Lulung Minta Anies Fasilitasi Imam Masjid hingga Marbot dengan BPJS Ketenagakerjaan
Kamis, 07 Oktober 2021 - 22:04 WIB
loading...
A
A
A
"Sesuai Instruksi Presiden, maka Pemprov DKI memiliki tugas dan tanggung jawab agar memastikan program ini segera direalisasikan. Mereka semua nantinya mendapat subsidi dari APBD. Iuran bulanan mereka ditanggung pemerintah daerah," ucapnya.
Baca juga: Anies dan UNHCR Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk WNA Pencari Suaka
Para marbot nantinya dapat mengajukan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK). Lulung berharap dengan mendapatkan jaminan perlindungan BPJS ini akan menjadikan tambahan motivasi bagi pengelola dan pengurus di rumah-rumah ibadah Ibu Kota. "Jabar saja sudah mestinya Jakarta tidak boleh kalah," sindir Ketua DPW PPP DKI itu.
Dia meminta BPJS Ketenagakerjaan lebih masif lagi dalam menyosialisasikan program yang baik dan sangat bermanfaat ini. "BPJS Ketenagakerjaan harus terus melakukan sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan masyarakat seperti yang dilakukan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Cabang Kebayoran Baru Bobby Foriawan," ujar Lulung.
“Karena program ini Pemprov DKI hanya membayar Rp16.800 per bulan, sedangkan kebermanfaatannya bisa sampai Rp42 juta. Mudah-mudahan dapat membantu pekerja di sektor-sektor yang selama ini kurang mendapat perhatian kita karena tidak memiliki jaminan sosial yang bisa melindungi mereka di masa depan," sambungnya.
Baca juga: Anies dan UNHCR Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk WNA Pencari Suaka
Para marbot nantinya dapat mengajukan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK). Lulung berharap dengan mendapatkan jaminan perlindungan BPJS ini akan menjadikan tambahan motivasi bagi pengelola dan pengurus di rumah-rumah ibadah Ibu Kota. "Jabar saja sudah mestinya Jakarta tidak boleh kalah," sindir Ketua DPW PPP DKI itu.
Dia meminta BPJS Ketenagakerjaan lebih masif lagi dalam menyosialisasikan program yang baik dan sangat bermanfaat ini. "BPJS Ketenagakerjaan harus terus melakukan sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan masyarakat seperti yang dilakukan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Cabang Kebayoran Baru Bobby Foriawan," ujar Lulung.
“Karena program ini Pemprov DKI hanya membayar Rp16.800 per bulan, sedangkan kebermanfaatannya bisa sampai Rp42 juta. Mudah-mudahan dapat membantu pekerja di sektor-sektor yang selama ini kurang mendapat perhatian kita karena tidak memiliki jaminan sosial yang bisa melindungi mereka di masa depan," sambungnya.
(jon)
Lihat Juga :
