Dewan Minta Pj Wali Kota Makassar Tegas Tutup Sejumlah Mal
loading...
A
A
A
MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar , menilai Pj Wali Kota Makassar Yusran Jusuf egois, lantaran tak tegas menindaki sejumlah mal yang terpantau mulai buka di Kota Makassar.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar Nunung Dasniar. Menurutnya sikap egois tersebut ditunjukkan lantaran Yusran lebih memilih orientasi ekonomi ketimbang keselamatan khalayak.
"Pak wali ini jangan terlalu memikirkan PAD, PAD memang penting tapi keselamatan masyarakat itu jauh lebih penting, pemimpin yang tidak melihat keselamatan masyarakat itukan pemimpin yang egois yang hanya memikirkan bagaimana income selalu ada tapi tidak memikirkan kondisi masyarakat yang ada di bawah," ujar Legislator Gerindra ini.
Diketahui saat ini, ada beberapa mal di Makassar sudah buka sejak PSBB tidak diterapkan lagi di Makassar. Padahal, data R0 atau angka reproduksi/tingkat penularan awal virus Corona di Makassar belum di bawah 1. Dan saat ini angka positif COVID-19 sudah mendekati seribu pasien, dengan tercatat 967 terkonfirmasi positif.
Selain itu, jumlah angka Pasen Dalam Pengawasan (PDP) juga masih relatif tinggi karena ada 866 orang dan OPD sekitar 1.492 yang tersebar di seluruh kecamatan di Makassar.
Nunung Dasniar secara gamblang menyebut keputusan Pemkot Makassar dinilai tidak tepat dan salah arah. Lantaran jika ditakar, urgensi pembukaan mal kata Nunung justru tidak ada sama sekali.
Mal dipandangnya hanya sekadar tempat hiburan semata, dimana dalam kondisi saat ini hal itu benar-benar bukan sebuah prioritas, selain itu masyarakat yang datang pun tak sepenuhnya berbelanja bahan pokok. Sehingga hal ini hanya bersifat kebutuhan sekunder.
"Kan sudah diatur memang itu 9 bahan pokok itu memang harus, yang bisa buka misalnya pasar, toko bahan pokok, jadi kalau mau cari bahan pokok ke sana," katanya.
Dia melihat kecenderungan itu justru lebih membela para pengusaha ketimbang memikirkan situasi saat ini.
Selain itu lanjutnya, ada kekhawatiran sikap egois Pj Wali Kota Makassar tersebut ikut mempengaruhi pola tingkah dari masyarakat. Masyarakat yang melihat beberapa kelonggaran pemerintah akan ikut abai sehingga pola protokol yang diharapkan justru tidak tercapai.
"Saya tidak tahu ketakutannya pak wali ini apa yah, saya tidak mengerti, kalau melihat kondisi ekonomi, PAD yang menurun, yah nda apa-apalah kita buka perekonomian, tapi kita lihat juga yang mana yang kondusif," ucap Nunung.
Sikap tersebut juga terkesan membangkang dari apa yang diharapkan Gubernur, sendiri dimana gubernur sendiri meminta agar sejumlah mal ditutup.
Diapun meminta Yusran dengan tegas untuk mengambil keputusan penutupan mal sebelum hal ini menjadi media penyebaran baru di kemudian hari.
Selain itu perlu pula ada sanksi tegas dari Pemerintah Kota Makassar bagi sejumlah mal yang getol buka saat ini.
"Jadi jangan sampai sebentar membludak baru menyesal, yang mana pemerintah lebih pentingkan, keselamatan masyarakat atau perekonomian," ujarnya.
Diketahui sejumlah pusat perbelanjaan di kota Makassar terpantau mulai buka dan ramai dikunjungi masyarakat. Padahal Makassar sendiri secara garis besar belum memenuhi kriteria sebagai wilayah layak New Normal.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar Nunung Dasniar. Menurutnya sikap egois tersebut ditunjukkan lantaran Yusran lebih memilih orientasi ekonomi ketimbang keselamatan khalayak.
"Pak wali ini jangan terlalu memikirkan PAD, PAD memang penting tapi keselamatan masyarakat itu jauh lebih penting, pemimpin yang tidak melihat keselamatan masyarakat itukan pemimpin yang egois yang hanya memikirkan bagaimana income selalu ada tapi tidak memikirkan kondisi masyarakat yang ada di bawah," ujar Legislator Gerindra ini.
Diketahui saat ini, ada beberapa mal di Makassar sudah buka sejak PSBB tidak diterapkan lagi di Makassar. Padahal, data R0 atau angka reproduksi/tingkat penularan awal virus Corona di Makassar belum di bawah 1. Dan saat ini angka positif COVID-19 sudah mendekati seribu pasien, dengan tercatat 967 terkonfirmasi positif.
Selain itu, jumlah angka Pasen Dalam Pengawasan (PDP) juga masih relatif tinggi karena ada 866 orang dan OPD sekitar 1.492 yang tersebar di seluruh kecamatan di Makassar.
Nunung Dasniar secara gamblang menyebut keputusan Pemkot Makassar dinilai tidak tepat dan salah arah. Lantaran jika ditakar, urgensi pembukaan mal kata Nunung justru tidak ada sama sekali.
Mal dipandangnya hanya sekadar tempat hiburan semata, dimana dalam kondisi saat ini hal itu benar-benar bukan sebuah prioritas, selain itu masyarakat yang datang pun tak sepenuhnya berbelanja bahan pokok. Sehingga hal ini hanya bersifat kebutuhan sekunder.
"Kan sudah diatur memang itu 9 bahan pokok itu memang harus, yang bisa buka misalnya pasar, toko bahan pokok, jadi kalau mau cari bahan pokok ke sana," katanya.
Dia melihat kecenderungan itu justru lebih membela para pengusaha ketimbang memikirkan situasi saat ini.
Selain itu lanjutnya, ada kekhawatiran sikap egois Pj Wali Kota Makassar tersebut ikut mempengaruhi pola tingkah dari masyarakat. Masyarakat yang melihat beberapa kelonggaran pemerintah akan ikut abai sehingga pola protokol yang diharapkan justru tidak tercapai.
"Saya tidak tahu ketakutannya pak wali ini apa yah, saya tidak mengerti, kalau melihat kondisi ekonomi, PAD yang menurun, yah nda apa-apalah kita buka perekonomian, tapi kita lihat juga yang mana yang kondusif," ucap Nunung.
Sikap tersebut juga terkesan membangkang dari apa yang diharapkan Gubernur, sendiri dimana gubernur sendiri meminta agar sejumlah mal ditutup.
Diapun meminta Yusran dengan tegas untuk mengambil keputusan penutupan mal sebelum hal ini menjadi media penyebaran baru di kemudian hari.
Selain itu perlu pula ada sanksi tegas dari Pemerintah Kota Makassar bagi sejumlah mal yang getol buka saat ini.
"Jadi jangan sampai sebentar membludak baru menyesal, yang mana pemerintah lebih pentingkan, keselamatan masyarakat atau perekonomian," ujarnya.
Diketahui sejumlah pusat perbelanjaan di kota Makassar terpantau mulai buka dan ramai dikunjungi masyarakat. Padahal Makassar sendiri secara garis besar belum memenuhi kriteria sebagai wilayah layak New Normal.
(agn)