Bangkitkan Ekonomi, Ini Strategi Pemko Bandung, Akademisi, dan Stakeholder
Kamis, 30 September 2021 - 18:21 WIB
loading...
A
A
A
Sebagai kota yang mengandalkan pemasukan sektor jasa dan perdagangan, Oded mengatakan, bukan hal mudah untuk mengembalikan tren positif ekonomi seperti pada tahun 2019. Namun sebagai kota jasa dan perdagangan, Oded berharap pertumbuhan bisa berjalan baik.
“Saya punya harapan pertumbuhan ini berjalan dalam koridor. Di mana keadilan dan patisipasi semua elemen masyarakat untuk mengakses sumber sumber ekonomi dapat diciptakan,” ujarnya.
Pemko harus memberikan kesempatan pada sektor UMKM yang sudah terbukti krisis ke krisis selalu menjadi penyelamat ekonomi kota. Oleh karena sifatnya yang riil dapat dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Tim Pertimbangan Kebijakan Wali Kota Bandung, Asep Warlan mengatakan, kebijakan penyelenggara kegiatan ekonomi harus didukung oleh kebijakan tata ruang, infrastruktur, keamanan lokasi, penanaman modal, ketenagakerjaan, pajak daerah dan retribusi.
“Selain itu juga perlunya perijinan usaha, distribusi barang dan jasa, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, pertanahan, kemudahan sumber pendanaan dan aparatur birokrasi yang bersih, kompeten dan responsif,” jelasnya.
Asep menambahkan, pemerintah daerah wajib memberikan perlakuan yang sama terhadap investor, menjamin kepastian hukum, menjamin kepastian usaha, memberikan kemudahan berusaha, mejamin keamanan berusaha dan mengembangkan serta memberikan perlindungan dan kesempatan penanaman modal kepada UMKM dan koperasi.
“Adapun bidang usaha prioritas, merupakan bidang usaha yang memenuhi kriteria, pada modal, padat karya, industri kreatif, tekonologi tinggi, industri perintis, orientasi eksopor dan penelitian, pengembangan serta inovasi,” ujarnya.
Bidang usaha prioritas meliputi, perdagangan, pariwisata MICE, jasa, telekomunikasi, infrastruktur dan perumahan, perhubungan, seni dan budaya, manufaktur, makanan dan minuman serta fesyen .
“Saya punya harapan pertumbuhan ini berjalan dalam koridor. Di mana keadilan dan patisipasi semua elemen masyarakat untuk mengakses sumber sumber ekonomi dapat diciptakan,” ujarnya.
Pemko harus memberikan kesempatan pada sektor UMKM yang sudah terbukti krisis ke krisis selalu menjadi penyelamat ekonomi kota. Oleh karena sifatnya yang riil dapat dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Tim Pertimbangan Kebijakan Wali Kota Bandung, Asep Warlan mengatakan, kebijakan penyelenggara kegiatan ekonomi harus didukung oleh kebijakan tata ruang, infrastruktur, keamanan lokasi, penanaman modal, ketenagakerjaan, pajak daerah dan retribusi.
“Selain itu juga perlunya perijinan usaha, distribusi barang dan jasa, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, pertanahan, kemudahan sumber pendanaan dan aparatur birokrasi yang bersih, kompeten dan responsif,” jelasnya.
Asep menambahkan, pemerintah daerah wajib memberikan perlakuan yang sama terhadap investor, menjamin kepastian hukum, menjamin kepastian usaha, memberikan kemudahan berusaha, mejamin keamanan berusaha dan mengembangkan serta memberikan perlindungan dan kesempatan penanaman modal kepada UMKM dan koperasi.
“Adapun bidang usaha prioritas, merupakan bidang usaha yang memenuhi kriteria, pada modal, padat karya, industri kreatif, tekonologi tinggi, industri perintis, orientasi eksopor dan penelitian, pengembangan serta inovasi,” ujarnya.
Bidang usaha prioritas meliputi, perdagangan, pariwisata MICE, jasa, telekomunikasi, infrastruktur dan perumahan, perhubungan, seni dan budaya, manufaktur, makanan dan minuman serta fesyen .
Lihat Juga :