Kasus COVID-19 di 37 Kabupaten/Kota Meningkat, Ini Penyebabnya
Rabu, 17 November 2021 - 23:09 WIB
loading...
Saat ini, secara umum kasus pendemi COVID-19 sudah melandai. Namun kasus konfirmasi mingguan di 37 kabupaten/kota mengalami peningkatan akibat rendahnya disiplin prokes. Foto ist
A
A
A
BOGOR - Saat ini, secara umum kasus pendemi COVID-19 sudah melandai. Namun kasus konfirmasi mingguan di 37 kabupaten/kota mengalami peningkatan. Tingkat mobilitas warga yang tinggi dan menurunnya disiplin protokol kesehatan (prokes) menjadi pemicunya.
Hal itu diungkapkan Ketua Bidang Perubahan Prilaku Satuan Tugas COVID-19 Sonny Harry B Harmadi dalam Dialog Produktif Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9)-KPCPEN bertajuk 'Akhir Tahun Nyaman dengan Prokes Aman' pada Rabu (17/11/2021). Baca juga: Kepemimpinan 2 Jenderal TNI di Balik Penanganan Covid-19, Banyak Gagasan dan Terobosan
Berdasarkan indikator Google Mobility yang memantau pergerakan masyarakat di Jawa-Bali, menunjukkan mobilitas masyarakat mulai meningkat secara signifikan "Kalau disertai penurunan kedisiplinan protokol kesehatan bukan tidak mungkin berakibat lonjakan kasus. Jangan sampai lengah," ujarnya.
Sonny pun mengingatkan semua pihak bahwa pandemi belum selesai. karena kasus konfirmasi mingguan di 37 kabupaten/kota mengalami peningkatan. Lalu jumlah keterisian tempat tidurmingguan 43 di kabupaten/kota di Jawa dan Bali juga mengalami peningkatan.
"Jika dihubungkan dengan kepatuhan protokol kesehatan, memang terjadi penurunan. Kalau sebelumnya kepatuhan memakai masker di angka 8,3, sekarang turun 8,1. Hal ini tentu perlu jadi perhatian bersama dan satgas daerah jangan sampai terus terjadi penurunan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan berdampak peningkatan kasus," bebernya.
Meski saat ini kenaikan kasus masih dalam jumlah kecil namun harus tetap hati-hati dan berusaha melakukan upaya terbaik agar tidak berkembang cepat. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus, lanjut Sony, tiap dua pekan pemerintah melakukan asesmen secara berkala terkait indikator level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di setiap Kabupaten/Kota.
Hal ini sangat penting untuk bisa mengevaluasi langkah yang perlu dilakukan. Menurutnya, kondisi pandemi yang tengah melandai juga tidak lepas karena konsistensi dalam melaksanakan PPKM sesuai level. Baca juga: Bupati dan Pejabat Simalungun Dilaporkan Langgar Prokes ke Polda Sumut
Hal itu diungkapkan Ketua Bidang Perubahan Prilaku Satuan Tugas COVID-19 Sonny Harry B Harmadi dalam Dialog Produktif Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9)-KPCPEN bertajuk 'Akhir Tahun Nyaman dengan Prokes Aman' pada Rabu (17/11/2021). Baca juga: Kepemimpinan 2 Jenderal TNI di Balik Penanganan Covid-19, Banyak Gagasan dan Terobosan
Berdasarkan indikator Google Mobility yang memantau pergerakan masyarakat di Jawa-Bali, menunjukkan mobilitas masyarakat mulai meningkat secara signifikan "Kalau disertai penurunan kedisiplinan protokol kesehatan bukan tidak mungkin berakibat lonjakan kasus. Jangan sampai lengah," ujarnya.
Sonny pun mengingatkan semua pihak bahwa pandemi belum selesai. karena kasus konfirmasi mingguan di 37 kabupaten/kota mengalami peningkatan. Lalu jumlah keterisian tempat tidurmingguan 43 di kabupaten/kota di Jawa dan Bali juga mengalami peningkatan.
"Jika dihubungkan dengan kepatuhan protokol kesehatan, memang terjadi penurunan. Kalau sebelumnya kepatuhan memakai masker di angka 8,3, sekarang turun 8,1. Hal ini tentu perlu jadi perhatian bersama dan satgas daerah jangan sampai terus terjadi penurunan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan berdampak peningkatan kasus," bebernya.
Meski saat ini kenaikan kasus masih dalam jumlah kecil namun harus tetap hati-hati dan berusaha melakukan upaya terbaik agar tidak berkembang cepat. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus, lanjut Sony, tiap dua pekan pemerintah melakukan asesmen secara berkala terkait indikator level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di setiap Kabupaten/Kota.
Hal ini sangat penting untuk bisa mengevaluasi langkah yang perlu dilakukan. Menurutnya, kondisi pandemi yang tengah melandai juga tidak lepas karena konsistensi dalam melaksanakan PPKM sesuai level. Baca juga: Bupati dan Pejabat Simalungun Dilaporkan Langgar Prokes ke Polda Sumut
Lihat Juga :
