Setelah Boyong Pratama, Pemkab Barito Kuala Bertekad Raih Madya
Rabu, 13 Oktober 2021 - 15:58 WIB
loading...
Penghargaan di bidang pembangunan berbasis anak akhirnya jatuh juga ke pangkuan Bupati Barito Kuala Noormiliyani AS.
A
A
A
JAKARTA - Penghargaan di bidang pembangunan berbasis anak akhirnya jatuh juga ke pangkuan Bupati Barito Kuala Noormiliyani AS. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) diterima bupati perempuan pertama di Kalimantan Selatan ini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Gedung Kemen-PPPA, Jakarta, Selasa (12/10/2021).
Penghargaan yang diserahkan Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati melalui Sekretariat Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Hendra Jamal’s.
Saat menerima penghargaan Bupati Noormiliyani didampingi Kepala DPPKBP3A Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala yang juga Sekretaris Gustu KLA Harliani dan Kabag Forkopimda Hery Sasmita. Bupati yang pernah menjabat Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini bersyukur atas prestasi Pemkab Barito Kuala yang mampu meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Pratama ini.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Barito Kuala kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan,” ucapnya.
Dia berharap kerja sama yang dilakukan bisa lebih meningkat agar prestasi yang diraih juga dapat meningkat.
Menurut Noormiliyani, penghargaan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak ini mencakup beberapa kategori, mulai dari ketegori Pratama, Madya, Nindya, Utama hingga KLA. Ia berharap prestasi yang diraih Barito Kuala bisa meningkat dari Pratama menjadi Madya.
Namun sesuai petunjuk dari Kemen-PPPA, kata Noormiliyani, terdapat beberapa yang harus menjadi perhatian agar batasan nilai yang ditentukan bisa terjangkau terutama adanya inovasi.
Salah satu bentuk inovasi yang sangat signifikan dalam mendongkrak penilaian seperti adanya desa percontohan pemenuhan hak wanita dan anak. Terlebih jika kadesnya seorang perempuan. Untuk persyaratan kades perempuan, wanita yang 10 tahun berpengalaman sebagai ketua TP-PKK, ini menilai bagi Pemkab Barito Kuala tidak menjadi kendala.
Hal tersebut mengingat Pemkab Barito Kuala tertinggi di Kalsel dalam menempatkan kades perempuan, yaitu mencapai 6,7 persen. Bahkan, timpal Sekretaris Gustu KLA Pemkab Barito Kuala Harliani, untuk Indeks Pembangunan Gender (IPG), Barito Kuala bukan hanya fokus pada kades, namun juga terdapat pada DPRD, BPD, dan bahkan SKPD. “Dengan tingginya keterwakilan perempuan ini tentunya sangat mendukung tingginya IPG di Barito Kuala,” ucapnya.
Seperti diketahui, Pemerintah Pusat melalui Kemen-PPPA mengumumkan penghargaan KLA pada Juli 2021. Dari penilaian yang dilaksanakan terdapat 275 daerah yang mendapatkan penghargaan kabupaten/kota layak anak (KLA). Sementara Kalsel sendiri berdasarkan pengumuman yang diselenggarakan secara virtual terdapat 10 kabupaten/kota yang mempunyai komitmen tinggi mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Salah satunya Kabupaten Batola. CM
Penghargaan yang diserahkan Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati melalui Sekretariat Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Hendra Jamal’s.
Saat menerima penghargaan Bupati Noormiliyani didampingi Kepala DPPKBP3A Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala yang juga Sekretaris Gustu KLA Harliani dan Kabag Forkopimda Hery Sasmita. Bupati yang pernah menjabat Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini bersyukur atas prestasi Pemkab Barito Kuala yang mampu meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Pratama ini.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Barito Kuala kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan,” ucapnya.
Dia berharap kerja sama yang dilakukan bisa lebih meningkat agar prestasi yang diraih juga dapat meningkat.
Menurut Noormiliyani, penghargaan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak ini mencakup beberapa kategori, mulai dari ketegori Pratama, Madya, Nindya, Utama hingga KLA. Ia berharap prestasi yang diraih Barito Kuala bisa meningkat dari Pratama menjadi Madya.
Namun sesuai petunjuk dari Kemen-PPPA, kata Noormiliyani, terdapat beberapa yang harus menjadi perhatian agar batasan nilai yang ditentukan bisa terjangkau terutama adanya inovasi.
Salah satu bentuk inovasi yang sangat signifikan dalam mendongkrak penilaian seperti adanya desa percontohan pemenuhan hak wanita dan anak. Terlebih jika kadesnya seorang perempuan. Untuk persyaratan kades perempuan, wanita yang 10 tahun berpengalaman sebagai ketua TP-PKK, ini menilai bagi Pemkab Barito Kuala tidak menjadi kendala.
Hal tersebut mengingat Pemkab Barito Kuala tertinggi di Kalsel dalam menempatkan kades perempuan, yaitu mencapai 6,7 persen. Bahkan, timpal Sekretaris Gustu KLA Pemkab Barito Kuala Harliani, untuk Indeks Pembangunan Gender (IPG), Barito Kuala bukan hanya fokus pada kades, namun juga terdapat pada DPRD, BPD, dan bahkan SKPD. “Dengan tingginya keterwakilan perempuan ini tentunya sangat mendukung tingginya IPG di Barito Kuala,” ucapnya.
Seperti diketahui, Pemerintah Pusat melalui Kemen-PPPA mengumumkan penghargaan KLA pada Juli 2021. Dari penilaian yang dilaksanakan terdapat 275 daerah yang mendapatkan penghargaan kabupaten/kota layak anak (KLA). Sementara Kalsel sendiri berdasarkan pengumuman yang diselenggarakan secara virtual terdapat 10 kabupaten/kota yang mempunyai komitmen tinggi mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Salah satunya Kabupaten Batola. CM
(ars)
Lihat Juga :
