Polda Banten Siapkan Pola Pengamanan Jelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022
Kamis, 11 November 2021 - 01:49 WIB
loading...
Polda Banten sedang menyiapkan pola pengamanan jelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. (Ist)
A
A
A
SERANG - Polda Banten sedang menyiapkan pola pengamanan jelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Pola pengamanan ini segera dikoordinasikan dengan Mabes Polri.
Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yaitu Menteri Agama, Menpan-RB, dan Menteri Tenaga Kerja pada tanggal 27 Oktober 2021, pemerintah secara resmi meniadakan libur nasional saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.
Karoops Polda Banten KBP Amiludin Roemtaat menyampaikan, kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk dapat mengelola pandemi Covid-19. Sehingga SKB 3 Menteri ini perlu disosialisasikan meluas untuk dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat.
"Masyarakat perlu memahami adanya kebijakan baru tentang peniadaan libur nasional jelang Natal dan Tahun Baru 2022, sehingga dapat mengatur kegiatan mandiri di dalam kota,” kata Roemtaat, Rabu (11/10/2021).
Roemtaat mengatakan, pola pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 masih akan dikoordinasikan dalam rapat bersama dengan Mabes Polri. Sehingga menjadi acuan secara nasional dan terintegrasi antar Polda, terutama di wilayah yang mobilitas masyarakatnya tinggi.
“Saya akan berangkat ke Bali untuk diskusi bersama Mabes Polri dan Polda lainnya menyusun rencana pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 serta pola penyekatan untuk meyakinkan kebijakan pemerintah yang meniadakan libur nasional jelak akhir tahun dapat terlaksana dengan baik,” kata Roemtaat.
Guna memastikan pelaksanaan protokol kesehatan berjalan efektif di tempat umum termasuk lokasi wisata, pelabuhan, perkantoran, tempat ibadah dan tempat lainnya, Polda Banten akan melakukan pengecekan secara lebih intens. Termasuk kewajiban tempat umum untuk menyedikan fasilitas barcode pedulilindungi.
"Polda Banten akan melakukan pengecekan fasilitas barcode pedulilindungi di tempat umum seperti pelabuhan, tempat wisata, mall, hotel dan tempat umum lainnya serta fasilitas protokol kesehatan yang telah diwajibkan," jelas Roemtaat. Baca: Tangis Keluarga Pecah Melihat Anaknya Tewas Tersangkut di Selokan.
Sementara itu Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga menyampaikan, hingga saat ini, sebagian besar wilayah di Provinsi Banten masih dalam status PPKM Level III. Oleh karena itu, masih ada batasan jumlah pengunjung yang dapat beraktivitas di tempat-tempat umum.
“Menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, tentu saja pola pengamanan akan diselaraskan dengan aturan PPKM yang ter-update ke depan. Saat ini kami melakukan pola penyekatan mobilitas warga pada jalur utama menuju lokasi wisata, dan bagi warga yang belum berstatus hijau dalam aplikasi pedulilindungi disarankan untuk melakukan aktivitasnya secara mandiri di rumah,” kata Shinto. Baca Juga: Petugas Kebersihan Temukan Janin Tersangkut di Gorong-gorong Bandung.
Terakhir Shinto Silitonga mengingatkan pentingnya dilakukan akselerasi vaksinasi jelang akhir tahun sehingga lebih banyak warga yang divaksin sebelum Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. "Mari bersama kita dukung program pemerintah baik prokes, PPKM, vaksinasi dan peniadaan libur nasional guna percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," tutup Shinto.
Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yaitu Menteri Agama, Menpan-RB, dan Menteri Tenaga Kerja pada tanggal 27 Oktober 2021, pemerintah secara resmi meniadakan libur nasional saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.
Karoops Polda Banten KBP Amiludin Roemtaat menyampaikan, kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk dapat mengelola pandemi Covid-19. Sehingga SKB 3 Menteri ini perlu disosialisasikan meluas untuk dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat.
"Masyarakat perlu memahami adanya kebijakan baru tentang peniadaan libur nasional jelang Natal dan Tahun Baru 2022, sehingga dapat mengatur kegiatan mandiri di dalam kota,” kata Roemtaat, Rabu (11/10/2021).
Roemtaat mengatakan, pola pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 masih akan dikoordinasikan dalam rapat bersama dengan Mabes Polri. Sehingga menjadi acuan secara nasional dan terintegrasi antar Polda, terutama di wilayah yang mobilitas masyarakatnya tinggi.
“Saya akan berangkat ke Bali untuk diskusi bersama Mabes Polri dan Polda lainnya menyusun rencana pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 serta pola penyekatan untuk meyakinkan kebijakan pemerintah yang meniadakan libur nasional jelak akhir tahun dapat terlaksana dengan baik,” kata Roemtaat.
Guna memastikan pelaksanaan protokol kesehatan berjalan efektif di tempat umum termasuk lokasi wisata, pelabuhan, perkantoran, tempat ibadah dan tempat lainnya, Polda Banten akan melakukan pengecekan secara lebih intens. Termasuk kewajiban tempat umum untuk menyedikan fasilitas barcode pedulilindungi.
"Polda Banten akan melakukan pengecekan fasilitas barcode pedulilindungi di tempat umum seperti pelabuhan, tempat wisata, mall, hotel dan tempat umum lainnya serta fasilitas protokol kesehatan yang telah diwajibkan," jelas Roemtaat. Baca: Tangis Keluarga Pecah Melihat Anaknya Tewas Tersangkut di Selokan.
Sementara itu Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga menyampaikan, hingga saat ini, sebagian besar wilayah di Provinsi Banten masih dalam status PPKM Level III. Oleh karena itu, masih ada batasan jumlah pengunjung yang dapat beraktivitas di tempat-tempat umum.
“Menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, tentu saja pola pengamanan akan diselaraskan dengan aturan PPKM yang ter-update ke depan. Saat ini kami melakukan pola penyekatan mobilitas warga pada jalur utama menuju lokasi wisata, dan bagi warga yang belum berstatus hijau dalam aplikasi pedulilindungi disarankan untuk melakukan aktivitasnya secara mandiri di rumah,” kata Shinto. Baca Juga: Petugas Kebersihan Temukan Janin Tersangkut di Gorong-gorong Bandung.
Terakhir Shinto Silitonga mengingatkan pentingnya dilakukan akselerasi vaksinasi jelang akhir tahun sehingga lebih banyak warga yang divaksin sebelum Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. "Mari bersama kita dukung program pemerintah baik prokes, PPKM, vaksinasi dan peniadaan libur nasional guna percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," tutup Shinto.
(nag)
Lihat Juga :
