendapatkan SKHU itu harus membeli kalender dulu, majalah, beli buku di perputakaan, yang harganya bisa sangat mahal. Ini tidak boleh lagi dilalukan," kata dia.
Ombudsman RI Perwakilan Sulsel juga bakal membentuk tim pengawas PPDB. Lanjut Subhan, tim adalah akan mitra antar semua sekolah, yang membantu menyelesaiakan semua persoalan yang ada.
"Kita juga berharap ada kemungkinan sekolah membuka posko. Yang memungkinkan calon siswa datang di sekolah dan dibantu untuk didaftarkan. Khususnya kan masyarakat pedalaman misalnya tidak bisa mengakses internet," pinta Subhan.
Sementara Plt Kepala Disdik Sulsel, Basri mengaku, seluruh tahapan PPDB tahun ini direncanakan akan digelar full online. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 di Sulsel.
Baca Juga : Dinas Pendidikan Siapkan Skenario Belajar di Sekolah
Dia mengaku, pihaknya telah membentuk tim layanan aduan PPDB atau helpdesk. Untuk mempermudah koordinasi dan bisa membantu segala keluhan orang tua atau anak didiknya dalam proses pendaftaran nanti.
"Saya sudah menekankan setiap UPT, atau sekolah baik SMA/SMK/SLB itu sudah harus mencantumkan nomor handphone mobile setiap 24 jam. Ini satgas khusus yang menangani pengaduan di masyarakat apabila ada gangguan," tukas Basri.
(sri)
Lihat Juga :
