Meminimalisir Dampak Negatif Penggunaan Internet dengan Pemberantasan Kejahatan Siber

SURAKARTA - Tingginya aktivitas digital memunculkan beragam konten yang tidak hanya bermanfaat, tapi juga ada yang melanggar hukum dan masuk pada ranah hukum. Dari sini keterlibatan Polri turut serta dalam melakukan pemberantasan kejahatan siber untuk meminimalisir dampak negatif penggunaan internet.

Hal itu disampaikan oleh Direskrimsus Polda Jateng Kombes (Pol.) Johanson Ronald Simamora saat mengisi webinar literasi digital bertema ”Sinergitas Polri dan Masyarakat dalam Kenormalan Baru di Era Digital” yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk masyarakat di Jawa Tengah, Rabu (27/10/2021).

Kombes Johanson menyebutkan, di Indonesia mayoritas kejahatan siber yang dilaporkan masih pada ancaman cybercrime berupa deface, akses ilegal, penipuan internet, ujaran kebencian, pemerasan seksual, dan pornografi anak. Ia menjelaskan, dari kurun waktu 2019 hingga 2021 kejahatan pornografi terhitung paling tinggi persentasenya, disusul penipuan online, ancaman pemerasan, dan pencemaran nama baik.

Ia menjelaskan, ada tiga golongan tindak pidana siber dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yakni dari segi konten yang di antaranya ada pornografi, judi, fitnah dan pemerasan, yang diatur dalam Pasal 27. Lalu dari segi akses, yakni terdiri dari kejahatan yang menargetkan internet, komputer; dan segi teknologi terkait seperti peretasan, intersepsi ilegal, defacing, dan pencurian elektronik.

”Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan hal yang dilarang dilakukan di ruang digital dan memiliki muatan ancaman pidana jika dilarang. Penyebaran pornografi ke medsos maupun website diancam dengan hukuman penjara enam tahun atau denda satu miliar. Begitu juga dengan perjudian online, penipuan online, pemerasan, ujaran kebencian, dan SARA,” sebut Kombes Johanson.

Sementara, illegal access dengan modus masuk sistem orang lain tanpa izin, dapat dikenai ancaman hukuman penjara enam tahun atau denda Rp 600 juta, sedangkan akses tanpa izin untuk mendapatkan info dikenai ancaman tujuh tahun penjara atau denda Rp 700 juta. Selanjutnya, illegal intercept dengan modus penyadapan ilegal ke dalam suatu sistem dikenai ancaman sepuluh tahun penjara atau denda senilai Rp 800 juta.

”Penanganan konten ilegal yang diupayakan kepolisian di antaranya dengan meminta pendapat ahli tentang pelaporan atau temuan konten terduga melanggar UU ITE, memberi pesan peringatan kepada pemilik akun dengan memberikan edukasi. Jika tidak ada perubahan, pesan peringatan kembali diberikan, kemudian melakukan pemanggilan untuk klarifikasi, baru melakukan penindakan berdasarkan upaya restorative justice atau mengutamakan mediasi,” jelasnya.

Dalam pemberantasan konten-konten ilegal, Kombes Johanson menjelaskan, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dengan melakukan pelaporan atas temuan-temuan konten yang melanggar hukum. Salah satunya melalui pelayanan aduan masyarakat secara elektronik melalui reskrimsus.jateng.polri.go.id

Narasumber lain dalam webinar kali ini, dosen Universitas Bandung Santi Indra Astuti menambahkan, pemberantasan konten ilegal akan lebih efektif jika warga digital mempunyai kecakapan digital dan literasi digital yang baik. Kecakapan digital merupakan hal dasar untuk membentengi pengguna media dari dorongan melakukan tindak kejahatan.

Adapun kecakapan digital yang mesti dimiliki di era kenormalan baru, di antaranya mencakup pengetahuan dasar mengenai penggunaan perangkat digital, mesin telusur, aplikasi percakapan dan media sosial, serta aplikasi dompet digital, lokapasar, dan transaksi elektronik. Baca: Sadis! Ini Pengakuan Pria Aniaya Balita Anak Calon Istrinya Berulang Kali.